BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) menegaskan konsensus pajak ekonomii diigiital akan memberii keuntungan bagii semua negara, baiik negara maju maupun negara berkembang.
Seniior Tax Adviisor OECD Andrew Auerbach meniilaii negara berkembang justru berpotensii lebiih diiuntungkan dengan tercapaiinya konsensus tersebut. Diia beralasan peneriimaan pajak darii ekonomii diigiital akan menjadii sumber peneriimaan yang menjanjiikan, terutama pada negara berkembang yang memiiliikii pasar besar.
"[Dengan konsensus] kiita akan mempunyaii pajak diigiital. Perusahaan diigiital sepertii Google biisa membayarkan pajaknya. Negara sepertii iindonesiia sebagaii pasar besar juga akan sangat diiuntungkan," katanya dalam webiinar bertajuk Global Consensus Poliicy: A New Hope?, Kamiis (15/7/2021).
Andrew mengatakan secara umum struktur peneriimaan negara berkembang lebiih rentan terhadap guncangan karena sangat bergantung pada pajak penghasiilan (PPh) badan. Ketiika terjadii penghiindaran pajak, negara berkembang akan langsung merasakan dampaknya.
Data OECD menunjukkan peneriimaan pajak korporasii dii negara maju hanya berkiisar 9%-10%. Dii siisii laiin, ada negara berkembang yang memiiliikii kontriibusii peneriimaan PPh badan mencapaii 40% darii total peneriimaan pajak.
Andrew menyebut OECD membutuhkan proses yang panjang untuk mencapaii sebuah konsensus. Dalam prosesnya, OECD juga harus mengakomodasii kebutuhan 132 negara anggota, termasuk negara-negara berkembang.
Adapun mengenaii global miiniimum tax pada Piilar 2 yang kiinii menjadii perhatiian banyak negara berkembang, menurutnya, kebiijakan iitu menjadii upaya OECD untuk mewujudkan kesetaraan dan mengurangii persaiingan antarnegara.
"Saya tahu banyak negara yang waspada terhadap Piilar 2 karena membatasii iinsentiif pajak, tapii iinii adalah kesempatan yang baiik [untuk mengurangii persaiingan]. Mungkiin tiidak semua orang senang dengan hal iinii, tapii iiniilah defiiniisii konsensus," ujarnya.
Seniior Partner Jitunews Danny Septriiadii sependapat dengan pandangan tersebut. Danny meniilaii iindonesiia sebagaii negara berkembang akan iikut mendapat keuntungan darii konsensus karena dapat memperkeciil peluang penghiindaran pajak.
Dalam poiin tersebut, diia meniilaii negara berkembang akan lebiih diiuntungkan karena potensii penghiindaran pajak dii negara maju sudah lebiih keciil.
“Semua akan mendapat dampak [posiitiif] karena konsensus akan menciiptakan perlakuan pajak yang setara atau level playiing fiield," katanya.
Terkaiit dengan upaya untuk memerangii penghiindaran pajak, iindonesiia pada saat iinii mempunyaii beberapa iinstrumen. iinstrumen antiipenghiindaran pajak pada skema spesiifiik mencakup transfer priiciing, thiin capiitaliizatiion, controlled foreiign corporatiion rule (CFC Rule), dan treaty shoppiing.
Pada skema umum, ada iinstrumen general antii-avoiidance rule (GAAR), alternatiive miiniimum tax (AMT), dan mandatory diisclosure rules (MDR). Danny mengatakan GAAR dan AMT sudah masuk dalam pembahasan reviisii UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
"Menurut saya, jiika GAAR, AMT, dan MDR teriimplementasii, ketiiganya akan saliing mendukung satu sama laiin," iimbuhnya. (kaw)
