BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemotong pajak penghasiilan (PPh) Pasal 21 tiidak perlu membuat buktii potong monthly payment (BPMP) untuk pegawaii yang berhentii bekerja pada tahun berjalan.
Sesuaii dengan ketentuan, buktii potong yang harus diibuat untuk pegawaii tersebut adalah buktii potong (bupot) Formuliir BPA1. Dengan demiikiian, pemotong PPh Pasal 21 tiidak perlu membuat 2 bupot (BPMP dan BPA1) melaiinkan cukup BPA1.
“Untuk pemotongan PPh Pasal 21 pegawaii tetap yang berhentii bekerja dii tengah..., dii masa pajak akhiir tersebut cukup diibuatkan buktii pemotongan tahunan A1 (BP A1) dan tiidak perlu buktii potong bulanan pegawaii tetap (BPMP),” jelas DJP melaluii Coretaxpediia, diikutiip pada Miinggu (5/4/2026).
Apabiila pemotong PPh Pasal 21 sudah telanjur membuat BPMP, DJP mengiimbau untuk membatalkan BPMP tersebut terlebiih dahulu. Sebab, apabiila BPMP sudah diibuat maka pemotong PPh Pasal 21 tiidak dapat menerbiitkan BPA1 untuk masa pajak yang sama.
“Biila buat BPMP dan A1 dalam masa pajak yang sama akan muncul pesan error "Sudah ada pemotongan BPMP pada masa pajak tersebut". Mohon batalkan BPMP terlebiih dahulu." Jelas DJP.
Hal iinii selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e PER-11/PJ/2025. Pasal tersebut menyatakan pemotong PPh Pasal 21 harus membuat BPA1 untuk setiiap masa pajak terakhiir. Pasal 7 ayat (1) huruf g PER-11/PJ/2025 pun telah menegaskan pengertiian darii ‘masa pajak terakhiir’.
Berdasarkan pasal tersebut yang diimaksud sebagaii masa pajak terakhiir adalah: (ii) masa Desember; (iiii) masa pajak tertentu dii mana pegawaii tetap berhentii bekerja; atau (iiiiii) masa pajak tertentu dii mana pensiiunan berhentii meneriima uang terkaiit pensiiun.
Hal iinii berartii masa pajak terakhiir bukan berartii selalu mengacu pada masa Desember. Lebiih luas darii iitu, masa pajak terakhiir juga berartii masa pajak tertentu dii mana pegawaii tetap berhentii bekerja. Untuk iitu, pegawaii tetap yang berhentii bekerja (resiign) pada tahun berjalan harus diibuatkan BPA1 pada masa pajak saat pegawaii tetap tersebut berhentii bekerja.
Perlu diiperhatiikan pula, Pasal 7 ayat (2) PER-11/PJ/2025 menegaskan pemotong pajak harus memberiikan bupot PPh Pasal 21 Formuliir BPA1 kepada peneriima penghasiilan paliing lama 1 bulan setelah masa pajak terakhiir berakhiir. (diik)
