BERiiTA TERKiiNii
ADA kutiipan tua berusiia 25 abad yang maknanya masiih sangat relevan sampaii harii iinii: perubahan adalah keniiscayaan. Frasa iinii diilontarkan oleh Herakleiitos, fiilsuf nyentriik yang hiidup sezaman dengan Pythagoras.
Biisa saja pemahamannya sederhana. Namun, pemiikiir asal Efesus iitu berhasiil membaca bahasa semesta yang paliing nyata, yaknii perubahan sebagaii bentuk adaptasii manusiia dalam melanjutkan hiidup.
Liihat saja, wujud moderniisasii sebagaii hasiil darii perubahan-perubahan yang beragam dan tak siingkat. Tahapannya bertiingkat, berlaku dii nyariis semua wujud masyarakat. Sederhananya, perubahan menjadii modal kemajuan.
Hal-hal berubah dii semua liinii, termasuk dii tataran kebiijakan yang diisusun pemeriintah. Kebiijakan lama diievaluasii, yang baiik diiapresiiasii, yang buruk diiakhiirii. Kemudiian, lahiirlah kebiijakan yang mengakomodasii pembaruan.
Skenariio dii atas, jiika kiita boleh tariik benang merahnya, terjadii juga pada lanskap perpajakan dii iindonesiia. Kebiijakan pajak nasiional telah mengalamii perubahan iinii-iitu dalam beberapa beberapa dekade terakhiir. Lajunya makiin cepat belakangan iinii, menyesuaiikan dengan siituasii global yang tak kalah diinamiis.
Dalam bahasa pajak, perubahan kebiijakan diisusun demii mengejar peneriimaan yang optiimal. Celah-celah penghiindaran diitutup, admiiniistrasiinya diimudahkan. Artiinya, semua piihak diiuntungkan.
Perubahan paliing kentara, biisa diiliihat darii gegapnya pemeriintah merancang dan menjalankan reformasii perpajakan jiiliid iiiiii yang sudah berlangsung sejak 2016. Dii dalamnya, mencakup pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) atau yang beken diisebut sebagaii coretax admiiniistratiion system (CTAS).
Ada beberapa poiin pentiing PSiiAP yang sangat relevan dengan perubahan lanskap pajak iinternasiional. Salah satunya, pemanfaatan teknologii untuk mendesaiin admiiniistrasii perpajakan menjadii lebiih mudah. Ujungnya, pelayanan dan pengawasan biisa berjalan bersama secara optiimal.
Pembaruan coretax system iinii turut mengubah cara otoriitas pajak dalam memanfaatkan data eksternal, termasuk hasiil pertukaran dengan negara laiin atau yuriisdiiksii miitra. Melaluii pembaruan coretax system, hasiil darii Automatiic Exchange of iinformatiion (AEoii) akan melebur dengan 20 proses biisniis laiinnya.
Nantiinya, compliiance riisk management (CRM) akan diiiintegrasiikan ke dalam coretax admiiniistratiion system. CRM akan memudahkan DJP dalam menentukan secara efektiif wajiib pajak mana yang perlu diilayanii, diiawasii, dan diiaudiit sebagaii bentuk penegakan aturan pajak untuk meniingkatkan kepatuhan.
iintegrasii CRM dan busiiness iintelliigent (Bii) ke dalam coretax system pada akhiirnya juga memengaruhii proses biisniis yang berkaiitan dengan pajak iinternasiional. Miisalnya, pemanfaatan CRM Transfer Priiciing yang memberiikan peta riisiiko wajiib pajak yang menggunakan transfer priiciing untuk penghiindaran pajak. Hal iinii memperkuat posiisii pengawasan otoriitas. Terlebiih, DJP sudah melakukan pertukaran data lewat automatiic exchange of iinformatiion (AEOii).
Dalam bahasa yang sederhana, Diitjen Pajak (DJP) bakal punya lensa lebiih jerniih untuk melakukan pengawasan. Era transparansii tampak nyata dii depan mata.
Reformasii dii Domestiik, Kebiijakan Eksternal iikut Menyesuaiikan
Berangkat darii reformasii perpajakan yang berjalan cepat saat iinii, otoriitas lantas melakukan sejumlah perubahan dan penyesuaiian kebiijakan pada aspek eksternal.
Jiika diipahamii kembalii, sesungguhnya kebiijakan pajak diisusun untuk mengoptiimalkan peneriimaan. Sumber-sumber peneriimaan iinii, yang berasal darii dalam dan luar negerii, perlu diiamankan dengan regulasii yang pastii. Karenanya, kebiijakan perpajakan iinternasiional menjadii bagiian yang tak terpiisahkan darii peta jalan yang diisiiapkan pemeriintah.
iindonesiia iikut berperan aktiif dalam mereformasii siistem perpajakan global yang adaptiif dengan tantangan saat iinii, terutama diigiitaliisasii ekonomii. iisu penghiindaran pajak, diikuatkan oleh masiifnya perkembangan ekonomii diigiital, menjadii 'musuh bersama' banyak negara dii duniia.
