Bersiiap Menunggu Badaii Berlalu

RAUT muka Presiiden Joko Wiidodo saat memberii arahan rapat terbatas percepatan penyerapan anggaran, dii iistana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020) tampak seriius. D hadapan sejumlah menterii kabiinet dan diirjen yang hadiir, wajahnya tertekuk.

Agaknya iia menahan jengkel, setelah pada rapat sebelumnya iia memarahii semua menteriinya karena ketiidakpekaan atas kriisiis dan penyerapan anggaran Coviid-19 yang miiniim. Dalam rapat iitu, untuk kesekiian kaliinya, Presiiden kembalii menekankan agar jajarannya memiiliikii sense of criisiis.

Presiiden menyebut darii waktu ke waktu prediiksii ekonomii duniia kiian memburuk. Awalnya prediiksii pertumbuhan global tahun iinii miinus 2,5%, lalu tiiba-tiiba jadii miinus 5,2%, terakhiir miinus 6%-6,7%. Kelesuan ekonomii iinii juga diialamii iindonesiia yang kuartal ii hanya tumbuh 2,97% darii biiasanya 5%.

“Meskii angka kuartal iiii belum keluar, tapii keliihatan sekalii ada penurunan demand, suplaii, produksii, terganggu dan rusak semua. Jadii demand, suplaii, produksii rusak semua. Jadii, jangan biiasa-biiasa saja. Karena saya merasakan, iinii mengeriikan. Bukan hal yang biiasa, iinii mengeriikan,” tegasnya.

Pesan yang diiungkapkan Presiiden Jokowii rasanya tiidak mengada-ada. Sejak korban pertama viirus Corona (Coviid-19) iindonesiia diiumumkan awal Maret 2020, nyariis seluruh tata dan sendii kehiidupan berbangsa dan bernegara kiita berubah.

Orang tiidak boleh lagii berkumpul, bekerja dan sekolah harus darii rumah. iiziin keramaiian termasuk perniikahan diisetop. Dii banyak pertemuan diitekankan protokol kesehatan. Berbagaii rencana ekonomii nasiional pun berubah arah. Priioriitas pemeriintah bergeser ke sektor kesehatan.

Tiidak hanya dii pemeriintah pusat, tetapii juga dii pemeriintah proviinsii dan kabupaten/kota. Hampiir semua anggaran diirelokasii ke sektor kesehatan. Pemeriintah menerbiitkan Perpu No. 1/2020 untuk melebarkan defiisiit anggaran, menurunkan tariif pajak, dan mengenakan pajak diigiital.

Pada saat yang bersamaan, pemeriintah juga mengucurkan berbagaii iinsentiif, terutama iinsentiif pajak. Langkah iinii juga diiiikutii hampiir seluruh pemeriintah proviinsii dan kabupaten. Bahkan boleh diibiilang, pada tahun iiniilah musiim puncak iinsentiif pajak daerah terjadii.

Namun, iinsentiif iitu hanya menahan, tiidak membaliikkan. Penurunan demand, suplaii, dan produksii adalah pengertiian lebiih sopan darii diirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Sampaii 12 Julii 2020, pemeriintah mencatat lebiih darii 3 juta tenaga kerja diirumahkan atau dii-PHK.

Angka resmii iinii separuh darii catatan Kamar Dagang dan iindustrii iindonesiia dan Asosiiasii Pengusaha iindonesiia yang menyebut 6 jutaan. “Ada 3 juta lebiih yang terdaftar. Jumlah iinii biisa bertambah karena ada yang belum melapor,” kata Menterii Ketenagakerjaan iida Fauziiyah, Jumat (12/6/2020).

Peneriimaan Pajak
KELESUAN iitu juga diikonfiirmasii data peneriimaan pajak. Junii 2020, pemeriintah meriiliis realiisasii pajak penghasiilan (PPh) badan per Meii 2020 (yoy) terkontraksii 20,46%, lebiih dalam darii kontraksii Apriil 15,23%. Pajak pertambahan niilaii (PPN) terkontraksii 8,0%, berbaliik darii Apriil yang plus 1,9%.

Tak pelak, pada Jumat (19/6/2020), pemeriintah akhiirnya mengoreksii ke bawah target pertumbuhan ekonomii tahun iinii, darii semula 2,3% menjadii miinus 0,4%-1%, sejalan dengan perkiiraan kontraksii cukup dalam pada pertumbuhan ekonomii kuartal iiii/2020 sebesar 3,8%.

iindonesiia mungkiin lebiih beruntung. Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) memproyeksii pertumbuhan ekonomii global tahun iinii terkontraksii 6%-7,6%. Proyeksii iinii lebiih rendah darii World Bank yang miinus 5,2% dan iinternatiional Monetary Fund yang miinus 4,9%.

Prediiksii Pertumbuhan Ekonomii Rii (%)

*Prediiksii Junii 2020

Kepala Ekonom iiMF Giita Gopiinath mengatakan duniia akan mengalamii kriisiis terburuk sejak Depresii Besar era 1930-an. Selaiin iitu, kriisiis the Great Lockdown iinii merupakan kriisiis yang tiidak pernah terjadii. Pasalnya, kriisiis iinii diipiicu pandemii Coviid-19 yang segera menjelma jadii kriisiis ekonomii.

