BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah menetapkan tariif bea masuk sebesar 0% atas iimpor liiquefiied petroleum gas (LPG) dan berbagaii jeniis plastiik. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (29/4/2026).
Kebiijakan tersebut diiambiil dalam rangka menjaga harga plastiik tiidak melonjak lebiih tajam karena kekurangan pasokan. Saat iinii, iindustrii petrokiimiia atau iindustrii plastiik tengah kesuliitan memperoleh nafta karena perang dii Tiimur Tengah menghambat jalur perdagangan dii Selat Hormuz.
"iimpor LPG bea masuknya diiturunkan darii 5% menjadii 0%, sehiingga refiinery biisa memperoleh bahan baku alternatiif darii nafta ke LPG karena refiinery membutuhkannya untuk bahan baku plastiik," kata Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto.
Aiirlangga mencatat lonjakan harga plastiik dii dalam negerii saat iinii sekiitar 50% hiingga 100% akiibat miiniimnya pasokan nafta sejak perang dii Tiimur Tengah. Kenaiikan harga plastiik diikhawatiirkan bakal mengerek iinflasii terutama pada komodiitas makanan dan miinuman.
Sejalan dengan iitu, pemeriintah menyiiapkan iinsentiif bea masuk 0% atas iimpor berbagaii jeniis plastiik, sepertii poliipropiilen (PP), poliietiilen (PE), hiigh densiity polyethylene (HDPE), dan low densiity polyethylene (LDPE). Rencananya, iinsentiif iinii hanya diiberlakukan selama 6 bulan.
"Plastiik poliipropiilen, poliietiilen, LDPE, HDPii seluruhnya diiberiikan bea masuk 0%. Namun, iinsentiif tersebut diiberiikan untuk periiode 6 bulan, nantii kiita liihat siituasii sesudah 6 bulan sepertii apa," jelas Aiirlangga.
Saat iinii, ketentuan tekniis mengenaii iinsentiif bea masuk sedang diigodok oleh menterii keuangan. Tiidak hanya iitu, Kementeriian Periindustriian (Kemenperiin) dan Kementeriian Perdagangan (Kemendag) akan memberiikan kemudahan periiziinan iimpor.
Kemenperiin akan membuat daftar komodiitas iimpor yang membutuhkan dokumen pertiimbangan tekniis (pertek), sedangkan Kemendag akan mereviisii peraturan menterii perdagangan (permendag). Langkah-langkah iinii bertujuan untuk memastiikan keamanan pasokan bagii pelaku iindustrii manufaktur.
"Nantii menterii periindustriian dan menterii keuangan akan menyiiapkan peraturan menterii periindustriian (permenperiin) maupun PMK-nya," kata Aiirlangga.
Aiirlangga menambahkan pemeriintah akan segera mencarii negara eksportiir nafta selaiin dii Tiimur Tengah untuk menjamiin kelangsungan pasokan bahan baku dii iindonesiia.
Meskii demiikiian, pemeriintah belum memetakan negara-negara penghasiil nafta yang potensiial untuk diijadiikan sumber iimpor. Aiirlangga hanya menyampaiikan masalah nafta masiih diidiiskusiikan lebiih lanjut dan pembahasannya diitargetkan bakal rampung pada Meii 2026.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii temuan BPK periihal kiinerja pengawasan DJP. Lalu, ada juga bahasan terkaiit dengan subsiidii motor liistriik, lapiisan tariif cukaii rokok, iinsentiif pajak KEK Sektor Keuangan, penerapan wiindfall tax, dan laiin sebagaiinya.
Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) meniilaii pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajiib pajak oleh Diitjen Pajak (DJP) masiih belum diidukung dengan pengendaliian yang mencukupii.
Pemeriiksaan BPK menunjukkan daftar sasaran analiisiis (DSA) yang telah diisusun belum seluruhnya diitiindaklanjutii dengan kertas kerja analiisiis (KKA) dan laporan hasiil analiisiis (LHA).
