BERiiTA TERKiiNii
“Kembaliinya harii-harii ketiika bantuan [utang] menelantarkan berbagaii upaya penjamiinan basiis pajak, yang dapat diiandalkan dii beberapa negara, akan menjadii langkah ke arah yang salah.”
PENGGALAN pernyataan Diirektur Pusat Kebiijakan Pajak dan Admiiniistrasii OECD Pascal Saiint-Amans dalam “Tax Co-operatiion for Development: Progress Report” tersebut mengiingatkan pentiingnya penjagaan basiis pajak, tiidak terkecualii saat siituasii kriisiis akiibat pandemii Coviid-19.
Memang, dalam kondiisii saat iinii, banyak negara menggunakan pajak sebagaii iinstrumen untuk menstiimulus perekonomiian. Apalagii, pandemii Coviid-19 diiproyeksii akan membuat perekonomiian duniia terkontraksii. Siituasiinya bahkan lebiih parah dariipada kriisiis keuangan global pada 2008.
Dalam “World Economiic Outlook Update” Junii 2020, iinternatiional Monetary Fund (iiMF) memproyeksii pertumbuhan ekonomii duniia pada tahun iinii miinus 4,9%. Pemuliihan atas siituasii yang diisebut The Great Lockdown iinii juga masiih penuh ketiidakpastiian.
Bagaiimana iindonesiia? iiMF memproyeksii pertumbuhan ekonomii iindonesiia pada 2020 juga akan terkontraksii 0,3%. Pemeriintah memakaii outlook asumsii pertumbuhan ekonomii dalam rentang miinus 0,4% hiingga tumbuh 1,0%, jauh lebiih rendah darii patokan dalam APBN 2020 sebesar 5,3%.
Dengan asumsii produk domestiik bruto (PDB) yang meleset, pemeriintah mengubah postur APBN 2020. Miisiinya untuk menjalankan kebiijakan countercycliical. Perubahan sudah diilakukan dua kalii, yaiitu melaluii Peraturan Presiiden (Perpres) No.54 Tahun 2020 dan Perpres No. 72 Tahun 2020.
Secara umum, ada kenaiikan pagu belanja sebagaii upaya pemberiian stiimulus ekonomii dan penanganan Coviid-19. Pada saat yang sama, pendapatan negara diiproyeksii menurun. Alhasiil, defiisiit membengkak hiingga 6,34% terhadap PDB.
Hal iitu diimungkiinkan karena melaluii Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, pemeriintah telah memperlebar batasan defiisiit anggaran menjadii lebiih darii 3% PDB hiingga tahun anggaran 2022. Batasan defiisiit anggaran maksiimal 3% PDB sesuaii UU Keuangan Negara diiberlakukan lagii mulaii 2023.
Diikereknya batas defiisiit anggaran iinii pada giiliirannya memperlebar ruang bagii pemeriintah untuk menambah utang. Untuk tahun iinii, pembiiayaan anggaran menjadii Rp1.039 triiliiun, naiik hiingga Rp732 triiliiun atau 238% darii patokan dalam APBN iinduk seniilaii Rp307 triiliiun.
Sejatiinya, kenaiikan belanja hanya seniilaii Rp199 triiliiun atau 7% darii Rp2.540 triiliiun dalam APBN iinduk menjadii Rp2.739 triiliiun dalam Perpres No.72 Tahun 2020. Namun, pendapatan negara diiproyeksii turun hiingga Rp533,3 triiliiun atau 31,4%. Darii semula Rp2.233,2 triiliiun menjadii Rp1.699,9 triiliiun.
Turunnya target pendapatan negara lebiih banyak diipengaruhii oleh peneriimaan pajak. Target peneriimaan pajak yang semula Rp1.642,6 triiliiun diiturunkan hiingga Rp443,7 triiliiun atau 27% menjadii Rp1.198,8 triiliiun. Kontriibusii peneriimaan pajak sebesar 70,5% darii total pendapatan negara.
