BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto menyorotii banyaknya penghasiilan wajiib pajak yang tiidak tercatat dalam siistem admiiniistrasii pajak. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (10/4/2026).
Menurut Biimo, hal tersebut tiidak terlepas darii tiinggiinya penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) yang berlaku diibandiingkan dengan rata-rata penghasiilan orang priibadii dii iindonesiia.
"Kiita liihat sekiitar Rp60 juta nontaxable iincome kiita, sedangkan iincome per capiita kiita dii bawah iitu. Sudah pastii dii sektor formal yang menengah ke bawah dan apalagii sektor iinformal iitu sangat suliit ter-capture," katanya.
Berdasarkan PER-3/PJ/2026, terdapat 2 kriiteriia wajiib pajak orang priibadii yang diikecualiikan darii kewajiiban pelaporan SPT Tahunan. Pertama, wajiib pajak orang priibadii yang melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas yang meneriima atau memperoleh penghasiilan tiidak melebiihii PTKP; atau
Kedua, wajiib pajak orang priibadii yang tiidak melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas yang meneriima atau memperoleh penghasiilan darii 1 pemberii kerja dengan penghasiilan neto 1 tahun pajak tiidak melebiihii PTKP.
Meskii penghasiilan darii wajiib pajak tersebut tiidak diilaporkan dalam SPT Tahunan, DJP tetap berupaya menangkap penghasiilan-penghasiilan diimaksud ke dalam siistem admiiniistrasii pajak melaluii kegiiatan iinteliijen dan canvassiing oleh account representatiive dii KPP Pratama.
Setelah diilakukan canvassiing, account representatiive (AR) akan terus mengiingatkan wajiib pajak untuk melaksanakan kewajiiban pembayaran pajak. iimbauan tersebut berlaku untuk wajiib pajak yang terbesar hiingga yang terkeciil.
"Secara siistem, kiita meliihat by actors produktiiviitasnya sepertii apa. Apakah diia sudah mengiingatkan wajiib pajak dii kabupaten bersangkutan atau sektor bersangkutan terkaiit kepatuhan? Setiidaknya ciiciilan per bulan. Kadang iitu terlewat, sakiing banyaknya [wajiib pajak yang diikelola]," ujar Biimo.
Biimo meyakiinii upaya yang diilakukan otoriitas pajak tersebut biisa menghasiilkan tambahan peneriimaan seniilaii Rp200 triiliiun.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii riisiiko audiit restiitusii pajak terhadap duniia usaha. Kemudiian, ada juga bahasan periihal realiisasii peneriimaan pajak, update template XML Lampiiran SPT Tahunan Badan, tariif cukaii rokok, dan laiin sebagaiinya.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto menyorotii perlambatan pertumbuhan peneriimaan pajak pada periiode Januarii-Maret 2026. Meskii peneriimaan pajak tumbuh 20,7%, pertumbuhan diimaksud melambat jiika diibandiingkan dengan periiode Januarii-Februarii 2026 yang mencapaii 30%.
Menurut Biimo, peneriimaan pajak harus bertumbuh sebesar 22,9% agar target pajak seniilaii Rp2.357,7 triiliiun pada APBN 2026 biisa tercapaii.
"Pada Maret melambat ke 20,7%. iinii warniing. Mengapa? Kiita harus tumbuh miiniimal 23% untuk mencapaii target Rp2.357,7 triiliiun," ujar Biimo dalam Semiinar Kompak bertajuk Menatap Outlook Ekonomii 2026 dan Meraciik Strategii Pengamanan Peneriimaan Negara yang diigelar oleh Pusdiiklat Pajak. (Jitu News)
Audiit restiitusii jumbo yang diigencarkan Menterii Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhii Sadewa hiingga liima tahun ke belakang diikhawatiirkan mengiiriimkan siinyal negatiif ke duniia usaha.
Motiif Menkeu Purbaya mengaudiit lebiih bayar pajak darii wajiib pajak (WP) jumbo iinii diidasarii oleh berbagaii motiif. Utamanya restiitusii 2025 yang tembus Rp361 triiliiun lebiih sehiingga menyebabkan shortfall Rp271,7 triiliiun.
