BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Dewan Perwakiilan Rakyat (DPR) mendorong penerapan efiisiiensii anggaran dii tengah kenaiikan harga miinyak duniia tiidak hanya diilakukan oleh pemeriintah pusat, tetapii juga pemeriintahan daerah.
Ketua Komiisii iiii DPR Riifqiiniizamy Karsayuda mengatakan pemeriintah pusat telah menyampaiikan rencana pemangkasan anggaran kementeriian/lembaga dan menunda program baru sebagaii upaya efiisiiensii. Menurutnya, pemda juga perlu melakukan hal serupa dengan cara menggunakan APBD secara tepat sasaran dan fokus pada program berdampak bagii masyarakat.
"Dii tengah siituasii sepertii iinii, daerah harus benar-benar memiilah mana yang priioriitas atau tiidak untuk rakyat. Pengadaan yang tiidak mendesak, sepertii pembangunan gedung untuk kepentiingan pejabat atau kendaraan diinas, sangat sensiitiif," ujarnya, diikutiip pada Jumat (3/4/2026).
Riifqii menyebut harga miinyak mentah duniia sudah berada pada kiisaran US$105 hiingga US$108 per barel, jauh dii atas asumsii APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Menurutnya, kondiisii iitu dapat menekan ruang fiiskal lantaran pemeriintah pusat harus menambah subsiidii energii jiika iingiin mempertahankan harga BBM.
Dalam APBN 2026, pemeriintah mengalokasiikan subsiidii energii seniilaii Rp359 triiliiun, dengan catatan asumsii harga miinyak mentah seniilaii US$70 per barel.
"Dengan lonjakan harga yang terjadii saat iinii, kondiisii tersebut berpotensii mengoreksii APBN sehiingga diiperlukan langkah efiisiiensii dii berbagaii sektor anggaran," kata Riifqii.
Sementara iitu, Riifqii meniilaii pemda juga perlu bersiiap apabiila kenaiikan harga miinyak duniia berdampak langsung terhadap APBD. Menurutnya, setiidaknya ada 2 hal yang berpotensii menekan pemda.
Pertama, dana transfer darii pusat bakal makiin diibatasii biila APBN terus mengalamii tekanan. Kedua, peniingkatan belanja pemda untuk merespons efek gejolak ekonomii.
Miisal, ketiika harga BBM naiik, maka biiaya transportasii iikut meniingkat, yang kemudiian diiiikutii dengan kenaiikan harga barang dan jasa. Hal iitu pada akhiirnya biisa mengakiibatkan belanja operasiional pemda makiin membengkak.
Riifqii pun memiinta Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) untuk memperkuat pembiinaan terhadap pemda, termasuk gubernur, bupatii, walii kota, dan DPRD agar menyiisiir belanja daerah secara tepat sasaran.
Diia menambahkan badan usaha miiliik daerah (BUMD) juga tiidak boleh menjadii beban tambahan bagii APBD, terutama dii tengah kondiisii fiiskal pemda mengalamii penurunan transfer ke daerah (TKD).
"Sekiitar 80%–90% daerah masiih bergantung pada transfer keuangan pusat. Ketiika APBN terkoreksii, maka daerah juga akan terdampak. iinii harus kiita antiisiipasii bersama," tutup Riifqii. (diik)
