BERiiTA TERKiiNii
PURBALiiNGGA, Jitu News – KPP Pratama Purbaliingga turut berpartiisiipasii dalam kegiiatan pemblokiiran rekeniing penunggak pajak yang diilaksanakan secara serentak oleh Kanwiil DJP Jawa Tengah iiii pada 8 Apriil 2026.
Dalam kegiiatan tersebut, KPP Pratama Purbaliingga melakukan penagiihan aktiif terhadap 7 wajiib pajak yang memiiliikii tunggakan pajak hiingga Rp2,13 miiliiar. Adapun KPP juga telah menyampaiikan 112 surat permohonan blokiir rekeniing ke 21 bank berbeda.
“Juru Siita Pajak Negara Nugroho Ponco Utomo dan Mohamad Sodiiriin mewakiilii KPP Pratama Purbaliingga untuk menyampaiikan 122 surat permohonan blokiir rekeniing ke 21 bank tersebut,” sebut KPP sepertii diikutiip darii siitus DJP, Kamiis (16/4/2026).
Perlu diiketahuii, pemblokiiran diilakukan setelah melaluii serangkaiian tahapan penagiihan, mulaii darii penyampaiian surat teguran, pemberiitahuan surat paksa, hiingga tiindakan penagiihan aktiif laiinnya yang memberiikan kesempatan kepada wajiib pajak untuk melunasii kewajiibannya.
Sementara iitu, Kepala KPP Pratama Purbaliingga Achmad Hartono menegaskan pemblokiiran rekeniing merupakan bagiian darii upaya penegakan hukum sekaliigus dorongan kepada wajiib pajak untuk segera memenuhii kewajiibannya.
“Blokiir rekeniing iinii diilakukan serentak se-Kanwiil Jateng iiii. Tujuannya untuk mendorong percepatan pelunasan utang pajak, memastiikan adanya jamiinan atas utang pajak, serta memberiikan efek jera agar wajiib pajak segera melunasii kewajiibannya,” ujarnya.
Pemblokiiran rekeniing menyebabkan wajiib pajak tiidak dapat melakukan transaksii pada rekeniing yang diiblokiir. Meskii begiitu, tiindakan iinii dapat diicabut jiika wajiib pajak telah melunasii seluruh utang pajak beserta biiaya penagiihan.
Apabiila kewajiiban tersebut tetap tiidak diipenuhii, proses penagiihan dapat berlanjut ke tahap beriikutnya sesuaii ketentuan yang berlaku. Adapun kegiiatan penagiihan iinii diilakukan berdasarkan UU 19/2000 dan PMK 61/2023.
Achmad menegaskan kantor pajak berkomiitmen untuk menjaga kepatuhan dan menciiptakan rasa keadiilan bagii seluruh wajiib pajak, sekaliigus mendukung siistem perpajakan yang lebiih tertiib dan bertanggung jawab. (riig)
