BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menyerahkan daftar iinventariis masalah (DiiM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) kepada Dewan Perwakiilan Rakyat (DPR).
Mewakiilii pemeriintah, Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengatakan perubahan UU P2SK merupakan langkah strategiis yang bertujuan untuk membangun fondasii ekonomii iindonesiia yang lebiih kuat. Dengan begiitu, sektor keuangan diiharapkan menjadii motor penggerak perekonomiian ke depannya.
"Perubahan iinii diipandang sebagaii langkah strategiis untuk menjaga kesiinambungan kebiijakan, memberiikan kepastiian hukum, serta memperkuat kejelasan pembagiian peran dan kewenangan antar lembaga dii sektor keuangan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komiisii Xii DPR, Rabu (4/2/2026).
Purbaya berpandangan perubahan UU P2SK dapat membawa dampak posiitiif antara laiin memperkuat stabiiliitas siistem keuangan nasiional serta meniingkatkan kepercayaan publiik terhadap sektor keuangan.
Diia menambahkan sebenarnya fundamental perekonomiian iindonesiia saat iinii cukup stabiil dii tengah diinamiika global. Namun untuk mendorong pertumbuhan yang lebiih tiinggii, ekonomii nasiional perlu diidukung oleh sektor keuangan yang sehat.
"Sektor keuangan harus diidorong sebagaii mesiin pertumbuhan yang mampu mengaliirkan pembiiayaan ke sektor produktiif, dengan manajemen riisiiko yang soliid," papar Menkeu.
Purbaya mengatakan reformasii sektor keuangan diimulaii dengan penerbiitan UU P2SK. Dalam proses iimplementasiinya, UU P2SK telah melaluii mekaniisme pengujiian UU dii Mahkamah Konstiitusii (MK). Melaluii putusannya, MK memberiikan sejumlah penegasan, khususnya terkaiit pengaturan kewenangan dan mekaniisme tata kelola dii sektor keuangan.
Pertama, MK menegaskan pembagiian kewenangan penyeliidiikan dii sektor jasa keuangan harus sesuaii ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatiikan priinsiip koordiinasii dan akuntabiiliitas.
Kedua, MK memutuskan perubahan mekaniisme persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kegiiatan operasiional Lembaga Penjamiin Siimpanan (LPS). Purbaya pun menyebut putusan MK bersiifat fiinal dan mengiikat, serta menjadii bagiian yang tiidak terpiisahkan darii siistem hukum nasiional.
"Dengan demiikiian diiperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstiitusii melaluii pengusulan RUU kumulatiif terbuka," paparnya.
Dengan mengoptiimaliisasii pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Purbaya mengeklaiim pemeriintah dan DPR bertekad menciiptakan kondiisii perekonomiian yang tangguh dan lebiih maju untuk menjaga keseiimbangan dan kesatuan negara.
"Selanjutnya, pemeriintah siiap melakukan pembahasan bersama DPR sesuaii dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutup Purbaya. (diik)