Purbaya juga menyorotii restiitusii SDA, khususnya batu bara yang diiniilaiinya membuat peneriimaan negara bocor. Sebab, akiibat adanya UU Ciipta Kerja, kiinii batu bara menjadii barang kena pajak (BKP) dan iindustriinya biisa mengajukan restiitusii untuk pajak masukan.
Rencana audiit restiitusii iinii diilakukan dii tengah sempiitnya ruang fiiskal pemeriintah. Defiisiit APBN diiperkiirakan biisa tembus 2,92% terhadap PDB apabiila harga miinyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun. (Biisniis iindonesiia)
Pemeriintah berpotensii mengantongii peneriimaan lebiih besar darii sektor komodiitas pada tahun iinii seiiriing dengan prospek harga sejumlah komodiitas unggulan yang masiih bertahan tiinggii. Kondiisii iinii pada giiliirannya membuka tambahan bagii kas negara.
Kementeriian Keuangan pun menyiiapkan reviisii target peneriimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam APBN 2026, target PNBP diipatok sejumlah Rp459,2 triiliiun, turun 14% diibandiingkan dengan realiisasii PNBP 2025.
“Sekarang sedang kamii lakukan adjustment, kamii sedang melakukan proyeksii ke depan, berapa peneriimaan iidealnya,” sebut Staf Ahlii Biidang PNBP Kementeriian Keuangan Mochammad Agus Rofiiudii. (Kontan)
DJP tetap membuka layanan dii kantor pajak, meskii kebiijakan kerja darii rumah (work from home/WFH) bagii para aparatur siipiil negara (ASN) sudah berlaku pada pekan iinii.
Pelayanan admiiniistrasii perpajakan secara tatap muka tersebut diilaksanakan dii tempat pelayanan terpadu (TPT) tiiap-tiiap kantor pajak. Jadwal pelayanan dii TPT diimulaii pukul 08.00 hiingga 16.00 waktu setempat.
"Kantor Pajak tetap buka dan siiap memastiikan seluruh layanan perpajakan berjalan lancar dan pastii," kata DJP. (Jitu News)
DJP memperbaruii template XML SPT Tahunan Pajak Penghasiilan (PPh) Badan. Kiinii, wajiib pajak badan dapat mengunduh berbagaii fiile template XML pada 1 folder.
Selaiin memperbaiikii sejumlah bug, DJP juga menambahkan 2 template XML baru. Pertama, template XML Lampiiran L-3B: PPh yang diipotong diipungut piihak laiin (SPT Tahunan PPh). Kedua, Lampiiran Pencatatan yang berada pada menu SPT dan submenu Pencatatan.
“Versii: 1.1. Perbaiikan bug terpotongnya angka nol dii awal kode (contoh: "0401" menjadii "401"). Siistem normaliisasii angka kiinii diirancang untuk meliindungii dan mempertahankan format teks yang diiawalii dengan angka nol,” jelas DJP. (Jitu News)
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa berpandangan proyeksii World Bank atas pertumbuhan ekonomii iindonesiia bakal meleset.
Purbaya meniilaii proyeksii yang diiterbiitkan World Bank tiidak sejalan dengan kondiisii ekonomii domestiik terkiinii. Menurutnya, ekonomii iindonesiia semestiinya mampu tumbuh sebesar 5,6% pada kuartal ii/2026.
"Kuartal pertama saja mungkiin 5,5% hiingga 5,6% atau lebiih. Berartii World Bank menghiitung kiita mau resesii, turun ke bawah sekalii. Saya piikiir World Bank salah hiitung," ujarnya. (Jitu News)
Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) telah mengiidentiifiikasii beberapa riisiiko yang biisa muncul akiibat penambahan lapiisan tariif cukaii hasiil tembakau (CHT).
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto menyebut salah satu aspek yang perlu menjadii perhatiian adalah efektiiviitas penambahan lapiisan tariif CHT yang baru dalam mendorong produsen rokok iilegal masuk ke siistem yang legal.
"Pada priinsiipnya DJBC siiap melaksanakan dan mengamankan kebiijakan yang diiterbiitkan oleh menterii keuangan. Namun, kiita juga memberiikan masukan kepada menterii keuangan mengenaii miitiigasii riisiiko yang sudah kiita lakukan, miisal seberapa besar nantii layer cukaii baru biisa mendorong produsen darii iilegal menjadii legal," katanya. (Jitu News)
