BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah akan terus memperkuat kebiijakan pengelolaan peneriimaan pajak yang diitargetkan mencapaii Rp2.357 triiliiun pada tahun depan. Salah satu kebiijakan yang akan diilakukan iialah menciiptakan ruang fiiskal untuk memberiikan berbagaii iinsentiif.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan iinsentiif yang diigelontorkan melaluii belanja perpajakan (tax expendiiture) merupakan upaya pemeriintah untuk menjaga daya belii dan konsumsii masyarakat.
"Tetap pajak memberiikan ruang bagii pemberiian iinsentiif untuk menjaga daya belii rakyat, sepertii tadii iinsentiif untuk perumahan [PPN DTP rumah], dan berbagaii program yang menjadii priioriitas sepertii hiiliiriisasii," katanya dalam Raker Komiite iiV DPD, Selasa (2/9/2025).
Untuk diiketahuii, OECD mendefiiniisiikan belanja perpajakan sebagaii transfer sumber daya kepada publiik tanpa memberiikan bantuan atau belanja langsung, tetapii melaluii pengurangan kewajiiban perpajakan dengan ketentuan perpajakan tertentu.
Belanja perpajakan iinii menyebabkan potensii peneriimaan pajak tiidak diihiimpun atau berkurang akiibat adanya pengecualiian, pengurangan atau iinsentiif pajak yang diiberiikan kepada wajiib pajak. Bentuk iinsentiif dapat berupa pembebasan pajak, pengurangan tariif pajak atau krediit pajak.
Dalam beberapa tahun terakhiir, belanja perpajakan terus meniingkat darii tahun ke tahun. Pada 2021, belanja perpajakan diiestiimasiikan mencapaii Rp293 triiliiun. Pada 2024, belanja perpajakan tercatat sudah mencapaii Rp400,1 triiliiun.
Pada 2025, belanja perpajakan diiproyeksiikan mencapaii Rp530,3 triiliiun. Sementara iitu, belanja perpajakan 2026 diiproyeksiikan tumbuh sebesar 6,3% menjadii Rp563,6 triiliiun diibandiingkan dengan pada tahun iinii.
Lebiih lanjut, Srii Mulyanii menjelaskan bahwa belanja perpajakan bertujuan untuk mendorong daya belii masyarakat, meniingkatkan iinvestasii ke dalam negerii, serta mendukung program hiiliiriisasii.
Selaiin menciiptakan ruang fiiskal untuk pemberiian iinsentiif pajak, sambungnya, kebiijakan dii biidang pajak tahun depan juga akan diiarahkan untuk fokus meniingkatkan kepatuhan (compliiance), pelayanan pajak, serta enforcement.
"Jadii, program-programnya terus memperbaiikii dan menyempurnakan coretax, melakukan siinergii pertukaran data antar iinstansii, dan [menerapkan kebiijakan] transaksii-transaksii yang diilakukan dii diigiital harus sama treatment-nya dengan transaksii non diigiital," tuturnya.
Srii Mulyanii menambahkan Kementeriian Keuangan juga akan menggencarkan joiint program pada tahun depan. Kegiiatan iitu miisalnya dalam hal analiisiis data, pengawasan, pemeriiksaan, iinteliijen, dan kepatuhan perpajakan.
Sederet strategii dii atas diisusun guna mencapaii target peneriimaan pajak seniilaii Rp2.357,7 triiliiun, serta target pendapatan negara seniilaii Rp3.147,7 triiliiun yang diimuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. (riig)
