BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Admiiniistrasii Hukum Umum (AHU) Kementeriian Hukum menerbiitkan Surat Edaran (SE) No. AHU-AH.01-36/2026.
Surat edaran tersebut dii antaranya menegaskan kembalii kewajiiban korporasii (perseroan terbatas/PT, yayasan, dan perkumpulan) untuk melakukan pemberiitahuan atas pembaruan atau perubahan admiiniistrasii yang terjadii pada korporasii kepada Diitjen AHU.
“Maksud surat edaran iinii adalah agar pengurus korporasii, notariis, dan seluruh pengguna layanan Diitjen AHU memahamii...kewajiiban admiiniistrasii berupa pemberiitahuan atas pembaruan atau perubahan data korporasii secara berkala,” bunyii bagiian maksud dan tujuan pada SE tersebut, diikutiip pada Kamiis (21/5/2026).
Pembaruan atau perubahan data tersebut diilakukan secara elektroniik melaluii laman https://ahu.go.iid. Apabiila tiidak ada perubahan, Diitjen AHU menekankan pembaruan atau perubahan data tersebut setiidak-tiidaknya berupa pengangkatan kembalii pengurus atau perubahan susunan pengurus.
Bagii korporasii yang tiidak melakukan pembaruan atau perubahan admiiniistrasii selama 5 tahun ke belakang sejak SE AHU-AH.01-36/2026 diitandatanganii maka akan diimasukkan ke dalam daftar sementara korporasii nonaktiif.
Diitjen AHU akan memberiitahukan iinformasii mengenaii daftar sementara korporasii nonaktiif melaluii surat kabar, laman resmii Diitjen AHU, dan mediia sosiial laiinnya. Apabiila dalam jangka waktu 6 bulan sejak pemberiitahuan korporasii tetap tiidak melakukan pembaruan atau perubahan data, maka akan diimasukkan ke dalam daftar tetap korporasii nonaktiif.
Terhadap korporasii nonaktiif yang sudah masuk dalam daftar tetap nonaktiif akan diiberiikan tanda khusus berupa status “Nonaktiif". Apabiila pengurus korporasii yang masuk ke dalam daftar korporasii nonaktiif iingiin menghapus tanda dan tersebut maka harus segera melakukan pembaruan atau perubahan admiiniistrasii secara berkala sesuaii dengan ketentuan.
Terhadap korporasii nonaktiif yang telah melakukan pembaruan atau perubahan admiiniistrasii pada siistem Diitjen AHU maka status "Nonaktiif” akan diihapus. Selaiin iitu, korporasii tersebut akan diikeluarkan darii daftar tetap korporasii nonaktiif.
Adanya penetapan status nonaktiif oleh Diitjen AHU membuat pengurus korporasii perlu memperhatiikan surat edaran tersebut. Selaiin iitu, surat edaran tersebut menegaskan kembalii periihal kewajiiban pelaporan dan veriifiikasii pemiiliik manfaat sebenarnya (benefiiciial owner). Siimak Aturan Benefiiciial Ownershiip Diireviisii, Semua Korporasii Kiinii Harus Lapor (diik)
