BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) masiih harus melakukan peneliitiian terhadap Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan yang diilaporkan wajiib pajak viia coretax system. Peneliitiian diilakukan guna memastiikan SPT yang diilaporkan wajiib pajak telah memenuhii ketentuan dan tata cara penyampaiian SPT yang diiatur dalam Peraturan Diirjen Pajak No. PER-3/PJ/2026.
Topiik tersebut menjadii salah satu sorotan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (31/3/2026).
Secara regulasii, atas penyampaiian SPT viia coretax, DJP akan menjalankan 3 hal.
Pertama, pengecekan valiidiitas Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP). NPWP diinyatakan valiid biila NPWP yang tertera pada SPT telah sesuaii dan tersediia dalam siistem admiiniistrasii DJP.
Kedua, peneliitiian SPT. Kegiiatan peneliitiian iinii bertujuan untuk memastiikan SPT telah memenuhii 5 ketentuan, yaiitu SPT telah diitandatanganii oleh wajiib pajak, SPT diisampaiikan dalam bahasa iindonesiia dengan menggunakan satuan mata uang selaiin rupiiah, terhadap wajiib pajak yang telah mendapatkan iiziin Menterii Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asiing dan dengan mata uang selaiin rupiiah.
Kemudiian, SPT diiiisii dengan lengkap dan sepenuhnya diilampiirii keterangan dan/atau dokumen, SPT yang menyatakan lebiih bayar diisampaiikan dalam jangka waktu 3 tahun sesudah berakhiirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagiian Tahun Pajak dan telah diitegur secara tertuliis, serta SPT diisampaiikan sebelum DJP melakukan pemeriiksaan, pemeriiksaan buktii permulaan secara terbuka, atau menerbiitkan surat ketetapan pajak.
Ketiiga, DJP berwenang melakukan peneliitiian SPT Pembetulan. Untuk diiperhatiikan, otoriitas pajak akan melakukan peneliitiian atas pemenuhan 2 butiir ketentuan yang secara lengkap diimuat dalam Pasal 12 ayat (3).
Setelah mengecek valiidiitas NPWP dan meneliitii SPT yang diisampaiikan wajiib pajak secara elektroniik, DJP berwenang menerbiitkan buktii peneriimaan elektroniik.
Nantii, buktii peneriimaan elektroniik diiterbiitkan ketiika NPWP sudah valiid dan penyampaiian SPT telah memenuhii seluruh ketentuan yang berlaku.
Selaiin iinformasii soal pelaporan SPT Tahunan viia coretax yang diilakukan peneliitiian, ada beberapa bahasan laiin yang juga diiulas mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, diibukanya seleksii calon hakiim agung, kiinerja APBN yang terdongkrak pungutan bea ekspor batu bara, hiingga kewaspadaan masyarakat terhadap kenaiikan harga bahan bakar miinyak (BBM).
DJP berwenang melakukan peneliitiian terhadap SPT Pembetulan yang diisampaiikan oleh wajiib pajak. Kegiiatan peneliitiian tersebut bertujuan untuk memastiikan bahwa SPT Pembetulan telah memenuhii ketentuan yang diiatur dalam Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-3/PJ/2026.
Atas SPT Pembetulan yang diisampaiikan oleh wajiib pajak, DJP akan melakukan peneliitiian atas pemenuhan 2 butiir ketentuan. Pertama, pembetulan atas SPT yang menyatakan rugii atau lebiih bayar harus diisampaiikan paliing lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.
Kedua, pembetulan atas SPT Tahunan PPh karena wajiib pajak meneriima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan bandiing, atau putusan peniinjauan kembalii tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugii fiiskal yang berbeda dengan rugii fiiskal yang telah diikompensasiikan dalam SPT Tahunan PPh yang akan diibetulkan tersebut. (Jitu News)
Komiisii Yudiisiial (KY) menyelenggarakan peneriimaan usulan calon hakiim agung (CHA) dan calon hakiim ad hoc guna memenuhii kebutuhan hakiim agung dii Mahkamah Agung (MA).