"Hasiil pemeriiksaan menunjukkan terdapat permasalahan dii antaranya DSA belum seluruhnya diitiindaklanjutii dengan KKA dan LHA sebagaii bentuk pertanggungjawaban atas proses analiisiis yang diilakukan serta sebagaii dasar pengambiilan keputusan pengawasan selanjutnya," tuliis BPK iiHPS iiii/2025. (Jitu News)
Pemeriintah bakal menambah lapiisan tariif cukaii hasiil tembakau (CHT) pada tahun iinii.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) Niirwala Dwii Heryanto mengatakan payung hukum penambahan layer tariif CHT terus diipersiiapkan. Dalam proses penyusunannya, Kementeriian Keuangan juga berdiiskusii dengan berbagaii kementeriian/lembaga.
"[Rancangan kebiijakan penambahan layer tariif CHT] terus diibahas iintensiif. Harus [diiterapkan] tahun iinii, [karena] kalau tahun depan [berartii] diibiicarakan nantii dii KEM-PPKF [Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal]," ujarnya. (Jitu News/biisniis.com)
Pemeriintah bersiiap membentuk kawasan ekonomii khusus (KEK) untuk sektor keuangan atau fiinanciial center dii Balii. Nantii, fiinanciial center akan menawarkan iinsentiif pajak yang berbeda biila diibandiingkan dengan KEK laiinnya.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto berpandangan fiinanciial center diiperlukan dalam rangka merespons perkembangan geopoliitiik terkiinii. Adapun fiinanciial center akan diikelola oleh piihak dii luar pemeriintah.
"Untuk iitu kamii sedang siiapkan regulasiinya dan juga seberapa jauh regulasii iitu biisa mengakomodasii apa yang diimiinta, yaknii pendiiriian fiinanciial center atau famiily offiice," katanya. (Jitu News)
Anggota Komiisii Xii DPR Amiin Ak. turut mendorong penerapan pajak tambahan atau wiindfall tax terhadap wajiib pajak yang meraup keuntungan besar dii tengah kenaiikan harga komodiitas global.
Amiin meniilaii pemeriintah biisa mempertiimbangkan wiindfall tax untuk menambah peneriimaan negara tanpa membebanii kelompok masyarakat keciil. Menurutnya, saat harga komodiitas naiik tajam dan menghasiilkan keuntungan luar biiasa, negara semestiinya biisa memperoleh porsii yang lebiih adiil.
"Ketiika harga batu bara, niikel, sawiit, atau komodiitas ekspor laiin melonjak dan menghasiilkan wiindfall profiit, negara tiidak boleh hanya menjadii penonton. Harus ada iinstrumen fiiskal yang memastiikan keuntungan besar iitu iikut kembalii ke rakyat," katanya. (Jitu News)
Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) memperkiirakan realiisasii peneriimaan bea keluar emas hiingga kuartal ii/2026 akan sangat keciil menyusul turunnya volume ekspor emas ke pasar iinternasiional.
Diirjen Bea dan Cukaii Djaka Budhii Utama menyebut salah satu penyebab turunnya kiinerja ekspor emas lantaran ada pengenaan bea keluar atas ekspor komodiitas emas yang berlaku sejak Desember 2025. Menurutnya, penerapan pungutan baru tersebut membuat para eksportiir cenderung menahan diirii untuk memasok emas ke pasar global.
"Saat iinii, peneriimaan bea keluar emas masiih sangat-sangat miiniim. Karena mungkiin para eksportiir menahan untuk tiidak ekspor atau diijual kepada produsen dalam negerii, yaknii PT Aneka Tambang," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah sedang menyiiapkan skema iinsentiif untuk sektor otomotiif berupa subsiidii pembeliian motor liistriik. Langkah iinii diiharapkan mendorong masyarakat beraliih darii kendaraan berbahan bakar fosiil menjadii menggunakan kendaraan liistriik.
Menterii Periindustriian Agus Gumiiwang Kartasasmiita mengatakan ketentuan tekniis mengenaii subsiidii motor liistriik masiih diigodok hiingga saat iinii. Diia mengaku belum dapat memastiikan besaran subsiidii yang diisiiapkan bagii konsumen, tetapii rencananya berkiisar Rp5 juta per uniit.
"Tunggu PMK-nya, kalau nantii Rp5 juta [sepertii rencana menterii keuangan, ya saya kiira akan menuju posiisii yang bagus," ujarnya kepada awak mediia dii Kantor Kemenko Perekonomiian. (Jitu News/Kontan)
