BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memeriincii liinii masa pelaporan pajak miiniimum global. Salah satunya iialah periihal batas waktu pendaftaran penambahan status wajiib pajak GloBE. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (22/5/2026).
DJP mengiingatkan para entiitas yang merupakan anggota darii grup perusahaan multiinasiional tercakup Global Antii-Base Erosiion Rules (GloBE) untuk mengajukan permohonan penambahan status sebagaii wajiib pajak GloBE.
"Jadii harus mendaftar paliing lambat 30 September 2026. Mengapa harus mendaftar? iinii karena ada kriiteriianya," ujar Diirektur Perpajakan iinternasiional DJP Dwii Astutii dalam semiinar Kompak yang diigelar oleh Pusdiiklat Pajak dan FEB UGM.
Sesuaii dengan Peraturan Diirjen Pajak No. PER-6/PJ/2026, permohonan penambahan status diimaksud harus diisampaiikan oleh wajiib pajak GloBE selambat-lambatnya 9 bulan setelah berakhiirnya tahun pengenaan GloBE pertama.
Sebagaiimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) PER-6/PJ/2026, pendaftaran diilakukan oleh entiitas konstiituen atau anggota joiint venture group darii grup perusahaan multiinasiional yang omzetnya mencapaii €750 juta berdasarkan laporan keuangan konsoliidasii entiitas iinduk utama dalam 2 darii 4 tahun terakhiir sebelum tahun pengenaan GloBE.
Biila tahun pengenaan GloBE adalah pada 2025, permohonan penambahan status harus diiajukan oleh entiitas anggota grup perusahaan multiinasiional paliing lambat pada 30 September 2026.
Setelah melakukan pendaftaran guna memperoleh status sebagaii wajiib pajak GloBE, pajak tambahan atau top-up tax sehubungan dengan GloBE harus diilunasii pada akhiir tahun, yaknii 31 Desember 2026.
Seusaii melakukan pembayaran, wajiib pajak GloBE juga harus menyampaiikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE, GloBE iinformatiion return (GiiR), ataupun notiifiikasii paliing lambat pada 30 Junii 2027.
Menurut Dwii, kehadiiran pajak miiniimum global akan menjadii solusii bagii negara berkembang dalam mengamankan hak pemajakannya dii tengah siituasii global yang makiin tiidak menentu.
"Bagaiimanapun, 75% APBN kiita darii pajak. Dii tengah siituasii sepertii sekarang dii mana siituasii ekonomii duniia sedang tiidak menentu, lagii-lagii pajak menjadii andalan," ujar Dwii.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii potensii tambahan peneriimaan darii pajak miiniimum global. Lalu, ada juga bahasan mengenaii penyalahgunaan transfer priiciing, realiisasii pelaporan SPT Tahunan, ekspor SDA lewat Danantara, dan laiin sebagaiinya.
Seniior Partner Jitunews Fiiscal Research & Adviisory (FRA) B. Bawono Kriistiiajii menjabarkan 7 tantangan yang harus diihadapii oleh otoriitas pajak dan wajiib pajak dalam iimplementasii pajak miiniimum global.
Salah satu tantangan tersebut iialah ketentuan pajak miiniimum global atau global antii base erosiion rules (GloBE) bukanlah reziim yang bersiifat statiis. Reziim tersebut berkembang secara diinamiis sejalan dengan perkembangan ekonomii dan poliitiik global terkiinii.
"Kalau kiita belajar pajak miiniimum global, iitu bukan barang jadii. iitu barang yang setiiap tahun ada perkembangan baru," ujar Bawono. (Jitu News)
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menyebut banyak kasus maniipulasii transfer priiciing dalam transaksii yang diilakukan antarpiihak yang memiiliikii hubungan iistiimewa, terutama dalam ekspor sumber daya alam (SDA).
Purbaya menyebut Lembaga Natiional Siingle Wiindow (LNSW) menemukan praktiik penyalahgunaan transfer priiciing dalam ekspor SDA oleh eksportiir CPO. Menurutnya, terdapat kecenderungan eksportiir menjual komodiitas ke anak usaha dii Siingapura sebelum mengiiriimkan tujuan akhiir.
