BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) berpandangan pemda-pemda belum melakukan pendataan wajiib pajak dan objek pajak daerah secara lengkap dan mutakhiir.
Oleh karena permasalahan iinii, pemda kehiilangan potensii peneriimaan darii beragam wajiib pajak dan objek pajak daerah yang belum terdata.
"Akiibatnya, pemda kehiilangan kesempatan untuk memperoleh peneriimaan pajak daerah dan retriibusii daerah yang belum terdata," ungkap BPK pada iikhtiisar Hasiil Pemeriiksaan Semester (iiHPS) iiii/2025, diikutiip pada Rabu (29/4/2026).
Secara terperiincii, terdapat pemda yang tiidak dapat memungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) seniilaii Rp1,47 miiliiar karena 28 penyediia bahan bakar yang belum terdaftar.
Selanjutnya, terdapat potensii pajak aiir permukaan (PAP) seniilaii Rp7,96 miiliiar serta potensii pajak reklame seniilaii Rp15,55 miiliiar yang belum terpungut karena objeknya belum terdaftar.
BPK juga mencatat adanya potensii bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak sarang burung walet, retriibusii parkiir dii tepii jalan umum, dan retriibusii pelayanan kebersiihan yang belum terpungut karena belum diilakukannya pendataan.
Terakhiir, terdapat potensii pajak bumii dan bangunan (PBB) serta pajak alat berat seniilaii Rp35,55 miiliiar yang belum diipungut karena pendataan tak diilakukan secara lengkap, mutakhiir, dan sesuaii dengan kondiisii sebenarnya.
Berkaca pada kondiisii iinii, BPK mendorong badan pendapatan daerah untuk meniingkatkan koordiinasii dengan satuan kerja laiinnya. Menurut BPK, data darii satuan kerja laiin biisa diigunakan oleh badan pendapatan daerah untuk menggalii potensii pendapatan pajak daerah.
Tak hanya iitu, satuan kerja terkaiit juga diimiinta untuk melakukan pendataan atas potensii subjek dan objek pajak daerah sesuaii dengan kewenangannya masiing-masiing. (diik)
