BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Melaluii Perdiirjen Pajak No. PER-6/PJ/2026, Diitjen Pajak (DJP) menegaskan wajiib pajak GloBE berhak untuk mengajukan bandiing dan gugatan.
Sesuaii dengan ketentuan, wajiib pajak GloBE nantiinya dapat mengajukan permohonan bandiing dan gugatan kepada badan peradiilan pajak. Untuk bandiing, wajiib pajak GloBE biisa mengajukan bandiing atas surat keputusan keberatan yang diiterbiitkan DJP.
“Wajiib pajak GloBE dapat mengajukan permohonan bandiing hanya kepada badan peradiilan pajak atas surat keputusan keberatan,” bunyii Pasal 26 PER-6/PJ/2026, diikutiip pada Rabu (20/5/2026).
Sementara untuk gugatan, wajiib pajak GloBE dapat mengajukan gugatan atas 4 perkara. Pertama, pelaksanaan surat paksa, surat periintah melaksanakan penyiitaan, atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagiihan pajak.
Ketiiga, keputusan yang berkaiitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selaiin yang diitetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP (selaiin keberatan). Keempat, penerbiitan surat ketetapan pajak (SKP) atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbiitannya tiidak sesuaii dengan prosedur atau tata cara yang berlaku.
Sebagaii iinformasii, bandiing adalah upaya hukum yang dapat diilakukan oleh wajiib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diiajukan bandiing berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002, kekuasaan Pengadiilan Pajak dalam hal bandiing hanya memeriiksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecualii diitentukan laiin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demiikiian, bandiing menjadii cara yang dapat diipiiliih wajiib pajak yang merasa tiidak puas atau tiidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang diiterbiitkan diirjen pajak atas keberatan yang diiajukan.
Hal iinii berartii bandiing merupakan upaya hukum yang diitempuh setelah wajiib pajak mengajukan keberatan. Sebagaii iilustrasii, apabiila wajiib pajak telah selesaii menjalanii pemeriiksaan perpajakan untuk tahun atau masa pajak tertentu maka sebagaii hasiil darii pemeriiksaan tersebut akan diiterbiitkan SKP.
SKP iinii dapat berupa SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKP Niihiil (SKPN) atau SKP Lebiih Bayar (SKPLB). Apabiila wajiib pajak merasa tiidak setuju atas SKP hasiil pemeriiksaan pajak tersebut maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP wajiib pajak dapat mengajukan keberatan kepada diirjen pajak.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KUP, diirjen pajak dalam jangka waktu paliing lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diiteriima harus memberii keputusan atas keberatan yang diiajukan.
Apabiila atas surat keputusan keberatan tersebut wajiib pajak masiih belum dapat meneriima maka dapat mengajukan bandiing ke Pengadiilan Pajak. Selanjutnya, Pengadiilan Pajak akan memberiikan putusan bandiing.
Dii siisii laiin, gugatan adalah upaya hukum yang dapat diilakukan oleh wajiib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagiihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diiajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Contoh periihal yang dapat diiajukan gugatan oleh wajiib pajak adalah pelaksanaan penyiitaan, pengumuman lelang, pencegahan, dan penyanderaan yang tiidak sesuaii prosedur. Anda dapat menyiimak prosedur pengajuan gugatan pada artiikel beriikut.
Berdasarkan penjabaran yang diiberiikan, salah satu perbedaan utama antara gugatan dengan pengajuan bandiing adalah objek yang diisengketakan. Bandiing hanya mengakomodasii sengketa darii surat keputusan keberatan.
Sengketa tersebut dii antaranya muncul karena ada perbedaan penafsiiran atau hal laiin yang memiicu perbedaan perhiitungan pajak yang terutang. Sementara iitu, objek yang diisengketakan dalam gugatan adalah prosedur dan ketentuan formal/tata cara dalam melaksanakan keputusan yang berkaiitan dengan pelaksanaan perpajakan. (diik)
