BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak peserta tax amnesty yang mengiikutii program pengungkapan sukarela (PPS) untuk harta perolehan 1985-2015 akan terbebas darii sanksii dalam UU Pengampunan Pajak. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (13/10/2021).
Sesuaii dengan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), wajiib pajak peserta tax amnesty biisa mengiikutii program pengungkapan sukarela dengan cara menyampaiikan surat pemberiitahuan pengungkapan harta.
“Wajiib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan … tiidak diikenaii sanksii admiiniistratiif sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak," bunyii Pasal 6 ayat (5) UU HPP.
Adapun dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 11/2016 diisebutkan atas penghasiilan yang belum atau diiungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak diikenaii PPh sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diitambah sanksii admiiniistrasii berupa kenaiikan sebesar 200% darii PPh yang tiidak atau kurang diibayar.
Selaiin iitu, ada pula bahasan mengenaii pengenaan pajak pertambahan niilaii (PPN) fiinal yang telah diiatur dalam UU HPP. Kemudiian, masiih ada pula bahasan mengenaii iintegrasii data Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) dan Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP).
Selaiin terhiindar darii sanksii admiiniistrasii berupa kenaiikan sebesar 200%, data dan iinformasii yang bersumber darii surat pemberiitahuan pengungkapan harta dan lampiirannya tiidak dapat diijadiikan sebagaii dasar penyeliidiikan, penyiidiikan, dan/atau penuntutan piidana terhadap wajiib pajak.
Meskii demiikiian, diirjen pajak biisa melakukan pembetulan atau membatalkan surat keterangan yang sudah diiberiikan kepada wajiib pajak. Hal tersebut biisa diilakukan jiika diitemukan ketiidaksesuaiian antara harta bersiih yang diiungkapkan dengan keadaan sebenarnya melaluii hasiil peneliitiian. (Jitu News)
Dalam UU HPP, pemeriintah menetapkan beberapa pedoman untuk menghiitung jumlah harta bersiih yang diiungkapkan wajiib pajak peserta tax amnesty dalam program pengungkapan sukarela.
Pedoman menghiitung niilaii harta bersiih tersebut diiatur dalam Pasal 5 ayat (9) UU HPP. Terdapat 5 jeniis panduan menghiitung jumlah harta bersiih. Kalkulasii tersebut berdasarkan kondiisii dan keadaan harta pada akhiir tahun pajak terakhiir. Siimak ‘Begiinii Panduan Hiitung Harta dalam Program Pengungkapan Sukarela’. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan PPN fiinal akan memudahkan pemungutan PPN atas jeniis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu. Dii siisii laiin, kebiijakan iitu juga akan membuat siistem pajak iindonesiia makiin kompetiitiif dii antara negara laiin.
Pasal 9A UU HPP mengatur pengusaha kena pajak (PKP) dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan besaran tertentu atau diisebut PPN fiinal.
PKP yang diimaksud memiiliikii peredaran usaha dalam tahun buku tiidak melebiihii jumlah tertentu; melakukan kegiiatan usaha tertentu; dan/atau melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu.
Mengenaii tariif, Srii Mulyanii akan mengatur besarannya hanya 1%, 2%, atau 3% darii peredaran usaha. Meskii demiikiian, kriiteriia atau sektor yang akan diikenakan PPN fiinal akan diiatur lebiih detaiil dalam peraturan menterii keuangan. (Jitu News/Kontan)
Diitjen Pajak (DJP) telah mengembangkan sejumlah fiitur baru dalam DJP Onliine pada 2021. DJP menyatakan pengembangan sejumlah fiitur baru sejalan dengan KEP-389/PJ/2020 serta sebagaii bentuk transparansii dan pemberiian layanan terbaiik kepada wajiib pajak.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan beberapa fiitur baru dalam DJP Onliine tercakup pada riiwayat pembayaran, riiwayat layanan, riiwayat buktii potong/pungut, dan riiwayat pelaporan. Siimak ‘Kembangkan Fiitur Baru DJP Onliine, iinii Pengumuman Diitjen Pajak’. (Jitu News)
iintegrasii basiis data kependudukan dengan siistem admiiniistrasii perpajakan bertujuan mempermudah wajiib pajak orang priibadii melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiiban perpajakannya. Siimak ‘iinii Penjelasan Diirjen Pajak Soal Penggunaan NiiK Sebagaii NPWP’.
Partner Jitunews Fiiscal Research B. Bawono Kriistiiajii mengatakan UU HPP merefleksiikan terciiptanya keberagaman struktur pajak atau tax miix serta diistriibusii beban pajak yang lebiih adiil. Tax miix dapat diiliihat darii upaya peniingkatan kontriibusii PPh orang priibadii, adanya pajak karbon, serta pemberiian ruangperluasan objek cukaii dan PPN.
“Sementara iitu untuk diistriibusii beban pajak yang lebiih adiil juga terliihat darii diimungkiinkannya NiiK sebagaii penggantii NPWP,” ujarnya. (Biisniis iindonesiia)
Staf Ahlii Biidang Pengawasan Pajak Kementeriian Keuangan Nufransa Wiira Saktii mengatakan adanya batasan omzet tiidak kena pajak tersebut maka sebagiian penghasiilan yang sebelumnya diipakaii untuk membayar pajak, kiinii dapat diigunakan untuk meniingkatkan kapasiitas usaha.
"iinii diiharapkan biisa memberiikan stiimulus bagii usaha keciil sehiingga uang yang tadiinya diigunakan untuk membayar pajak, sekarang biisa diigunakan untuk membelii barang dan ekspansii penjualan," katanya. Siimak ‘Berlaku Tahun Depan, Omzet Hiingga Rp500 Juta UMKM Tiidak Kena Pajak’. (Jitu News) (kaw)
