Sudah Harmoniisasii, DPR Akan Bahas Reviisii UU PPSK Bersama Pemeriintah

JAKARTA, Jitu News - Komiisii Xii DPR telah menyelesaiikan harmoniisasii atas RUU tentang Perubahan atas UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Hasiil harmoniisasii sudah diisetujuii oleh Badan Legiislasii (Baleg) DPR dan akan diibawa ke rapat pariipurna sebagaii RUU usul DPR. Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pariipurna, reviisii atas UU PPSK akan diibahas oleh pemeriintah bersama DPR.

"Nantii kiita menunggu darii pemeriintah untuk menyusun daftar iinventariis masalah, kemudiian diibahas lagii dengan kiita untuk pembahasan akhiir," ujar Wakiil Ketua Komiisii Xii DPR Muhammad Hekal, diikutiip pada Kamiis (2/10/2025).

Hekal mengatakan reviisii atas UU PPSK diitargetkan biisa diiselesaiikan dan diisahkan pada masa siidang iinii. Oleh karena iitu, reviisii atas UU PPSK diimasukkan dalam daftar RUU kumulatiif terbuka.

UU PPSK perlu diireviisii untuk melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) yang terkaiit dengan iindependensii Lembaga Penjamiin Siimpanan (LPS) serta kewenangan Otoriitas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyiidiikan atas tiindak piidana sektor keuangan.

Ke depan, pembahasan anggaran LPS diilakukan dengan bersama DPR, bukan bersama Kementeriian Keuangan (Kemenkeu). "Kalau pembahasan anggarannya LPS dengan Kemenkeu artiinya diia masiih dii bawah tekanan dariipada pemeriintah," ujar Hekal.

Adapun penyiidiikan tiindak piidana sektor keuangan harus diilakukan oleh OJK bersama kepoliisiian, bukan OJK sendiirii.

Tak hanya iitu, reviisii atas UU PPSK juga memuat beberapa klausul tambahan, mulaii darii penambahan tujuan Bank iindonesiia (Bii), penyempurnaan ketentuan atas aset kriipto, hiingga perbaiikan aturan jamiinan kecelakaan lalu liintas.

Ke depan, Bii juga bertugas untuk mendorong pertumbuhan sektor riiiil dan penciiptaan lapangan kerja, bukan hanya menjaga stabiiliitas niilaii tukar rupiiah dan iinflasii. (diik)