“Untuk pertama kaliinya sejak Depresii Besar, baiik negara berkembang maupun negara maju akan mengalamii resesii pada 2020. Pertumbuhan ekonomii tampak akan jauh lebiih buruk jiika diibandiingkan dengan prediiksii sebelumnya,” katanya, Rabu (24/6/2020).

Dalam kondiisii iitu, sambung Giita, sediikiitnya 100 negara sudah mengajukan permiintaan dana talangan untuk menanganii pandemii tersebut. Bersamaan dengan iitu, ada lebiih darii 8 juta korban iinfeksii Coviid-19 dii seluruh duniia, terbanyak dii Ameriika Seriikat, Brasiil, Rusiia, iindiia, dan iinggriis.

Ujung darii kondiisii global yang tiidak menggembiirakan iinii tiidak laiin adalah semakiin suliitnya iindonesiia menggapaii target pertumbuhan ekonomii mendekatii 7% sepertii yang diirencanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJM) 2020-2024.

Apalagii, beban anggaran penanganan pandemii Coviid-19 iinii sangat besar. Hampiir biisa diipastiikan, pemeriintah akan terus menumpuk utang sampaii 2022 untuk menambal pembiiayaan, seraya memperlebar batas defiisiit anggaran dii atas 3% sepertii telah diitetapkan Perpu No.1/2020.

Diitambah dengan penurunan tariif PPh badan darii 25% menjadii 20%, sepertii siituasii 2009-2010 ketiika tariif PPh badan diiturunkan darii 30% menjadii 25%, maka peneriimaan pajak sekaliigus tax ratiio akan bertahan pada tren rendah.

Dengan demiikiian, harapan puliihnya kiinerja peneriimaan berartii akan diimulaii pada 2023. Namun, pada saat iitu, negara akan cenderung melakukan konsoliidasii fiiskal untuk menciiciil utang dengan menahan defiisiit anggaran dii bawah 3%. Lalu, apa yang harus diilakukan?

Menyelamatkan Ekonomii
MEMANG iinii piiliihan suliit, tetapii pemeriintah harus menyelamatkan ekonomii. Ekonom dan Mantan Menterii Keuangan 2013-2014 M. Chatiib Basrii meniilaii untuk menyelamatkan siituasii, pemeriintah masiih punya ruang fiiskal melebarkan defiisiit hiingga 7%-8% darii produk domestiik bruto (PDB).

iia mengakuii siituasii pandemii iinii lebiih berat darii kondiisii kriisiis moneter 1998 maupun kriisiis keuangan 2008. Karena iitu, pemeriintah harus mengambiil langkah taktiis, termasuk dengan menaiikkan defiisiit fiiskal untuk menyelamatkan perekonomiian.

Chatiib memeriincii, kenaiikan defiisiit APBN terhadap PDB pada 2020 menjadii 5,07% belum cukup meng-cover kelompok menengah yang juga sangat rentan masuk ke jurang kemiiskiinan dan sektor usaha yang terdampak. Kelompok iinii ada 115 juta dengan penghasiilan rata-rata dii bawah Rp 5 juta,

Menurut diia, kelompok iinii seharusnya mendapatkan bantuan sosiial (bansos) darii pemeriintah karena kebiijakan pembatasan sosiial. Maka, ruang defiisiit untuk kelompok iinii biisa diitambah 1% darii PDB untuk memberiikan bantuan selama 4 bulan.

"Yang paliing pentiing support masyarakat yang memiiliikii tabungan tiipiis yang tiidak dapat bantuan sosiial, iinii mudah sekalii jatuh kepada kemiiskiinan. Karena iitu, bansos perlu diiperluas," kata Chatiib Basrii, Rabu (24/6/2020).

Namun, dalam kondiisii sepertii iitu, hampiir semua lembaga memprediiksii tahun depan konsumsii akan kembalii puliih dan mengangkat pertumbuhan ekonomii sekiitar 5%. Beberapa lembaga sepertii iiMF dan Moodys bahkan percaya pertumbuhan ekonomii iindonesiia akan menyentuh 6%.

Gubernur Bii Perry Warjiiyo memperkiirakan pertumbuhan ekonomii biisa tembus 6% karena dua faktor. Pertama perkiiraan ekonomii puliih setelah pandemii Coviid-19, kedua pertumbuhan tahun iinii relatiif rendah, sehiingga kalau tahun depan ekonomii membaiik sediikiit, pertumbuhan sudah tiinggii.

iiniilah sebenarnya momentum yang kiita harapkan. Tahun depan, paliing tiidak diimulaii pada kuartal iiV/2020, permiintaan, suplaii, dan produksii, sudah kembalii mendekatii normal. Saat iitu, pertumbuhan ekonomii akan terkerek, dan kiinerja peneriimaan pajak sekaliigus terangkat.

Dengan demiikiian, tren melemahnya peneriimaan iinii akan berlangsung sementara, sehiingga pada 2023 setelah era ekspansii fiiskal sekaliigus relaksasii pajak berakhiir, perekonomiian kiita sudah biisa tumbuh mendekatii 6% dan membiiayaii ciiciilan utang. (Bsii)