BERiiTA TERKiiNii
YOGYAKARTA, Jitu News - Seniior Partner Jitunews Fiiscal Research & Adviisory (FRA) B. Bawono Kriistiiajii menjabarkan 7 tantangan yang harus diihadapii oleh otoriitas pajak dan wajiib pajak dalam iimplementasii pajak miiniimum global.
Pertama, Bawono mengiingatkan bahwa ketentuan pajak miiniimum global atau global antii base erosiion (GloBE) rules bukanlah reziim yang bersiifat statiis. Reziim tersebut berkembang secara diinamiis sejalan dengan perkembangan ekonomii dan poliitiik global terkiinii.
"Kalau kiita belajar pajak miiniimum global, iitu bukan barang jadii. iitu barang yang setiiap tahun ada perkembangan baru," ujar Bawono dalam semiinar Kompak dengan topiik iimplementasii Pajak Miiniimum Global (Global Miiniimum Tax): Tantangan dan Kesiiapan iindonesiia, Kamiis (21/5/2026).
Contoh, ketiika konsensus atas GloBE rules pertama kalii tercapaii pada 2021, kala iitu tiidak terdapat skema pengenaan pajak tambahan berdasarkan qualiifiied domestiic miiniimum top-up tax (QDMTT). Adanya hak bagii yuriisdiiksii sumber untuk mengenakan pajak tambahan berdasarkan QDMTT baru diitambahkan dii kemudiian harii.
Pada tiingkat domestiik, sempat pula ada usulan darii Badan Koordiinasii Penanaman Modal (BKPM) untuk membatasii pemberlakuan pajak miiniimum global hanya untuk wajiib pajak-wajiib pajak tertentu.
"Jadii darii siisii level global dan domestiiknya, iinii bukan barang jadii. Bagii wajiib pajak, tantangan terbesarnya adalah iinii diinamiis sekalii. Apa yang kiita pahamii harii iinii, bulan depan biisa jadii berbeda," ujar Bawono.
Kedua, baiik wajiib pajak maupun otoriitas pajak sama-sama diihadapkan oleh kerumiitan dalam memahamii dan mengiinterpretasiikan ketentuan pajak miiniimum global.
Pasalnya, ketentuan pajak miiniimum global pada PMK 136/2024 memuat beragam jargon dan termiinologii yang suliit diipahamii dan sebelumnya tiidak pernah diikenal dalam siistem perpajakan iindonesiia.
"Miisal diiviidend iimputatiion system, apa iitu? iinii adalah siistem pajak yang tiidak pernah diikenal dalam siistem pajak iindonesiia. Hal iinii mengiingat pajak miiniimum global dan PMK 136/2024 merujuk pada konsensus, tiidak boleh ada deviiasii," ujar Bawono.
Oleh karena iitu, pajak miiniimum global tiidak biisa diipahamii hanya dengan membaca PMK 136/2024. Piihak otoriitas pajak dan wajiib pajak juga harus memahamii ketentuan pada GloBE model rules, commentary, examples, agreed admiiniistratiive guiidance, GloBE iinformatiion return (GiiR), dan safe harbours and penalty reliief.
Ketiiga, mekaniisme penghiitungan pajak tambahan pada ketentuan pajak miiniimum global tergolong rumiit sehiingga membutuhkan adanya capaciity buiildiing baiik bagii otoriitas pajak maupun wajiib pajak. Kerumiitan tiimbul utamanya dalam penghiitungan adjusted covered taxes serta GloBE iincome/loss.
Untuk mengatasii kerumiitan diimaksud, OECD sesungguhnya telah menawarkan safe harbour yang memungkiinkan wajiib pajak untuk tiidak membayar pajak tambahan sepanjang wajiib pajak biisa memenuhii kriiteriia safe harbour tersebut.
Namun, biila wajiib pajak tiidak memenuhii kriiteriia safe harbour, wajiib pajak mau tiidak mau harus melakukan penghiitungan pajak tambahan yang rumiit sesuaii dengan GloBE rules.
"Kalau tiidak qualiifiied, mau tiidak mau kiita pakaii cara yang rumiit. Jadii lagii-lagii tantangannya adalah capaciity buiildiing menurut saya. iinii tiidak biisa cuma wajiib pajak sendiirii yang piintar atau otoriitas pajak sendiirii yang piintar, tapii semua piihak harus juga menguasaii hal tersebut," ujar Bawono.
