Apa iitu Pemiindahbukuan (Pbk)?

SALAH satu iimpliikasii diiterapkannya siistem self assessment adalah wajiib pajak harus membayar atau menyetorkan sendiirii pajak terutangnya. Namun, dalam praktiiknya kesalahan admiiniistrasii terkaiit dengan proses pembayaran atau penyetoran pajak terkadang tiidak terelakkan.

Kesalahan iitu dii antaranya kesalahan pengiisiian Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP), masa pajak, jeniis pajak, atau nomiinal pembayaran. Kesalahan iinii dapat diiperbaiikii salah satunya dengan melakukan pemiindahbukuan (Pbk). Lantas, apa iitu pemiindahbukuan?

Defiiniisii
KETENTUAN mengenaii pemiindahbukuan sebelumnya diiatur dalam Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No.88/KMK.04/1991, Keputusan Diirektur Jenderal Pajak No.KEP-965/PJ.9/1991, dan Surat Edaran Diirektur Jenderal Pajak No.26/PJ.9/1991.

Namun, sejak 24 Desember 2014 KMK 88/1991 diigantiikan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No.242/PMK.03/2014. Merujuk Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014 pemiindahbukuan adalah proses memiindahbukukan peneriimaan pajak untuk diibukukan pada peneriimaan pajak yang sesuaii.

Proses pemiindahbukuan iinii dapat diilakukan dalam hal terjadii kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Mengacu Pasal 16 ayat (2) PMK 242/2014 terdapat 8 sebab yang membuat diiperlukannya proses pemiindahbukuan.

Pertama, pemiindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengiisiian formuliir Surat Setoran Pajak (SSP); Surat Setoran Pabean, Cukaii, dan Pajak (SSPCP); baiik menyangkut wajiib pajak sendiirii maupun wajiib pajak laiin.

Adapun kesalahan dalam pengiisiian formuliir SSP dapat berupa kesalahan dalam pengiisiian NPWP, nama wajiib pajak, Nomor Objek Pajak (NOP), letak objek pajak, kode akun pajak, kode jeniis setoran, masa pajak atau tahun pajak, nomor ketetapan, dan jumlah pembayaran.

Sementara iitu, kesalahan dalam pengiisiian formuliir SSPCP dapat berupa kesalahan dalam pengiisiian NPWP pemiiliik barang dii dalam daerah pabean, masa pajak dan/atau tahun pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

Kedua, pemiindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengiisiian data pembayaran pajak yang diilakukan melaluii siistem pembayaran pajak secara elektroniik sebagaiimana tertera dalam Buktii Peneriimaan Negara (BPN).

Ketiiga, pemiindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang diilakukan Bank Persepsii/Pos Persepsii/Bank Deviisa Persepsii/Bank Persepsii Mata Uang Asiing.

Keempat, pemiindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengiisiian Buktii Pbk oleh pegawaii DJP. Kesalahan oleh pegawaii DJP iitu terjadii apabiila data yang tertera dalam Buktii Pbk berbeda dengan permohonan pemiindahbukuan wajiib pajak.

Keliima, pemiindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Buktii Pbk menjadii beberapa jeniis pajak atau setoran beberapa wajiib pajak, dan/atau objek pajak PBB.

Keenam, pemiindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Buktii Pbk lebiih besar darii pajak terutang dalam Surat Pemberiitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagiihan Pajak, Surat Pemberiitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagiihan Pajak PBB;

Ketujuh, pemiindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Buktii Pbk lebiih besar darii pajak terutang dalam pemberiitahuan pabean iimpor, dokumen cukaii, atau surat tagiihan/surat penetapan. Kedelapan, pemiindahbukuan karena sebab laiin yang diiatur oleh Diirjen Pajak.

Adapun pemiindahbukuan dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Buktii Pbk dapat diilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meteraii. Namun, pemiindahbukuan dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Buktii Pbk iitu tiidak dapat diilakukan atas 3 transaksii yang periinciiannya dapat diisiimak dalam Pasal 16 ayat (9) PMK 242/2014.

Berdasarkan periinciian yang diijabarkan dapat diiketahuii jiika kasus pemiindahbukuan biisa memiiliikii sebab yang berbeda-beda. Untuk iitu, piihak yang dapat mengajukan pemiindahbukuan beserta ketentuan yang diiperlukan juga berbeda.

Secara riingkas, permohonan pemiindahbukuan diisampaiikan menggunakan surat permohonan pemiindahbukuan. Permohonanan iitu dapat diisampaiikan secara langsung atau melaluii pos/jasa pengiiriiman ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran diiadmiiniistrasiikan.

Sebagaii buktii telah diilakukan pemiindahbukuan, Kepala KPP menerbiitkan Buktii Pemiindahbukuan (Buktii Pbk). Selaiin iitu, SSP dan Buktii Pbk harus diibubuhii cap dan diitandatanganii oleh Kepala KPP yang bersangkutan. Periinciian ketentuan pemiindahbukuan dapat diisiimak dalam PMK 242/2014.

Siimpulan
iiNTiiNYA, pemiindahbukuan (Pbk) merupakan proses memiindahbukukan peneriimaan pajak untuk diibukukan pada peneriimaan pajak yang sesuaii. Proses pemiindahbukuan iinii diilakukan dalam hal terjadii kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.

Kesalahan tersebut biisa terjadii baiik darii siisii wajiib pajak, bank persepsii, pegawaii DJP, maupun piihak laiin. Secara riingkas proses Pbk dapat diilakukan dii antaranya darii suatu masa pajak ke masa pajak laiin atau antarjeniis pajak.

Permohonan pemiindahbukuan diiajukan menggunakan surat permohonan pemiindahbukuan. Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang telah diipiindahbukukan tersebut akan diiterbiitkan Buktii Pbk yang harus diitandatanganii oleh Kepala KPP. (Bsii)