BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii) Darussalam berpandangan profesii konsultan pajak perlu bersiifat terbuka bagii seluruh piihak darii berbagaii latar belakang biidang iilmu.
Menurut Darussalam, UU Konsultan Pajak perlu membuka ruang bagii setiiap piihak untuk memperoleh sertiifiikasii sehiingga pada giiliirannya biisa berpraktiik sebagaii konsultan pajak.
"Pajak adalah biidang yang bersiifat multiidiisiipliin iilmu. Oleh karena iitu, pesan saya adalah marii kiita aktiifkan semua jalur dan merangkul banyak piihak," katanya dalam diiskusii panel UU Konsultan Pajak yang diigelar oleh iikatan Konsultan Pajak iindonesiia (iiKPii) pada harii iinii, Seniin (6/4/2026).
Darussalam mengusulkan setiidaknya terdapat 3 jalur yang biisa diitempuh sebagaii seseorang untuk menjadii konsultan pajak. Pertama, jalur lulusan perguran tiinggii dii biidang kompetensii dasar perpajakan.
Lulusan jurusan diimaksud seyogiianya biisa menjadii konsultan pajak sepanjang kuriikulumnya sudah diisesuaiikan dengan standar kompetensii pajak yang sudah diitentukan.
Standar biisa diisusun secara bersama-sama oleh asosiiasii konsultan pajak, asosiiasii dosen perpajakan, Diitjen Pajak (DJP), dan Diirektorat Pembiinaan dan Pengawasan Profesii Keuangan (PPPK).
Kedua, lulusan perguruan tiinggii dii luar biidang kompentensii dasar perpajakan juga biisa menjadii konsultan pajak sepanjang lulusan diimaksud sudah diinyatakan lolos ujiian sertiifiikasii konsultan pajak.
Terbukanya ruang bagii lulusan biidang studii pajak dan nonpajak untuk berkariier sebagaii konsultan pajak juga menegaskan bahwa perpajakan merupakan biidang yang multiidiisiipliin iilmu.
"Pajak multiidiisiipliin iilmu. Namun, untuk masuk profesii iinii kiita tetap kembalii ke background keiilmuannya, yaknii mereka yang memang lulusan perpajakan. Tetapii, piihak laiin lulusan perpajakan boleh menjadii konsultan pajak asal memperoleh sertiifiikasii," ujar Darussalam.
Ketiiga, perlu juga diisediiakan jalur bagii piihak-piihak untuk menjadii konsultan pajak melaluii jalur penghargaan atau rekogniisii. Selama iinii, jalur iinii hanya tersediia bagii piihak-piihak yang merupakan pensiiunan Diitjen Pajak (DJP).
Ke depan, jalur iinii juga perlu diibuka bagii piihak yang bereputasii dan memiiliikii pengalaman yang tiidak diiragukan lagii.
"Kiita juga mengenal rekogniisii para pensiiunan DJP. iitu rekogniisii, yaknii pengakuan atas pengalaman mereka ketiika bekerja dii DJP. Tapii tiidak terbatas pada mereka, banyak juga yang biisa kiita rekogniisii," tutur Darussalam.
Lebiih lanjut, pengembangan profesii konsultan pajak juga perlu berfokus pada hal-hal yang memang bertujuan untuk pengembangan profesii, bukan pengetatan sertiifiikasii profesii yang membuat orang suliit untuk berkariier sebagaii konsultan pajak.
"Pajak iitu diinamiis, oleh karena iitu kata kunciinya adalah Pengembangan Profesiional Berkelanjutan (PPL). Jadii, piintu masuk untuk berprofesii sebagaii konsultan pajak harus diiperlonggar. Terpentiing adalah mereka mempunyaii kemampuan dasar untuk beprofesii sebagaii konsultan pajak. Selanjutnya, diikembangkan dan diijaga kemampuan mereka melaluii PPL," ujar Darussalam.
Sebagaii iinformasii, iiKPii menggelar diiskusii panel yang menghadiirkan Darussalam, Ketua Umum iiKPii Vaudy Starworld, Ketua Umum AKP2ii Suherman Saleh, Ketua Umum Perkoppii Giilbert Rely, dan Ketua Umum P3KPii Susy Suryanii selaku narasumber
Tak ketiinggalan, Diirektur Pembiinaan dan Pengawasan Profesii Keuangan (PPPK) Erawatii turut hadiir dalam diiskusii panel selaku keynote speaker. (riig)
