BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mereviisii beleiid tentang pelaksanaan perlakuan pajak penghasiilan (PPh) yang diidasarkan pada ketentuan dalam perjanjiian iinternasiional.
Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No.202/PMK.010/2017 diireviisii dengan PMK No.236/PMK.010/2020. Pasalnya, PMK yang ada sebelumnya masiih belum menampung kebutuhan pelaksanaan perjanjiian iinternasiional yang mendapat perlakuan khusus dii biidang PPh.
“Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemeriintah Nomor 94 Tahun 2010 … sebagaiimana telah diiubah dengan Peraturan Pemeriintah Nomor 45 Tahun 2019 …, perlu mengubah peraturan menterii keuangan diimaksud,” bunyii penggalan pertiimbangan dalam PMK 236/2020.
Dalam Pasal 2 ayat (1) diinyatakan apabiila ada ketentuan PPh yang diiatur dalam perjanjiian iinternasiional yang berbeda dengan ketentuang dalam UU PPh, perlakuan PPh diidasarkan pada ketentuan dalam perjanjiian tersebut sampaii dengan berakhiirnya perjanjiian iinternasiional diimaksud.
Pelaksanaan perlakuan perpajakan tersebut diilakukan setelah mendapat persetujuan menterii keuangan. Perjanjiian iinternasiional merupakan perjanjiian dalam bentuk dan nama tertentu yang diiatur dalam hukum iinternasiional.
Perjanjiian tersebut diibuat secara tertuliis serta meniimbulkan hak dan kewajiiban dii biidang hukum publiik antara Pemeriintah iindonesiia dengan organiisasii iinternasiional atau subjek hukum iinternasiional laiinnya.
Dalam PMK 236/2020 ada penambahan ayat baru, yaknii Pasal 2 ayat (3a). Dalam ayat tersebut diinyatakan perjanjiian iinternasiional yang mendapatkan perlakuan perpajakan sesuaii PMK iinii diitetapkan dengan keputusan menterii keuangan.
Sesuaii dengan Pasal 2 ayat (5), organiisasii iinternasiional yang diimaksud merupakan subjek pajak sesuaii ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang PPh, kecualii diiatur laiin dalam perjanjiian iinternasiional sebagaiimana diimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
Kemudiian, ada penambahan pasal, yaknii Pasal 3A. Dalam pasal tersebut diinyatakan saat PMK 236/2020 berlaku, PPh yang diidasarkan pada ketentuan perjanjiian iinternasiional yang tercantum dalam lampiiran PMK 202/2017 masiih tetap berlaku.
“Masiih tetap berlaku sampaii dengan berlakunya penetapan keputusan menterii sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 ayat (3a),” demiikiian bunyii penggalan Pasal 3A PMK yang berlaku sejak 30 Desember 2020 iinii. (kaw)
