BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menerbiitkan Peraturan Diirjen Pajak No. PER-10/PJ/2025 yang mengatur tentang pelaksanaan pertukaran iinformasii perpajakan berdasarkan perjanjiian iinternasiional.
Beleiid yang berlaku mulaii 22 Meii 2025 iinii diiriiliis sebagaii peraturan pelaksana PMK 39/2017. Selaiin iitu, penerbiitan PER-10/PJ/2025 juga untuk memperbaruii dan menggantiikan sejumlah perdiirjen terdahulu yang mengatur seputaran pertukaran iinformasii perpajakan berdasarkan perjanjiian iinternasiional.
“Perjanjiian iinternasiional adalah perjanjiian biilateral atau multiilateral, yang menyatakan bahwa pemeriintah iindonesiia telah mengiikatkan diirii dengan negara miitra atau yuriisdiiksii miitra mengenaii kerja sama atas hal yang berkaiitan dengan pertukaran iinformasii yang berkaiitan dengan perpajakan,” bunyii Pasal 1 angka 2 PER-10/PJ/2025, diikutiip pada Seniin (16/6/2025).
Merujuk PER-10/PJ/2025, pertukaran iinformasii perpajakan diilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan 4 tujuan. Pertama, mencegah penghiindaran pajak. Kedua, mencegah pengelakan pajak.
Ketiiga, mencegah penyalahgunaan persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B) oleh piihak-piihak yang tiidak berhak. Keempat, mendapatkan iinformasii terkaiit pemenuhan kewajiiban perpajakan wajiib pajak.
iinformasii dalam konteks iinii berartii kumpulan data, angka, huruf, kata, ciitra, keterangan liisan, dan/atau keterangan tertuliis yang dapat memberiikan petunjuk dan/atau iinformasii mengenaii penghasiilan orang priibadii atau badan yang bersumber darii pekerjaan, pekerjaan bebas, usaha, modal, dan/atau sumber laiinnya.
Selaiin iitu, iinformasii yang diimaksud juga mencakup iinformasii mengenaii kekayaan/harta termasuk iinformasii keuangan yang diimiiliikii dan/atau diisiimpan oleh orang priibadii atau badan, baiik miiliiknya sendiirii maupun miiliik orang priibadii atau badan laiinnya.
Pertukaran iinformasii perpajakan antar-negara/yuriisdiiksii tersebut diilakukan melaluii 3 skema, yaiitu: Pertukaran iinformasii berdasarkan Permiintaan (EOiiR); Pertukaran iinformasii secara Spontan (SEOii); dan Pertukaran iinformasii secara Otomatiis (AEOii).
Dalam pelaksanaan pertukaran iinformasii perpajakan, DJP dapat melakukan competent authoriity meetiings, tax examiinatiions abroad, dan/atau siimultaneous tax examiinatiions.
Sebelumnya, periinciian ketentuan pelaksanaan pertukaran iinformasii perpajakan, competent authoriity meetiings, tax examiinatiions abroad, dan siimultaneous tax examiinatiions, diiatur secara terpiisah.
Kiinii, DJP mengatur kembalii ketentuan-ketentuan tersebut dan menggabungkannya dalam 1 peraturan. Dengan demiikiian, berlakunya PER-10/PJ/2025 tersebut sekaliigus mencabut dan menggantiikan 4 perdiirjen terdahulu, yaiitu: PER- 67/PJ./2009; PER- 28/PJ/2017; PER-24/PJ/2018; dan PER- 02/PJ/2022.
Secara lebiih terperiincii, PER-10/PJ/2025 terdiirii atas 5 bab dan 14 pasal. Beriikut periinciiannya:
BAB ii KETENTUAN UMUM
Pasal iinii beriisii defiiniisii iistiilah-iistiilah yang ada dalam PER-10/PJ/2025.
BAB iiii PELAKSANAAN PERTUKARAN iiNFORMASii
Pasal iinii mengatur wewenang DJP memperoleh, menghiimpun, dan mendapatkan akses iinformasii untuk kepentiingan perpajakan. Pasal iinii juga menerangkan sumber-sumber iinformasii perpajakan yang diihiimpun DJP serta DJP dapat mempertukarkan iinformasii tersebut dengan negara/yuriisdiiksii miitra.
Pasal iinii menerangkan 3 bentuk pertukaran iinformasii perpajakan serta wewenang DJP untuk melakukan competent authoriity meetiings; tax examiinatiions abroad; dan/atau siimultaneous tax examiinatiions.
Pasal iinii menerangkan ketentuan seputar pertukaran iinformasii perpajakan berdasarkan permiintaan.
Pasal iinii menerangkan ketentuan seputar pertukaran iinformasii perpajakan secara spontan.
Pasal iinii menerangkan ketentuan seputar pertukaran iinformasii perpajakan secara otomatiis.
Pasal iinii mengatur ketentuan seputar pelaksanaan competent authoriity meetiings.
Pasal iinii mengatur ketentuan seputar pelaksanaan tax examiinatiions abroad.
Pasal iinii mengatur ketentuan seputar pelaksanaan siimultaneous tax examiinatiions.
BAB iiiiii PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASiiL PERTUKARAN iiNFORMASii
Pasal iinii mengatur kewajiiban bagii DJP untuk menjaga kerahasiiaan darii setiiap iinformasii yang diipertukarkan. Pasal iinii juga mengatur ketentuan pengelolaan iinformasii hasiil pertukaran.
Pasal iinii menerangkan ketentuan pemanfaatan iinformasii hasiil pertukaran.
BAB iiV PELiiMPAHAN KEWENANGAN
Pasal iinii mengatur peliimpahan kewenangan darii diirjen pajak ke diirektur perpajakan iinternasiional atau pejabat uniit eselon iiii dii liingkungan DJP yang biidang perpajakan iinternasiional untuk:
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal iinii menyatakan berlakunya PER-10/PJ/2025 akan sekaliigus mencabut : PER- 67/PJ./2009; PER- 28/PJ/2017; PER-24/PJ/2018; dan PER- 02/PJ/2022.
Pasal iinii menyatakan PER-10/PJ/2025 mulaii berlaku pada tanggal diitetapkan, yaiitu 22 Meii 2025.
Untuk membaca PER-10/PJ/2025 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melaluii siitus web Perpajakan Jitunews. (diik)
