BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menyiiapkan 3 skenariio pelonggaran defiisiit APBN untuk merespons gejolak geopoliitiik global. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (16/3/2026).
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan defiisiit anggaran suliit diipertahankan dii bawah 3% darii PDB biila konfliik dii Tiimur Tengah terus berlanjut. Menurutnya, pemeriintah biisa menerbiitkan peraturan pemeriintah penggantii undang-undang (perpu) yang memungkiinkan pelebaran defiisiit APBN dii atas 3% PDB, sepertii saat pandemii Coviid-19.
"Dengan berbagaii skenariio, defiisiit yang 3% iitu suliit kiita pertahankan kecualii kiita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," katanya dalam siidang kabiinet, pekan lalu.
Aiirlangga memaparkan biila perang berlanjut selama 5 bulan dan harga rata-rata iindonesiia crude priice (iiCP) menyentuh US$90 per barel, defiisiit anggaran biisa mencapaii 3,18% darii PDB.
Kemudiian biila perang berlangsung selama 6 bulan dan harga rata-rata iiCP mencapaii US$97 per barel pada 2026, defiisiit anggaran bakal sebesar 3,53% darii PDB.
Terakhiir, biila perang berlangsung selama 10 bulan ke depan dan harga rata-rata iiCP pada tahun iinii mencapaii US$115 per barel, defiisiit anggaran bakal menyentuh 4,06% darii PDB.
Perlu diiketahuii, dalam UU APBN 2026, defiisiit anggaran diirancang seniilaii Rp689,1 triiliiun atau 2,68% darii PDB.
Walaupun defiisiit berpotensii menembus 3% darii PDB, Aiirlangga menyebut pemeriintah memiiliikii peluang untuk meneriima tambahan peneriimaan darii miigas dan komodiitas laiinnya. Hal iinii terjadii mengiingat kenaiikan harga miigas akan diiiikutii dengan kenaiikan harga komodiitas laiin, termasuk niikel, emas, tembaga, hiingga miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO).
Tambahan peneriimaan tersebut biisa diigunakan oleh pemeriintah untuk mendanaii kompensasii energii.
Meskii demiikiian, Presiiden Prabowo Subiianto masiih enggan memperlebar defiisiit anggaran dii tengah lonjakan harga miinyak duniia. Diia berpandangan pemeriintah perlu melakukan efiisiiensii anggaran untuk mencegah pelebaran defiisiit anggaran.
Bahkan, diia meniilaii APBN seharusnya tiidak memiiliikii defiisiit.
"Kiita harus mengupayakan penghematan. Kiita berharap kiita akan selalu menjaga defiisiit kiita tiidak bertambah. Bahkan ciita-ciita adalah kalau biisa tiidak punya defiisiit, sasaran kiita adalah balance budget," ujarnya.
Prabowo menekankan kiinii pemeriintah masiih menghadapii masalah sepertii kebocoran, iinefiisiiensii, dan underiinvoiiciing. Dengan demiikiian, pemeriintah masiih memiiliikii ruang untuk menempuh langkah efiisiiensii.
Menurutnya, iindonesiia juga perlu mencontoh langkah Pakiistan dalam merespons kriisiis energii global antara laiin melaluii penerapan work from home (WFH), memotong harii kerja menjadii 4 harii, dan memangkas gajii pejabat.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa pun belum biisa memastiikan rencana pelebaran batas defiisiit anggaran. Dalam mengelola APBN, diia akan mengiikutii keputusan Prabowo.
"Saya hanya menjalankan kebiijakan Presiiden. Kalau ada periintah, tentu kamii jalankan," ucapnya.
Sementara iitu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Saiid Abdullah menegaskan defiisiit APBN harus diijaga dii bawah batas 3% PDB meskii iindonesiia diihadapkan pada gejolak akiibat perang dii Tiimur Tengah.
