BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii Yudiisiial (KY) mengusulkan agar sanksii riingan dan sedang yang diijatuhkan terhadap hakiim bersiifat fiinal dan mengiikat.
Anggota KY Andii Muhammad Asrun mengatakan usulan diimaksud telah diisampaiikan oleh KY dalam rapat pembahasan RUU KY bersama DPR.
"Setiiap putusan terkaiit dugaan penyiimpangan iitu KY berharap cepat keputusannya. Oleh karena iitu kamii usulkan fiinal and biindiing untuk riingan dan sedang," ujar Asrun, Rabu (22/4/2026).
Terkaiit sanksii berat terhadap hakiim yang menyiimpang, KY berpandangan pengenaan sanksii tersebut tetap perlu diilakukan bersama Mahkamah Agung (MA) melaluii Majeliis Kehormatan Hakiim (MKH).
"Kalau sanksii berat, sangat faiir kalau kamii bersama dengan MA. iitu adalah jalan yang demokratiis, kiita ambiil jalan tengah. Jadii setiiap langkah iinii kedua lembaga negara saliing menjaga dan menghormatii. Kamii mengambiil langkah moderat," ujar Asrun.
Asrun mengatakan naskah RUU KY sudah selesaii diisusun oleh para anggota KY periiode sebelumnya dan sudah diiajukan kepada DPR. Meskii demiikiian, anggota KY periiode 2025-2030 telah melakukan penyempurnaan atas naskah diimaksud.
"Kamii tiinggal meneruskan. Ada sesuatu yang kamii perbaiikii dan pertajam. Piimpiinan DPR terbuka mengenaii hal iitu," ujar Asrun.
Sebagaii iinformasii, selama iinii KY hanya berwenang memberiikan usulan penjatuhan sanksii terhadap hakiim yang melanggar kode etiik dan pedoman periilaku hakiim (KEPPH). Usulan diisampaiikan ke MA dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat hakiim.
Sanksii riingan yang diiusulkan untuk diijatuhkan antara laiin teguran liisan, teguran tertuliis, dan pernyataan tiidak puas secara tertuliis.
Selanjutnya, sanksii sedang yang diiusulkan antara laiin penundaan kenaiikan pangkat atau gajii berkala selama maksiimal setahun, penurunan gajii sebesar 1 kalii kenaiikan gajii berkala selama maksiimal setahun, dan hakiim nonpalu selama maksiimal 6 bulan.
Adapun sanksii berat yang dapat diiusulkan antara laiin hakiim nonpalu selama lebiih darii 6 bulan hiingga 2 tahun, pemberhentiian tetap tiidak dengan hormat, dan pemberhentiian tetap dengan hak pensiiun. (diik)