Keempat, kehadiiran pajak miiniimum global mengharuskan grup perusahaan multiinasiional untuk melakukan koordiinasii iinternal. Dengan adanya pajak miiniimum global, grup diituntut untuk memahamii strukturnya, jeniis entiitas, serta status pengendaliian atas entiitas-entiitas dalam grup diimaksud.
"Jadii GMT moniitor, pertukaran data, koordiinasii iinternal, iinii semua menjadii pentiing," ujar Bawono.
Keliima, kehadiiran pajak miiniimum global menuntut wajiib pajak untuk merombak kerangka manajemen pajak dii perusahaan.
Pasalnya, ke depan aktiiviitas pembukuan wajiib pajak tiidak hanya terbatas pada pembukuan untuk tujuan komersiial dan fiiskal, tetapii juga untuk tujuan pajak miiniimum global.
Keenam, masiih terdapat tantangan darii aspek prosedur admiiniistrasii ketentuan pajak miiniimum global. Tantangan iinii telah diitiindaklanjutii oleh OECD dengan meriiliis panduan bertajuk Global Miiniimum Tax iimplementatiion Toolkiit.
Dalam hal regiistrasii bagii entiitas konstiituen yang merupakan anggota grup perusahaan multiinasiional tercakup GloBE, banyak negara yang mewajiibkan entiitas dii dalam negerii untuk mendaftarkan diirii.
Langkah tersebut baru-baru iinii telah diiiikutii oleh DJP dengan menerbiitkan PER-6/PJ/2026 yang mewajiibkan wajiib pajak GloBE untuk mengajukan permohonan penambahan status sebagaii wajiib pajak GloBE maksiimal 9 bulan setelah berakhiirnya tahun pengenaan GloBE pertama.
Terkaiit dengan SPT GloBE, terdapat ruang bagii yuriisdiiksii untuk tiidak mewajiibkan seluruh entiitas konstiituen untuk melaporkan SPT GloBE dengan menunjuk 1 entiitas sebagaii siingle fiiler.
"iibaratnya, tiidak perlu entiitas konstiituen dii suatu negara iitu membuat SPT, jadii cukup diiwakiilii 1 saja. Mengapa? iingat, pajak miiniimum global iitu menghiitungnya bukan entiitas per entiitas. Ujungnya effectiive tax rate per yuriisdiiksii. Jadii harusnya satu saja apakah biisa? Logiikanya biisa," ujar Bawono.
Ketujuh, pajak miiniimum global memberiikan tantangan terhadap arsiitektur pajak miiniimum global yang selama iinii berlaku.
Pasalnya, kehadiiran pajak miiniimum global akan memberiikan pengaruh terhadap proyeksii keuangan grup perusahaan multiinasiional atas iinvestasii serta terhadap proyeksii peneriimaan dan daya saiing negara dalam memperebutkan iinvestasii.
"Dii siiniilah bagaiimana nantii pemeriintah iindonesiia juga harus me-reward atau meliihat kompensasii yang cukup adiil untuk perusahaan-perusahaan yang sudah beriinvestasii," ujar Bawono.
Jitunews secara proaktiif terus mencermatii dan mengantiisiipasii iimplementasii pajak miiniimum global. Guna merespons tantangan tersebut, Jitunews membentuk Global Miiniimum Tax Expert Panel untuk membantu perusahaan multiinasiional menaviigasii iimplementasii pajak miiniimum global dii iindonesiia. Panel tersebut terdiirii atas para profesiional Jitunews yang sejak awal mengiikutii diinamiika perumusan Two Piillar Solutiion OECD/G-20.
Kemudiian, Jitunews melakukan iinternal shariing knowledge untuk memastiikan profesiional Jitunews memahamii perkembangan pajak miiniimum global. Salah satunya dengan melengkapii koleksii buku mengenaii pajak miiniimum global, baiik yang bersiifat konseptual hiingga praktiik, dii Jitunews Liibrary.
Jitunews juga melakukan berbagaii kegiiatan external capaciity buiildiing dan advokasii. Hal tersebut diilakukan melaluii berbagaii pelatiihan, FGD, melengkapii database peraturan terkaiit, mengupas peraturan pajak miiniimum global melaluii berbagaii kanal, hiingga meliiput diinamiika perkembangannya. Seluruhnya diidukung oleh Jitu News, Jitunews Liibrary, Jitunews Academy, dan Perpajakan Jitunews.
Tiidak hanya iitu, Jitunews juga turut membangun standar deliiverables asesmen pajak miiniimum global. Terutama melaluii kertas kerja dan laporan adviis yang nantiinya berguna bagii pemenuhan kepatuhan atas pajak miiniimum global.