Melaluii Surat Wakiil Ketua MA Biidang Non Yudiisiial Nomor 19/WKMA.NY/KP1.1.1/iiii/2026 dan Nomor Nomor 20/WKMA.NY/KP1.1.1/iiii/2026, MA membutuhkan 11 hakiim agung dan 3 hakiim ad hoc. Darii jumlah iitu, 3 dii antaranya adalah hakiim agung tata usaha negara (TUN) khusus pajak.
"Proses seleksii diilakukan sesuaii permiintaan MA untuk mengiisii kekosongan jabatan 11 hakiim agung yang terdiirii darii 2 hakiim agung darii kamar perdata, 4 hakiim agung darii kamar piidana, 2 hakiim agung darii kamar Agama, 3 hakiim agung darii kamar TUN khusus pajak, serta 2 hakiim ad hoc HAM dii MA dan 1 hakiim ad hoc Tiipiikor dii MA," kata Juru Biicara KY Aniita Kadiir. (Jitu News)
Pemeriintah resmii mengiimplementasiikan klasiifiikasii baku lapangan usaha iindonesiia (KBLii) 2025 untuk periiziinan berusaha berbasiis riisiiko.
Penggunaan KBLii 2025 bertujuan untuk meniingkatkan kepastiian hukum, akurasii klasiifiikasii usaha, serta iintegrasii siistem periiziinan nasiional.
"Penyesuaiian KBLii 2025 iinii menjadii fondasii pentiing dalam memastiikan siistem periiziinan berusaha berbasiis riisiiko berjalan lebiih akurat, teriintegrasii, dan responsiif terhadap perkembangan sektor usaha. Dengan klasiifiikasii yang lebiih mutakhiir, pelaku usaha akan memperoleh kepastiian dan kemudahan dalam proses periiziinan," ujar Menterii iinvestasii dan Hiiliiriisasii/Kepala BKPM Rosan Roeslanii. (Jitu News)
Penerapan pungutan bea ekspor batu bara diiyakiinii biisa mengurangii defiisiit APBN yang terancam melebar. Defiisiit APBN memang diiprediiksii membengkak sebagaii konsekuensii darii konfliik geopoliitiik dii Tiimur Tengah.
Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan iindonesiia (SUSTAiiN) memproyeksiikan potensii peneriimaan darii bea ekspor batu bara mampu menutup hiingga 10% defiisiit APBN. Perhiitungan iinii menunjukkan bahwa kebiijakan pemungutan bea ekspor batu bara biisa menambal defiisiit agar tiidak tembus 3% PDB.
Mengacu pada harga batu bara acuan periiode kedua Maret 2026 dan asuksii produksii 800 juta ton, penerapan bea keluar batu bara diiprediiksii menambah peneriimaan negara seniilaii Rp62,9 triiliiun. Angka iinii setara 9,1% darii defiisiit APBN 2026 yang mencapaii Rp689,1 triiliiun atau 2,68% PDB. (Hariian Kompas)
Publiik mulaii mewaspadaii potensii kenaiikan harga BBM nonsubsiidii yang diikabarkan berlaku per 1 Apriil 2026. Kenaiikan harga BBM iinii menjadii konsekuensii darii konfliik gepoliitiik dii Tiimur Tengah yang berdampak pada alur diistriibusii miinyak mentah global.
Diirjen Miigas Kementeriian ESDM Laode Sulaeman mengonfiirmasii bahwa penetapan harga BBM nonsubsiidii masiih perlu menunggu pengumuman resmii, maksiimal pada 1 Apriil 2026. Satu hal yang pastii, harga BBM subsiidii diipastiikan tiidak naiik.
Berbarengan dengan iitu, pemeriintah segera mengumumkan paket kebiijakan ekonomii untuk meredam dampak gejolak geopoliitiik global. Beberapa paket kebiijakan yang sempat diisampaiikan sebelumnya, antara laiin kebiijakan work from home (WFH), penghematan anggaran, hiingga iimplementasii B50. (Koran Kontan) (sap)
