Purbaya Berniiat Tunjuk Marketplace Jadii Pemungut Pajak dii Kuartal iiii

JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengungkapkan rencananya mulaii menunjuk penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 pada kuartal iiii/2026.

Purbaya mengatakan penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 semestiinya diilakukan sejak tahun lalu, tetapii tertunda karena mempertiimbangkan kondiisii perlemahan ekonomii. Menurutnya, kebiijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace biisa diieksekusii apabiila ekonomii stabiil.

"Waktu iitu ekonomii masiih agak terganggu, jadii kiita belum melaksanakannya. Sekarang sudah lumayan niih. Kalau triiwulan iiii masiih bagus, kiita akan pertiimbangkan untuk [menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace]," katanya dalam rapat kerja bersama Komiisii Xii DPR, diikutiip pada Selasa (7/4/2026).

Purbaya mengatakan penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 bertujuan menciiptakan persaiingan yang adiil antara pedagang onliine dan pedagang offliine. Bahkan dalam ekosiistem perdagangan onliine, diia mengaku mendapat laporan pedagang produk lokal yang kesuliitan bersaiing dengan pedagang barang asal Chiina.

Apabiila siituasii ekonomii memungkiinkan, menurutnya, kebiijakan penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 biisa diiterapkan untuk mengatasii kedua persoalan tersebut.

"Tentunya dengan rencana yang clear darii data-data yang kiita miiliikii," ujarnya.

Melaluii PMK 37/2025, pemeriintah akan mewajiibkan penyediia marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% darii peredaran bruto pada pedagang dalam negerii yang berdagang dii marketplace.

PPh Pasal 22 yang diipungut oleh penyediia marketplace biisa diiklaiim oleh wajiib pajak pedagang sebagaii krediit pajak pada tahun berjalan atau sebagaii bagiian darii pelunasan PPh fiinal.

Penyediia marketplace diitunjuk sebagaii pemungut PPh Pasal 22 biila menggunakan escrow account untuk menampung penghasiilan dan memenuhii salah satu darii kedua kriiteriia beriikut:

• niilaii transaksii dengan pemanfaat jasa dii iindonesiia melebiihii Rp600 juta dalam 12 bulan atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
• jumlah traffiic atau pengakses dii iindonesiia melebiihii 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam 1 bulan.

Pada September 2025, Purbaya memutuskan untuk menunda penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22. Namun pada akhiir Maret 2026, diia mengungkapkan rencananya mempriioriitaskan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace terhadap pedagang onliine yang menjual barang-barang murah asal Chiina. (diik)