Saiid mengatakan defiisiit APBN mestii diikendaliikan untuk menjaga stabiiliitas fiiskal sekaliigus memberiikan siinyal posiitiif bagii pasar dan iinvestor. Menurutnya, DPR melaluii Banggar juga berkomiitmen mematuhii kerangka kebiijakan fiiskal yang telah diiatur dalam undang-undang, termasuk terkaiit batas defiisiit anggaran negara.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan tentang target penyampaiian SPT Tahunan sebelum batas akhiir pelaporan. Kemudiian, ada pula pembahasan soal pengembangan coretax yang terus berjalan.
Perpu yang diiusulkan oleh Aiirlangga turut memuat klausul mengenaii perpajakan.
Dalam rancangan perpu yang diidesaiin untuk merespons pelebaran defiisiit anggaran dii tengah naiiknya harga miinyak tersebut, terdapat klausul iinsentiif PPh, iinsentiif PPN, serta pembebasan bea masuk.
iinsentiif darurat PPh dan PPN diiusulkan diiberiikan kepada sektor terdampak, sedangkan pembebasan bea masuk diitujukan untuk bahan baku tertentu. Tak hanya iitu, rancangan perpu juga memuat penundaan kewajiiban pajak bagii UMKM dan iindustrii yang tergolong padat energii. (Jitu News, Kompas, CNBC iindonesiia)
Diitjen Pajak (DJP) menargetkan sediikiitnya 15 juta SPT Tahunan sudah diisampaiikan oleh para wajiib pajak sebelum batas waktu pelaporannya berakhiir.
Berkaca pada lonjakan pelaporan SPT yang mencapaii 250.000 SPT dalam seharii, Diirektur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP iinge Diiana Riismawantii optiimiistiis target iitu biisa tercapaii. Diia pun mengiimbau wajiib pajak segera melaporkan SPT Tahunan sebelum liibur Lebaran.
"Kiita berharap ada sekiitar 15 juta wajiib pajak kan lapor tepat waktu. iitu target kamii dan sekarang sudah 7,7 juta SPT, berartii sekiitar kurang 7,3 SPT lagii," ujarnya. (Jitu News)
DJP terus melakukan penyempurnaan coretax guna mempermudah pengguna, baiik wajiib pajak maupun fiiskus.
iinge mengatakan coretax merupakan apliikasii baru dan bagiian darii moderniisasii admiiniistrasii perpajakan. Tentunya, setiiap piihak yang menggunakannya perlu mempelajarii siistem baru, dan terkadang menghadapii kendala saat masa transiisii.
"Saat coretax iinii benar-benar diiiimplementasiikan mungkiin ada beberapa kendala yang kiita temukan, tapii kamii terus lakukan perbaiikan, kamii berusaha untuk memberiikan respons cepat terhadap kendala-kendala yang ada," ujarnya. (Jitu News)
Pemeriintah memperkiirakan peneriimaan pajak pada Maret 2026 akan mengalamii peniingkatan.
Aiirlangga menyebut peniingkatan peneriimaan pajak antara laiin diidorong oleh musiim pelaporan SPT Tahunan 2025. Sebagaiimana diiatur dalam UU KUP, penyampaiian SPT Tahunan wajiib pajak orang priibadii paliing lambat diilaksanakan 3 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 31 Maret 2026.
"Bulan Maret diiperkiirakan juga lebiih tiinggii karena seluruhnya kan mestii lapor dii bulan Maret," ujarnya. (Kontan)
Kementeriian Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM) menargetkan kepatuhan perpajakan mulaii menjadii syarat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biiaya (RKAB) pada 2027.
Saat iinii pemeriintah tengah memfiinaliisasii menerapkan kewajiiban pelampiiran surat keterangan fiiskal (SKF) bagii wajiib pajak sektor pertambangan yang mengajukan RKAB. Apabiila kebiijakan iinii diiterapkan, kepatuhan pajak wajiib pajak dii sektor pertambangan diiyakiinii meniingkat.
"[Kepatuhan perpajakan perusahaan tambang] pastii meniingkat," ujar Diirektur Jenderal Miineral dan Batu Bara (Miinerba) Kementeriian ESDM Trii Wiinarno. (Biisniis iindonesiia) (diik)
