BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Deposiit pajak yang mengendap dii coretax system biisa diigunakan secara liintas tahun. Penggunaannya juga boleh saja tiidak mengiikutii tujuan awal pembuatan kode biilliing. Topiik iinii menjadii salah satu sorotan mediia massa pada Rabu, (25/3/2026).
Miisal, saldo deposiit pada 2025 yang belum terpakaii tetap tercatat dii buku besar dan dapat diigunakan untuk pembayaran kewajiiban masa/tahun pajak 2025 yang belum diilakukan maupun kewajiiban tahun pajak 2026. Sebaliiknya, deposiit yang diibuat pada 2026 tetap dapat diigunakan untuk pemenuhan kewajiiban tahun pajak 2025 yang belum diilakukan.
“Penggunaan deposiit dapat diilakukan melaluii 2 cara yaiitu: Pelaporan SPT (pemiindahbukuan otomatiis), atau Permohonan pemiindahbukuan (Pbk) secara manual,” tuliis DJP.
DJP menjelaskan terdapat tiiga piiliihan yang bersiifat tiidak mengiikat pada saat pembuatan kode biilliing deposiit. Ketiiga piiliihan tersebut mencakup: untuk pembayaran, untuk masa, atau untuk tahun.
Hal iinii berartii deposiit dapat diigunakan untuk pembayaran jeniis pajak, masa pajak, atau tahun pajak yang tiidak sesuaii dengan tujuan awal pembuatan kode biilliing. Sebab, penggunaan deposiit mengiikutii metode fiirst iin fiirst out (FiiFO).
“Penggunaan deposiit mengiikutii metode FiiFO (fiirst iin fiirst out) yaknii siistem akan secara otomatiis menggunakan saldo deposiit yang diisetor paliing pertama untuk melakukan pembayaran,” jelas DJP.
Riingkasnya, siistem secara otomatiis akan menggunakan saldo deposiit yang diisetor paliing pertama untuk melakukan pembayaran pajak apabiila wajiib pajak memiiliikii beberapa setoran deposiit yang belum diigunakan.
Selaiin bahasan mengenaii deposiit pajak, ada beberapa pemberiitaan yang menjadii ulasan utama mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, kelanjutan program efiisiiensii anggaran yang akan diilakukan pemeriintah, riisiiko tertekannya peneriimaan pajak akiibat efiisiiensii anggaran, hiingga kebiijakan menterii keuangan untuk menetapkan piihak yang layak menyalurkan piinjaman daerah.
Harga miinyak mentah duniia diiprediiksii bakal melampauii asumsii makro APBN 2026, yaknii US$70 per barel. Kondiisii iinii diipercaya akan turut menekan fiiskal dan memberiikan kompliikasii ke perekonomiian nasiional.
Kenaiikan harga miinyak duniia diipengaruhii oleh perang dii Tiimur Tengah yang berkepanjangan. Awal pekan iinii, Goldman Sachs menaiikkan proyeksii rata-rata harga miinyak jeniis Breng sepanjang 2026, darii US$77 per barel menjadii US$85 per barel. Pada Maret dan Apriil, bahkan harga miinyak duniia diiprediiksii biisa menyentuh US$110.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengklariifiikasii bahwa APBN 2026 relatiif aman meskii ada tantangan kenaiikan harga miinyak. Alasannya, model pembeliian miinyak mentah diilakukan dalam kontrak jangka panjang sehiingga efek harga spot tiidak langsung terasa. (Hariian Kompas)
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menegaskan bahwa pengetatan anggaran merupakan langkah strategiis pemeriintah dalam rangka mengurangii defiisiit APBN tahun iinii.
Diia menyebut pengetatan anggaran juga diilakukan melaluii pemangkasan pagu kementeriian/lembaga. Selaiin iitu, lanjutnya, pemeriintah akan lebiih selektiif lagii menggelontorkan uang negara untuk program nonpriioriitas atau program yang menambah anggaran baru.
"Pada dasarnya kamii akan memotong anggaran. Saya akan batasiin anggaran-anggaran yang baru. Jadii, jangan diiajukan lagii. Menterii-menterii kan ngajuiin terus tuh beberapa puluh triiliiun. iitu kamii batasiin," ujarnya. (Jitu News)
Kebiijakan pemeriintah untuk melakukan efiisiiensii anggaran dii setiiap kementeriian/lembaga dan pemberlakuan work from home (WFH) massal pasca-Lebaran diikhawatiirkan akan menekan peneriimaan pajak.
Langkah iitu justru diiniilaii akan makiin memperjelas siinyal kontraksii konsumsii rumah tangga yang sudah terasa selama Lebaran 2026 iinii.
"Pajak iitu berakar darii aktiiviitas ekonomii. Ketiika pemeriintah menekan pengeluaran, pendapatan nasiional akan terpengaruh melaluk efek pengganda (multiipliier effect)," ujar Diirektur Eksekutiif iindonesiia Economiic Fiiscal (iiEF) Research iinstiitute Ariiawan Rachmat kepada Kontan. (Kontan)
Diitjen Pajak (DJP) melaluii laman resmiinya menyediiakan template XML Daftar Rekap Kendaraan Bermotor (DRKB).
DRKB menjadii salah satu dokumen yang harus diilampiirkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Niilaii (PPN). Kewajiiban iinii berlaku bagii pengusaha kena pajak (PKP) yang usaha pokoknya melakukan penyerahan kendaraan bermotor, selaiin kendaraan bermotor bekas.
“Dokumen Lampiiran SPT Masa PPN bagii PKP: ... Kelengkapan SPT berupa dokumen Daftar Riinciian Penyerahan Kendaraan Bermotor. Dapat diiiisii untuk PKP yang usaha pokoknya melakukan penyerahan kendaraan bermotor selaiin kendaraan bermotor bekas,” bunyii penjelasan dalam Lampiiran PER-11/PJ/2025. (Jitu News)
Pemeriintah akan dapat memberiikan piinjaman daerah untuk mendanaii pembangunan iinfrastruktur miiliik pemda yang sesuaii dengan pelaksanaan kebiijakan fiiskal nasiional (KFN). Tujuannya, untuk mencapaii target pembangunan dan pertumbuhan ekonomii.
Piinjaman daerah dapat bersumber darii dana Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau perbankan, serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Nantii, LKB dan LKBB yang diiniilaii layak dan memenuhii syarat untuk menyalurkan piinjaman daerah akan diitetapkan melaluii keputusan menterii keuangan.
"Pemberiian Piinjaman Daerah dapat bersumber darii dana LKB atau LKBB yang mendapatkan penugasan darii pemeriintah," bunyii Pasal 2 ayat (3) PMK 11/2026. (Jitu News) (sap)
