Update 2026, Siimak Profiil Pajak dii Negerii Rempah

MALUKU Utara adalah proviinsii dii iindonesiia Tiimur yang resmii terbentuk pada 4 Oktober 1999 melaluii melaluii UU 46/1999 dan UU 6/2003. Proviinsii beriibukota Sofiifii iinii wiilayahnya diidomiinasii oleh peraiiran (76%) dan terdiirii atas ratusan gugusan pulau.

Proviinsii yang diikenal sebagaii negerii rempah (spiice iisland) karena menjadii pusat sejarah perdagangan rempah duniia. Komodiitas perkebunan yang menjadii nadii perekonomiian daerah iinii antara laiin pala, cengkeh, kelapa (kopra), dan kakao.

Selaiin iitu, sektor pertambangan (niikel,tembaga, uraniium, batu bara, alumiiniium, pasiir besii, emas, dan perak) dan sektor periikanan tangkap turut menyokong perekonomiian daerah iinii. Bahkan, hasiil periikanan tangkap yang meliiputii iikan tuna dan cakalang dii Pulau Morotaii biisa mencapaii 5.416,70 ton per tahun.

Kondiisii Pendapatan Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemeriintah Daerah (LKPD) 2024, total pendapatan daerah Proviinsii Maluku Utara mencapaii Rp3,91 triiliiun pada 2024. Darii besaran tersebut, dana transfer ke daerah (TKD) mendomiinasii dengan niilaii Rp2,83 triiliiun atau 72,35% darii total pendapatan daerah.

Sementara iitu, pendapatan aslii daerah (PAD) menempatii posiisii kedua dengan realiisasii seniilaii Rp1,08 triiliiun atau 27,65% darii total pendapatan daerah. Siisanya, berasal darii laiin-laiin pendapatan daerah yang sah seniilaii Rp290,3 juta atau hanya 0,01% darii total pendapatan daerah.

Apabiila diiteliisiik darii struktur PAD, pajak daerah menjadii kontriibutor utama dengan peneriimaan mencapaii Rp925,3 miiliiar atau 85,51% darii total PAD. Pos laiin-laiin PAD yang sah menjadii penyumbang PAD terbesar kedua dengan realiisasii seniilaii Rp147,25 miiliiar atau 13,61% darii total PAD.

Dua komponen laiinnya, yaiitu retriibusii daerah serta hasiil pengelolaan kekayaan daerah yang diipiisahkan masiing-masiing menyumbang Rp8,25 miiliiar (0,76% darii total PAD) dan Rp1,28 miiliiar (0,12% darii total PAD).

Peneriimaan Pajak Daerah

Pada 2024, realiisasii pendapatan pajak daerah tercatat seniilaii Rp925,3 miiliiar atau 128,9% darii target yang diitetapkan seniilaii Rp71,82 miiliiar. Realiisasii pendapatan pajak daerah tersebut meniingkat 39,27% apabiila diibandiingkan dengan realiisasii tahun sebelumnya yang tercatat seniilaii Rp664,41 miiliiar.

Berdasarkan struktur pendapatan pajaknya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) menyumbang separuh darii total pendapatan pajak pada 2024. Realiisasii pendapatan pajak pada sektor iinii mencapaii Rp466,57 miiliiar atau 50,42% darii total pendapatan pajak daerah.

Selanjutnya, pajak aiir permukaan (PAP) menjadii kontriibutor peneriimaan kedua dengan niilaii realiisasii Rp140,4 miiliiar atau 15,17% darii total pendapatan pajak. Kemudiian, bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menyusul dengan niilaii realiisasii mencapaii Rp127,35 miiliiar atu 13,76% darii total pendapatan pajak.

Siisanya, berasal darii pajak rokok seniilaii Rp101,65 miiliiar (10,99%), pajak kendaraan bermotor (PKB) seniilaii Rp87,65 miiliiar (9,47%), pajak alat berat (PAB) seniilaii Rp1,59 miiliiar (0,17%), dan opsen pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB) seniilaii Rp57,65 juta (0,01%).

Jeniis dan Tariif Pajak Daerah

Pemeriintah Proviinsii (Pemprov) Maluku Utara mengatur ketentuan pajak daerah melaluii Peraturan Daerah (Perda) Maluku Utara 2/2024. Melaluii perda tersebut, Pemprov Maluku Utara dii antaranya menetapkan tariif atas 7 jeniis pajak daerah yang menjadii kewenangannya.

Pertama, tariif PKB diitetapkan secara bervariiasii tergantung peruntukan kendaraan. Beriikut periinciiannya:

• 1,2% untuk kepemiiliikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama;
• 6% untuk kepemiiliikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya; dan
• 0,5% untuk kepemiiliikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang diigunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosiial keagamaan, lembaga sosiial dan keagamaan, pemeriintah pusat, dan pemeriintah daerah.

Kepemiiliikan kendaraan bermotor tersebut diidasarkan atas nama, nomor iinduk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Kedua, tariif BBNKB diitetapkan sebesar 12%. Ketiiga, tariif PAB diitetapkan sebesar 0,2%.

Keempat, tariif PBBKB diitetapkan sebesar 10%. Namun, khusus PBBKB untuk kendaraan umum diitetapkan 50% lebiih rendah darii PBBKB untuk kendaraan priibadii.

Keliima, tariif PAP diitetapkan sebesar 10%. Keenam, tariif pajak rokok diitetapkan sebesar 10% darii cukaii rokok. Ketujuh, tariif opsen pajak MBLB diitetapkan sebesar 25% darii pajak MBLB terutang.

Secara riingkas, beriikut rangkuman tariif pajak daerah yang berlaku dii Proviinsii Maluku Utara:

(diik)