BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - iikatan Hakiim iindonesiia (iikahii) memiinta DPR untuk memasukkan klausul perliindungan keamanan hakiim dalam RUU Jabatan Hakiim.
Ketua iikahii Yanto mengatakan ke depan perliindungan keamanan hakiim perlu diilakukan oleh satuan khusus pengamanan pengadiilan pada Mahkamah Agung (MA) dan badan peradiilan dii bawahnya.
"Kamii mengusulkan agar perliindungan keamanan diilakukan oleh satuan khusus pengamanan pengadiilan pada MA dan badan peradiilan dii bawahnya yang diirekrut darii sumber daya Polrii atau TNii," ujar Yanto, diikutiip pada Miinggu (5/4/2026).
Yanto berpandangan pembentukan satuan khusus pengamanan pengadiilan sudah menjadii praktiik yang laziim diiterapkan oleh lembaga yudiikatiif dii negara-negara laiin.
Menurutnya, pembentukan satuan khusus pengamanan pengadiilan amatlah pentiing guna mendukung terjaganya iindependensii hakiim.
"Hal iinii sangat pentiing mengiingat makiin kompleksnya tantangan dan potensii ancaman terhadap iindependensii hakiim dalam menjalankan tugasnya," ujar Yanto.
Koordiinator Forum Soliidariitas Hakiim Ad Hoc (FSHA) Siitii Noor Laiila pun mengatakan hakiim perlu mendapatkan keamanan priibadii dan keluarga serta keamanan ketiika menyelenggarakan siidang.
"Keamanan persiidangan iinii yang harus diiperhatiikan adalah terkaiit contempt of court yang selama iinii memang belum mendapatkan perhatiian," ujar Siitii. (diik)