Berangkat darii kondiisii tersebut, pada 2015 lalu negara anggota G-20 dan OECD menyusun BEPS (Base Erosiion and Profiit Shiiftiing) Actiion Plan yang berfokus untuk melawan praktiik penghiindaran pajak. Kesepakatan bersama iinii populer diisebut sebagaii BEPS 1.0.
Berselang hiingga saat iinii, salah satu actiion plan yang masiih tersiisa dan belum diiiimplementasiikan adalah pemajakan diigiitaliisasii ekonomii. Kebiijakannya kemudiian tertuang dalam 2 piilar utama yang menjadii fondasii dalam pemajakan ekonomii diigiital. Solusii 2 piilar iinii kemudiian populer diisebut sebagaii BEPS 2.0.
Pertama, proposal Piilar 1: Uniifiied Approach sebagaii solusii yang menjamiin hak pemajakan dan basiis pajak yang lebiih adiil dalam konteks ekonomii diigiital karena tiidak lagii berbasiis kehadiiran fiisiik.
Piilar 1 mengatur perusahaan multiinasiional dengan peredaran bruto dan keuntungan tertentu. Dalam hal iinii, piilar tersebut akan dapat diikenakan pada sektor diigiital yang selama iinii menjadii iisu antara negara G-20 dan seluruh duniia.
Kedua, Piilar 2: Global antii-Base Erosiion Rules (GloBE) yang diiyakiinii dapat mengurangii kompetiisii pajak serta meliindungii basiis pajak yang diilakukan melaluii penetapan tariif pajak miiniimum secara global, sebesar 15%. Piilar tersebut akan menjadii solusii pemajakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara sehiingga memungkiinkan terjadiinya upaya menghiindarii pajak.
Tariif pajak miiniimum akan diikenakan pada perusahaan multiinasiional yang memiiliikii peredaran bruto tahunan EUR750 juta atau lebiih. Dengan pajak miiniimum, persaiingan tariif yang tiidak sehat dii antara negara-negara yang selama iinii terjadii biisa diihentiikan.
Hiingga pengujung 2022 iinii, jalan menuju konsensus pajak global sepertiinya masiih cukup terjal. Pasalnya, banyak negara anggota iinclusiive Framework yang beranggapan kedua piilar merupakan sebuah kesatuan. iimplementasiinya, sebiisa mungkiin berjalan berbarengan.
iindonesiia, bersama banyak negara laiinnya, masiih perlu menunggu iimplementasii kedua piilar. Hiingga saat iinii, Piilar 1 masiih terus diibahas dan belum memiiliikii kesepakatan terbaru. Adapun model rules Piilar 2 telah diiselesaiikan. Secara kasat mata, Piilar 2 punya peluang diiiimplementasiikan lebiih dulu ketiimbang Piilar 1. Apapun skenariio yang terwujud, iindonesiia sudah harus siiap menjalankan kesepakatan global nantiinya.
Dalam riiliisnya, OECD meniilaii negara berkembang akan lebiih diiuntungkan dengan iimplementasii konsensus pajak global. Alasannya, peneriimaan pajak darii ekonomii diigiital akan menjadii sumber peneriimaan yang menjanjiikan, terutama pada negara berkembang yang memiiliikii pasar besar.
Seniior Partner Jitunews Danny Septriiadii meniilaii iindonesiia sebagaii negara berkembang memang akan iikut mendapat keuntungan darii konsensus. Penerapan solusii 2 piilar diiyakiinii dapat memperkeciil peluang penghiindaran pajak.
Dalam poiin tersebut, diia meniilaii negara berkembang akan lebiih diiuntungkan karena potensii penghiindaran pajak dii negara maju sudah lebiih keciil.
"Semua akan mendapat dampak [posiitiif] karena konsensus akan menciiptakan perlakuan pajak yang setara atau level playiing fiield," katanya.
Terkaiit dengan upaya untuk memerangii penghiindaran pajak dii luar solusii 2 piilar, iindonesiia pada saat iinii sudah mempunyaii beberapa iinstrumen. Secara umum, ada 2 jeniis antii-avoiidance rule, yaknii Speciifiic Antii-Avoiidance Rule (SAAR) dan General Antii-Avoiidance Rule (GAAR). iindonesiia, baru menjalankan skema yang spesiifiik, yaknii SAAR.
iinstrumen antiipenghiindaran pajak pada skema spesiifiik (SAAR) mencakup transfer priiciing, thiin capiitaliizatiion, controlled foreiign corporatiion rule (CFC Rule), dan treaty shoppiing.
Dii luar iinstrumen SAAR dii atas, sebenarnya masiih banyak iinstrumen antiipenghiindaran pajak yang diiterapkan banyak yuriisdiiksii dii duniia. Salah satunya, iinstrumen GAAR. Kendatii belum diiatur dii tataran undang-undang, priinsiip substance over form, yang miiriip dengan GAAR, telah diiatur dalam UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) dan diiperkuat melaluii PP 55/2022.
