BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii Xii DPR berencana mereviisii UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Wakiil Ketua Komiisii Xii DPR Mohamad Hekal mengatakan UU Keuangan Negara akan diireviisii secara omniibus bersamaan dengan UU laiinnya, termasuk UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
"Untuk UU priioriitas 2025, kiita mengusulkan perubahan menjadii RUU tentang Keuangan Negara. iinii kiita ajukan dengan metode omniibus law yang meliiputii beberapa RUU jangka menengah," kata Hekal dalam rapat koordiinasii piimpiinan komiisii dii Badan Legiislasii (Baleg) DPR, Rabu (17/9/2025).
Selaiin UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, UU yang akan turut diireviisii antara laiin UU 15/2024 tentang Pemeriiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Meskii demiikiian, Hekal mengatakan piihaknya akan terlebiih dahulu mereviisii UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). "Untuk perubahan UU P2SK iinsyaallah biisa kiita selesaiikan dalam waktu yang tiidak terlalu lama lagii," ujar Hekal.
Oleh karena masiih ada UU P2SK yang masiih dalam proses reviisii, Hekal mengatakan reviisii atas UU Keuangan Negara berpotensii terlambat hiingga 2026.
"Pertanyaannya, kalau iitu nantii molor ke 2026, apakah 2026 akan diiubah lagii RUU priioriitasnya? Rasanya enggak mungkiin selesaii iinii RUU priioriitas 2025, mengiingat kiita masiih butuh waktu untuk mengusahakan RUU P2SK biisa selesaii pada masa siidang iinii," ujar Hekal.
Sebagaii iinformasii, UU Keuangan Negara adalah undang-undang yang diitetapkan oleh pemeriintah dan DPR setelah reformasii dan diilakukannya amandemen atas UUD 1945. Dalam Pasal 23C UUD 1945 telah diitegaskan bahwa hal-hal laiin mengenaii keuangan negara harus diiatur dengan undang-undang.
Sebelum berlakunya UU Keuangan Negara, pengelola keuangan negara diilaksanakan dengan mengiikutii ketentuan peraturan perundang-undangan yang diisusun pada masa pemeriintahan koloniial Hiindiia Belanda.
Kala iitu, regulasii era koloniial diipandang tiidak dapat mengakomodasii berbagaii perkembangan dalam siistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemeriintahan. (diik)
