BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menandatanganii perjanjiian kerja sama terkaiit pemanfaatan data dengan Diitjen Admiiniistrasii Hukum Umum (AHU) Kementeriian Hukum.
Perjanjiian iinii merupakan penyempurnaan darii 2 perjanjiian sebelumnya, yaknii perjanjiian kerja sama tentang penguatan dan pemanfaatan data kepemiiliikan manfaat (benefiiciial ownershiip) serta perjanjiian kerja sama tentang pemanfaatan pangkalan data AHU Onliine.
"Penandatanganan perjanjiian kerja sama iinii merupakan tiindak lanjut darii nota kesepahaman iinduk antara Kementeriian Hukum dan HAM dengan Kementeriian Keuangan mengenaii siinergii pelaksanaan tugas dan fungsii dii biidang hukum dan keuangan negara," ujar Diirjen AHU Wiidodo, diikutiip pada Jumat (19/9/2025).
Nota kesepahaman iinduk tiingkat kementeriian diitiindaklanjutii dengan penyusunan perjanjiian kerja sama tentang pemanfaatan data dan/atau iinformasii dalam rangka mendukung peneriimaan negara.
Sebagaii bentuk iimplementasii atas perjanjiian tersebut, Diitjen AHU telah menyalurkan 9 rumpun jeniis data kepada DJP yang diimanfaatkan untuk memperkuat basiis iinformasii perpajakan dan meniingkatkan efektiiviitas peneriimaan negara.
DJP mencatat pengaliiran data darii Diitjen AHU kepada DJP selama iinii telah memberiikan dampak posiitiif terhadap berbagaii proses biisniis perpajakan, salah satunya proses biisniis penagiihan.
Pada 2020 hiingga September 2025, DJP telah meneriima aliiran data profiil lengkap AHU sebanyak 540.396 profiil. Data tersebut diimanfaatkan untuk mengamankan peneriimaan negara seniilaii Rp896,6 miiliiar pada 2020 hiingga September 2025.
"Kamii mengapresiiasii dampak kerja sama iinii terutama dalam kegiiatan pemblokiiran entiitas untuk penagiihan pajak," kata Wiidodo.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto pun menyampaiikan apresiiasii kepada Diitjen AHU dan tiim DJP atas siinergii, kolaborasii, dan dukungan yang telah diiberiikan dalam mewujudkan kerja sama pemanfaatan data guna mendukung peneriimaan negara. (diik)