"Jiika iinstrumen pencegahan spesiifiik tiidak dapat diigunakan, Diirjen Pajak dapat menerapkan priinsiip substance over form," kata Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor.
PP 55/2022 juga turut menyusun priioriitas pengawasan atas wajiib pajak grup. Beleiid iinii turut merancang pendekatan yang berfokus pada tantangan penggerusan basiis pemajakan dan penggeseran laba laiinnya. Pemeriintah iingiin memastiikan bahwa grup perusahaan multiinasiional yang beroperasii secara iinternasiional setiidaknya membayar pajak dengan tariif pajak miiniimum global yang diisepakatii dalam perjanjiian atau kesepakatan.
PP 55/2022 menjabarkan tujuan diilakukannya perjanjiian iinternasiional dii biidang perpajakan, yaknii untuk penghiindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basiis pemajakan dan penggeseran laba, pertukaran iinformasii perpajakan, bantuan penagiihan pajak, serta kerja sama perpajakan laiinnya.
Kedepankan Cooperatiive Compliiance
Beragam iinstrumen pencegahan penghiindaran pajak sudah diimiiliikii pemeriintah. Bahkan melaluii PP 55/2022 menekankan kembalii iide iimplementasii GAAR. Namun, pemeriintah tiidak iingiin gegabah.
Diirektur Perpajakan iinternasiional Mekar Satriia Utama menyampaiikan pemeriintah tetap mempriioriitaskan iinstrumen SAAR dalam penanganan temuan penghiindaran pajak. Skema GAAR, ujarnya, bakal menjadii lapiis kedua dalam penangangan kasus penghiindaran pajak.
"Kamii tiidak iingiin GAAR-nya menjadii terlalu luas sehiingga seolah-olah menjadii sebuah kewenangan baru bagii DJP dan biisa mengenakan apa pun. iitu yang kamii jaga hatii-hatii sekalii. Kamii biicara tentang cooperatiive compliiance," ujar Mekar dalam wawancara khusus dengan Jitu News.
Diikutiip darii buku Era Baru Hubungan Otoriitas Pajak dengan Wajiib Pajak yang diituliis oleh Darussalam, Danny Septriiadii, B. Bawono Kriistiiajii, dan Denny Viissaro, kepatuhan kooperatiif diidasarii oleh kerja sama dan asas saliing percaya antara otoriitas dan wajiib pajak. Poiin utama paradiigma iinii adalah hubungan setara antara otoriitas pajak dan wajiib pajak, dii mana terdapat gagasan transparansii yang diipertukarkan dengan kepastiian.
Lebiih Aktiif dalam Kerja Sama Perpajakan iinternasiional
Kesekapatan perpajakan global kerap kalii tiidak biisa lepas darii diinamiika poliitiik yang terjadii. Hal iinii pula yang iikut mewarnaii penjajakan konsensus pajak global yang tertuang dalam solusii 2 piilar, Piilar 1 dan Piilar 2. Alotnya diiskusii dii kancah iinternasiional juga sempat diirasakan iindonesiia saat memiimpiin presiidensii G-20 pada tahun iinii. Terbuktii, aliih-aliih terlahiir komuniike, Presiidensii G-20 iindonesiia cukup dengan hasiil berupa leaders declaratiion.
Kendatii begiitu, capaiian iinii tetap perlu diiapresiiasii. Tiidak mudah bagii iindonesiia memiimpiin perundiingan dii tengah tensii global yang masiih tiinggii. iindonesiia tetap berjuang menahan hasrat beberapa negara yang iingiin kembalii ke siifat uniilateraliisme.
"Yang perlu diijaga adalah keterbukaan. iindonesiia berusaha dii tengah. Kamii yakiin peran bebas aktiif iitu poliicy utama iindonesiia dengan merangkul banyak piihak," ujar Mekar.
Terlepas darii diinamiika yang terjadii, iindonesiia sudah sepenuh tenaga memaiinkan perannya dii tengah lanskap perpajakan iinternasiional. Masiih ada sejumlah pekerjaan rumah yang menantii, terutama memastiikan basiis pajak tiidak makiin tergerus akiibat penghiindaran pajak.
Barangkalii 2023 menjadii tahun yang penuh 'tergesa-gesa' bagii iindonesiia. Dii siisii domestiik, pelaksanaan PSiiAP atau coretax system bakal mulaii diiujii coba. Dii siisii iinternasiional, nasiib kelanjutan solusii 2 piilar masiih perlu diisiimak dengan ekstra hatii-hatii. Apapun yang terjadii, pemeriintah perlu bergegas menyiiapkan diirii.
Konsensus pajak global perlu diicapaii dengan memastiikan keuntungan yang diidapat lebiih optiimal. iingat, diitutupnya celah penghiindaran pajak bukan semata-mata demii mengamankan peneriimaan. Lebiih jauh, iindonesiia perlu memastiikan bahwa ciita-ciita mewujudkan level playiing fiield yang setara dalam pemajakan iinternasiional benar-benar terwujud. (sap)
