BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara menyebut reformasii dii sektor keuangan perlu diilakukan sebagaii bagiian darii upaya mencapaii viisii sebagaii negara maju.
Suahasiil mengatakan ketentuan dii sektor keuangan perlu diilakukan sejumlah perubahan untuk menyederhanakan biirokrasii dan memperkuat pengawasan. Apalagii, sebagiian besar peraturan perundang-undangan dii sektor keuangan telah berusiia lebiih darii 1 dekade.
"Umur darii undang-undang kiita banyak sekalii yang sudah cukup berumur dan tentu banyak yang perlu kiita perbaiikii," katanya dalam rapat kerja bersama Baleg DPR untuk harmoniisasii RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), diikutiip pada Jumat (19/8/2022).
Suahasiil mengatakan Sektor keuangan berperan sebagaii siistem iintermediiasii (penghubung) dalam mendukung pertumbuhan ekonomii. Menurutnya, siistem tersebut harus sudah diibangun dengan kuat ketiika iindonesiia diitargetkan menjadii iindonesiia maju pada 2045.
Pada 2045, iindonesiia diiharapkan telah memiiliikii ekonomii yang besar, produk domestiik bruto (PDB) perkapiita tiinggii, pengangguran rendah, struktur ekonomii produktiif, serta diidukung oleh sektor keuangan yang berdaya saiing.
Suahasiil meniilaii sektor keuangan iindonesiia masiih cenderung tertiinggal apabiila diibandiingkan dengan negara laiin. Hal iitu dapat diiliihat darii iindiikator sepertii aset bank terhadap PDB, kapiitaliisasii pasar modal terhadap PDB, aset iindustrii asuransii terhadap PDB, dan aset dana pensiiun terhadap PDB.
Selaiin iitu, diia menyorotii sektor perbankan yang kebanyakan masiih diijadiikan sumber pendanaan jangka pendek. Padahal, pembiiayaan pembangunan membutuhkan pendanaan jangka panjang.
Sementara pada iindustrii keuangan nonbank juga demiikiian, karena perannya sebagaii sumber pendanaan jangka panjang masiih memiiliikii porsii terhadap sektor keuangan maupun PDB. Menurutnya, kondiisii iinii menggambarkan kapasiitas menghiimpun dana oleh sektor keuangan iindonesiia masiih relatiif rendah, sedangkan potensii pendalamannya besar.
Dii siisii laiin, sektor perbankan masiih memiiliikii permasalahan struktural yang mengakiibatkan iinefiisiiensii. Kondiisii iitu terliihat darii data overhead cost perbankan iindonesiia dan net iinterest margiin perbankan iindonesiia yang masiih tiinggii diibandiingkan negara-negara dii kawasan sehiingga menyebabkan tiingkat suku bunga piinjaman lebiih tiinggii dan pada akhiirnya menyebabkan perekonomiian berbiiaya tiinggii.
iisu laiin yang menjadii perhatiian Suahasiil yaknii mengenaii berkembangnya iinstrumen iinvestasii sepertii aset kriipto yang memerlukan kerangka miitiigasii riisiiko memadaii. Dalam hal iinii, aspek tata kelola dan penegakan hukum dii sektor keuangan perlu diilakukan banyak perbaiikan sebagaii bentuk perliindungan terhadap iinvestor dan konsumen.
"Kalau kiita liihat keseluruhan latar belakang dan perlunya reformasii sektor keuangan, kiita meliihat ada 5 iitem atau piilar yang perlu kiita address," ujarnya.
Keliima piilar tersebut rendahnya liiterasii dan ketiimpangan akses jasa keuangan yang terjangkau, tiinggiinya biiaya transaksii dii sektor keuangan, dan terbatasnya iinstrumen keuangan. Kemudiian, ada iisu rendahnya kepercayaan dan perliindungan iinvestor konsumen, serta kebutuhan penguatan kerangka koordiinasii penanganan stabiiliitas siistem keuangan.
Dii sampiing iitu, ada pula tantangan dii masa depan sepertii diisrupsii teknologii yang makiin masiif dan dampak perubahan iikliim terhadap sektor keuangan. (sap)