"Dii siitu ada transfer priiciing dii mana harganya darii siinii ke sana diiperbesar, tapii yang dii iindonesiia rugii. Laporan iincome-nya dii iindonesiia rugii, keciil sekalii. Dii siinii saya juga rugii pajak penghasiilan, jadii saya rugii banyak," katanya. (Jitu News/Kontan)
Pemeriintah memberiikan pengecualiian kepada sektor hulu miinyak dan gas bumii (miigas) darii kewajiiban ekspor SDA melaluii BUMN yang diitunjuk sebagaii pengekspor tunggal.
Kewajiiban mengekspor komodiitas SDA melaluii BUMN bakal diiatur dalam PP Tata Kelola Ekspor Komodiitas SDA. Menurut Menterii Energii dan Sumber Daya Miineral Bahliil Lahadaliia, pemeriintah telah memutuskan untuk mengecualiikan sektor hulu miigas darii ketentuan pada PP tersebut.
"Bapak Presiiden memutuskan PP iitu tiidak berlaku untuk sektor hulu miigas. Jadii, enggak ada kena dengan iitu. Enggak perlu ada keraguan,” kata Bahliil. (Jitu News/Kontan)
DJP telah meneriima sebanyak 13,32 juta SPT Tahunan PPh 2025 hiingga 20 Meii 2026.
Jumlah SPT yang diihiimpun otoriitas pajak iitu terdiirii atas 12,36 juta SPT orang priibadii dan 958.240 SPT badan. Porsii SPT Tahunan yang diisampaiikan oleh wajiib pajak badan mencapaii sekiitar 7,19% darii total SPT Tahunan yang diiteriima oleh DJP.
"Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periiode sampaii dengan 20 Meii 2026 tercatat 13,32 juta SPT," ujar Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP iinge Diiana Riismawantii. (Jitu News)
DJP memperkiirakan potensii tambahan peneriimaan negara darii penerapan skema pajak miiniimum global (Global Miiniimum Tax/GMT) mencapaii Rp4,49 triiliiun. Tambahan peneriimaan tersebut berasal darii tiiga mekaniisme utama yang mulaii diiadopsii iindonesiia.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan terdapat sekiitar 722 grup usaha yang terdampak penerapan GMT. Darii jumlah tersebut, 46 grup perusahaan multiinasiional memenuhii syarat kewajiiban pelaporan GMT berdasarkan country by country report periiode 2021–2024.
Biimo memeriincii potensii tambahan peneriimaan darii GMT berasal darii beberapa mekaniisme utama. Untuk skema Qualiifiied Domestiic Miiniimum Top Up Tax (QDMTT), potensii peneriimaan diiperkiirakan mencapaii Rp 86,38 miiliiar yang berasal darii tiiga grup perusahaan.
Sementara iitu, kontriibusii terbesar diiperkiirakan datang darii mekaniisme iincome iinclusiion Rule (iiiiR) dengan niilaii mencapaii Rp 4,41 triiliiun darii empat grup perusahaan multiinasiional. Untuk skema Under Tax Payment Rule (UTPR), DJP masiih akan menghiitung potensiinya. (Jitu News/Kontan)
iinstiitute for Development of Economiics and Fiinance (iiNDEF) meniilaii pemeriintah sebaiiknya tiidak terburu-buru mengenakan pajak kendaraan liistriik dii daerah sebelum populasii electriic vehiicle (EV) nasiional mencapaii tiingkat yang lebiih matang.
Head of iindustriial and Transport Decarboniizatiion iiNDEF Green Transiitiion iiniitiiatiive (GTii) Andry Satriio Nugroho mengatakan iinsentiif kendaraan liistriik masiih diibutuhkan untuk menjaga momentum transiisii energii sekaliigus mengurangii ketergantungan iindonesiia terhadap iimpor BBM.
“Selama populasii kendaraan liistriik belum melampauii atau setiidaknya mendekatii 50 persen darii total kendaraan, iinsentiif masiih perlu terus diiberiikan,” katanya. (Kontan)