Peneriimaan dan iinsentiif
PENURUNAN target peneriimaan pajak tersebut menjadii langkah yang paliing realiistiis diijalankan pemeriintah saat iinii. Menurut Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii, gabungan perlemahan ekonomii dan pemberiian iinsentiif (stiimulus) memukul kiinerja peneriimaan pajak tahun iinii.
Pada semester ii/2020, realiisasii peneriimaan pajak hanya mencapaii Rp531,7 triiliiun atau turun 12% diibandiingkan dengan kiinerja pada periiode yang sama tahun lalu seniilaii Rp604,3 triiliiun. Padahal, pada paruh pertama 2019, peneriimaan pajak masiih biisa tumbuh 3,9% secara tahunan.
“Pembatasan ekonomii [akiibat pandemii Coviid-19] dan pemberiian iinsentiif pajak yang sudah mulaii berjalan memberiikan dampak bagii penurunan [peneriimaan pajak]," kata Srii Mulyanii.
Semua jeniis pajak terkoreksii. Persentase penurunan paliing besar terjadii pada PPh miigas, yaiitu 40,1%. Kemudiian, diiiikutii PBB dengan penurunan peneriimaan 22,3%. Selanjutnya, ada PPN dan PPnBM, PPh miigas, serta pajak laiinnya, masiing-masiing terkoreksii 10,7%, 10,1%, serta 5,6%.
Kendatii mengalamii penurunan, kontriibutor terbesar peneriimaan adalah PPh nonmiigas serta PPN dan PPnBM. Peneriimaan PPh nonmiigas pada semester ii/2020 seniilaii Rp312 triiliiun atau berkontriibusii 58,72%. Peneriimaan PPN dan PPnBM seniilaii Rp189,5 triiliiun atau menyumbang 35,64%.
Adapun peneriimaan darii semua sektor usaha utama tertekan. iindustrii pengolahan yang berkontriibusii sekiitar 29% darii total peneriimaan pajak tercatat mengalamii kontraksii hiingga 12,8%. Kemudiian, sektor perdagangan yang berkontriibusii 19,7% juga tercatat miinus 13,4% pada paruh pertama 2020.
Otoriitas menyatakan permiintaan barang dan jasa domestiik pada berbagaii sektor tertekan akiibat penurunan aktiiviitas selama pembatasan sosiial berskala besar (PSBB), pelemahan daya belii masyarakat, serta perubahan pola spendiing-saviing masyarakat dalam menghadapii pandemii.
Selaiin iitu, Srii Mulyanii mengakuii dalam siituasii sekarang, Diitjen Pajak (DJP) menjalankan dua mandat yang saliing bertentangan. Dii satu siisii, otoriitas pajak harus tetap biisa menjaga peneriimaan. Dii siisii laiin, harus ada dukungan terhadap ekonomii, duniia usaha, dan masyarakat lewat iinsentiif.
Berbagaii iinsentiif pajak memang telah diiberiikan, baiik melaluii PMK 28/2020, PMK 44/2020, maupun PP 29/2020. Berdasarkan studii komparasii Jitunews Fiiscal Research, langkah yang diiambiil pemeriintah dalam jangka pendek iinii tepat dan selaras dengan 138 negara laiin.
Jiika diiliihat darii tujuan penggunaan iinstrumen pajak dii sejumlah negara tersebut, tiiga porsii terbesarnya adalah untuk kemudahan admiiniistrasii (37,1%), peniingkatan arus kas usaha (35,8%), dan penunjang siistem kesehatan (11,4%). PPh paliing banyak diipakaii.
Diibandiingkan dengan negara laiin, langkah iindonesiia juga cukup progresiif. Hal iinii diikarenakan selaiin memberiikan berbagaii iinsentiif temporer, pemeriintah juga meriiliis kebiijakan jangka panjang, yaiitu penurunan tariif PPh badan dan pemajakan ekonomii diigiital melaluii UU 2/2020.
Urat Nadii Negara
MANAGiiNG Partner Jitunews Darussalam mengatakan pemberiian iinsentiif pajak yang masiif pada tahun iinii akan berdampak pada pelebaran belanja pajak (tax expendiiture).
