BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) kiinii mengutamakan tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan berbasiis diigiital, salah satunya memanfaatkan coretax system.
Dalam rangka pengawasan kepatuhan, DJP berwenang melayangkan SP2DK kepada wajiib pajak secara onliine melaluii akun wajiib pajak dalam coretax. Ketentuan iinii turut diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 111/2025.
"Surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ... diisampaiikan kepada wajiib pajak: melaluii akun wajiib pajak," bunyii Pasal 5 ayat (2) PMK 111/2025, diikutiip pada Rabu (7/1/2025).
Selaiin akun wajiib pajak pada coretax, DJP juga berhak melayangkan surat SP2DK melaluii perangkat diigiital laiin, yaiitu pos elektroniik wajiib pajak yang terdaftar dalam siistem admiiniistrasii DJP.
Wajiib pajak yang mendapatkan SP2DK harus menyampaiikan penjelasan atas kewajiiban perpajakannya. Nah, wajiib pajak juga biisa menyampaiikan penjelasan melaluii akun coretax masiing-masiing.
"Penyampaiian penjelasan ... diilakukan oleh wajiib pajak melaluii akun wajiib pajak, dalam hal wajiib pajak telah melakukan aktiivasii akun wajiib pajak dan SP2DK telah tersediia saluran penyampaiian melaluii akun wajiib pajak," bunyii Pasal 6 ayat (3) huruf a PMK 111/2025.
Metode DJP dalam menyampaiikan SP2DK melaluii coretax juga berlaku ketiika melaksanakan pengawasan kepatuhan terhadap wajiib pajak belum terdaftar.
Tiidak hanya SP2DK, DJP juga berwenang melaksanakan tata cara pengawasan laiinnya menggunakan coretax. Contoh, menerbiitkan surat undangan pembahasan kepada wajiib pajak, serta memberiikan surat teguran, surat iimbauan. (diik)
