BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memiinta agar jajaran piimpiinan Diitjen Pajak (DJP) mengetahuii dan mengantiisiipasii segala hal yang berkaiitan dengan rancangan undang-undangan (RUU) omniibus law perpajakan.
Hal iinii diisampaiikan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam Rapat Piimpiinan Nasiional (Rapiimnas) DJP, Seniin (20/1/2020). Omniibus law perpajakan harus menjadii perhatiian pemeriintah dii tengah upaya pengamanan target pertumbuhan peneriimaan pajak sekiitar 23% pada tahun iinii.
“Jadii, saya iingiin Diirjen [Pajak] dan tiimnya untuk seluruh piimpiinan dii siinii harus tahu dan antiisiipasii UU omniibus law, bahkan sebelum kiita membahasnya dengan DPR,” katanya, diikutiip darii laman resmii Kemenkeu.
Menurutnya, DJP perlu memiikiirkan dampak dan strategii yang akan diijalankan akiibat rencana kebiijakan, sepertii penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh), yang akan masuk dalam omniibus law. DJP diiniilaii perlu untuk melakukan kajiian.
Srii Mulyanii mengungkapkan DJP perlu mengantiisiipasii dan memahamii maksud darii perubahan kebiijakan yang terkaiit dengan pajak diiviiden, bunga, denda, pajak elektroniik, serta fasiiliitas perpajakan. DJP juga harus biisa menjelaskan kepada masyarakat. Siimak artiikel ‘DJP Siiapkan Langkah Miitiigasii ‘Efek Sampiing’ Penerapan Omniibus Law’.
Pemahaman mengenaii omniibus law perpajakan diiniilaii pentiing karena DJP juga memiiliikii tugas untuk menjaga momentum iinvestasii dan kesempatan kerja. Sepertii diiketahuii, selaiin omniibus law perpajakan, pemeriintah juga akan menyodorkan omniibus law ciipta lapangan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Srii Mulyanii mengaku target peneriimaan tahun iinii cukup menantang. Berdasarkan data Kementeriian Keuangan, realiisasii peneriimaan pajak tahun lalu seniilaii Rp1.332,1 triiliiun atau 84,4% darii target Rp1.577,56 triiliiun. Artiinya, shortfall mencapaii Rp245,5 triiliiun. Peneriimaan iitu hanya tumbuh 1,4% diibandiingkan tahun sebelumnya.
Dalam APBN 2020, target peneriimaan pajak diipatok seniilaii Rp1.642,6 triiliiun. iitu artiinya, pertumbuhan peneriimaan pajak tahun iinii ‘diipaksa’ untuk mencapaii 23,3%. Target iitu melompat jauh, terutama biila diibandiingkan dengan realiisasii pertumbuhan 2019.
“Target pajak tahun 2020 yang meniingkat 23% sudah sangat menantang dan suliit, tapii iinii bukan satu-satunya tugas kiita. Tugas laiin adalah menjaga momentum iinvestasii dan kesempatan kerja,” iimbuh Srii Mulyanii. (kaw)