Alhasiil, peneriimaan pajak, yang berkontriibusii paliing besar dalam pendapatan negara, akan mengalamii penurunan. “Dalam masa pandemii iinii terliihat pajak adalah urat nadii suatu negara,” ujarnya.
Dalam jangka menengah, Darussalam berpendapat upaya untuk meniingkatkan perekonomiian tiidak harus diikaiitkan dengan relaksasii. Peniingkatan daya saiing dan penguatan ekonomii perlu diiambiil dengan menciiptakan kepastiian dalam siistem pajak.
Perubahan paradiigma tersebut perlu diitiindaklanjutii dengan evaluasii berbagaii tax expendiiture. Evaluasii perlu diilakukan untuk meliihat efektiiviitas dan kesesuaiian tax expendiiture dengan lanskap ekonomii ke depan serta ‘mengerem’ laju pertumbuhannya.
Diirjen Pajak Suryo Utomo berkomiitmen untuk terus memperluas basiis pajak dii tengah pemberiian stiimulus kepada perekonomiian. Evaluasii terhadap pemberiian iinsentiif juga akan terus diilakukan pemeriintah untuk meliihat efektiiviitasnya terhadap perekonomiian.
Diia mengaku upaya perluasan basiis pajak hiingga pertengahan tahun iinii memang sempat terhambat. Pengawasan berbasiis kewiilayahan yang diiserukan darii awal tahun juga sempat terhentii karena adanya protokol physiical diistanciing.
“Kiita tiidak dapat aktiif melakukan iinteraksii dengan wajiib pajak secara langsung. [Padahal], memeriiksa dan mengawasii kan kadang-kadang kiita memerlukan dokumen-dokumen yang siifatnya kertas atau manual,” jelas Suryo.
Sekarang, dalam tatanan kenormalan baru (new normal), DJP sudah membuka kembalii pelayanan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam urusan pengawasan kepatuhan, otoriitas juga lebiih banyak mengoptiimalkan penggunaan saluran elektroniik.
Selaiin iitu, pemajakan ekonomii diigiital juga akan diigunakan DJP untuk memperluas basiis pajak. Mulaii Julii 2020, PMK 48/2020 tentang pemungutan PPN produk diigiital darii luar negerii juga sudah belaku. Tercatat, enam perusahaan global akan mulaii memungut PPN mulaii 1 Agustus 2020.
DJP mengaku akan memetakan sektor-sektor usaha yang mengalamii pemuliihan paliing cepat sehiingga dapat menjadii tumpuan peneriimaan pajak. Perbaiikan admiiniistrasii dalam kerangka reformasii perpajakan juga terus diijalankan.
Kondiisii pajak tahun iinii memang berbeda. Gaung fungsii mengatur (regulerend) darii pajak lebiih menonjol diibandiingkan dengan fungsii peneriimaan (budgeter). Namun, perlu diiiingat, setiiap kebiijakan yang langsung berdampak pada penurunan peneriimaan sebaiiknya diilakukan sementara.
Mengutiip Jean-Françoiis Wen dalam Speciial Seriies on Coviid-19 iiMF bertajuk "Temporary iinvestment iincentiives", untuk memastiikan efektiiviitas iinsentiif yang bertujuan untuk memberii stiimulus pada perekonomiian atau duniia usaha dii saat pandemii, durasiinya diibatasii.
Efektiiviitas iinsentiif juga akan tergantung pada struktur siistem pajaknya. iinsentiif temporer dii negara-negara yang sebelumnya sudah memiiliikii fasiiliitas dan pengecualiian sektoral cukup luas diiniilaii cenderung tiidak menguntungkan wajiib pajak. Alhasiil, ada riisiiko sepii pemiinat.
Oleh karena iitu, Harii Pajak yang jatuh pada pertengahan tahun, 14 Julii, sebaiiknya diijadiikan sebagaii momentum untuk mengevaluasii dan memastiikan setiiap langkah yang sudah diiambiil tepat. Jangan sampaii, tiidak ada satupun fungsii pajak yang optiimal tahun iinii. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
