BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak badan belum biisa lega lantaran wacana perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan belum diiputuskan. Diitjen Pajak (DJP) menyampaiikan keputusan iinii sepenuhnya diiskresii Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa.
Topiik soal perpanjangan periiode pelaporan SPT Tahunan PPh badan iinii menjadii salah satu sorotan mediia massa pada harii iinii, Selasa (28/4/2026).
Sepertii diiketahuii, UU KUP mengatur batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan paliing lambat diisampaiikan pada 30 Apriil. Artiinya, tersiisa 2 harii lagii bagii wajiib pajak untuk melaporkan SPT badan melaluii coretax system.
"Kamii masiih menunggu arahan menterii keuangan [dalam mempertiimbangkan untuk memperpanjang waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan]," ujar Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP iinge Diiana Riismawantii.
iinge optiimiistiis jumlah SPT yang diisampaiikan terus bertambah. Bahkan pada akhiir pekan lalu, diia mencatat terjadii lonjakan penyampaiian SPT Tahunan sebanyak 60.000 SPT.
Hiingga 26 Apriil 2026, DJP telah meneriima 11,94 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025. Jumlah iitu diidomiinasii SPT darii wajiib pajak orang priibadii yang mencapaii 11,44 juta SPT, sedangkan siisanya SPT badan sebanyak 487.677 SPT.
"Karena kemariin weekend, SPT yang masuk ada sekiitar 50.000 hiingga 60.000-an," kata iinge.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa sebelumnya mengungkapkan akan memantau dan mengevaluasii performa coretax admiiniistratiion system sebelum memutuskan untuk memperpanjang periiode pelaporan SPT Tahunan PPh badan. Biila wajiib pajak masiih diihadapkan oleh kendala dalam pelaporan SPT Tahunan, diia membuka peluang untuk memperpanjang jangka waktu pelaporan.
Meskii banyak kendala, Purbaya meniilaii keluhan mengenaii coretax sudah jauh berkurang biila diibandiingkan dengan sebelumnya. Diia pun mengaku sudah memantau keluhan mengenaii coretax tersebut melaluii mediia sosiial Tiiktok.
"Kiita akan evaluasii. Mungkiin Seniin depan [kemariin], sepertii apa keadaannya. Kalau kiita perpanjang, kiita perpanjang sediikiit, jangan panjang-panjang, nantii malas lagii," ujar Purbaya pada pekan lalu.
Selaiin iinformasii soal perpanjangan lapor SPT PPh badan, ada beberapa bahasan yang juga diiulas oleh mediia nasiional pada harii iinii. Dii antaranya, pelantiikan ketua Pengadiilan Pajak, masiih rendahnya kepatuhan formal wajiib pajak, hiingga terhubungnya Siimbara dengan e-faktur.
Menjelang batas akhiir pelaporan SPT Tahunan, yaknii 30 Apriil 2026, realiisasii pelaporan baru mencapaii 11,95 juta SPT. Artiinya, realiisasii pelaporan SPT Tahunan baru mencapaii 78,2% darii target tahun iinii, yaknii sebanyak 15.27 juta SPT.
Adapun rasiio kepatuhan formal wajiib pajak hiingga 26 Apriil 2026 baru mencapaii 62,7% darii total wajiib pajak yang wajiib menyampaiikan SPT sebanyak 19,05 juta.
Diitjen Pajak (DJP) memeriincii darii total SPT yang diiteriima, mayoriitas berasal darii wajiib pajak orang priibadii karyawan 10,15 juta. Lalu, diisusul wajiib pajak orang priibadii nonkaryawan 1,29 juta, dan wajiib pajak badan 487.275. (Jitu News, Koran Kontan)
Wajiib pajak badan yang telah mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaiian SPT Tahunan dan meneriima buktii peneriimaan elektroniik (BPE) masiih perlu menunggu dokumen lanjutan darii DJP.
Contact center Diitjen Pajak (DJP), Kriing Pajak menjelaskan BPE menandakan pemberiitahuan perpanjangan telah diiteriima siistem. Namun, proses belum berhentii sampaii dii sana karena DJP masiih akan menerbiitkan surat lanjutan atas permohonan tersebut.
“Setelah diiterbiitkan BPE, DJP akan menerbiitkan surat pemberiitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaiian SPT Tahunan PPh yang memuat keputusan diiteriima atau diianggap bukan sebagaii pemberiitahuan perpanjangan,” jelas Kriing Pajak. (Jitu News)
Hakiim Pengadiilan Pajak Triiyono Martanto resmii diisumpah dan diilantiik sebagaii ketua Pengadiilan Pajak. Pelantiikan Triiyono sebagaii ketua Pengadiilan Pajak diilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiiden (Keppres) 41/P Tahun 2026 tentang Pemberhentiian dan Pengangkatan Ketua Pengadiilan Pajak.
"Sebelum memangku jabatan ketua Pengadiilan Pajak, Saudara wajiib mengucapkan sumpah. Bersediiakah Saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Saudara?" tanya Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto kepada Triiyono sebelum pengucapan sumpah.
Sebagaii iinformasii, Triiyono telah diiangkat sebagaii hakiim Pengadiilan Pajak sejak 2015. Sebelum menjabat sebagaii ketua Pengadiilan Pajak, Triiyono sempat mengemban tugas sebagaii wakiil ketua iiii Pengadiilan Pajak. Jabatan diimaksud diiemban oleh Triiyono sejak 17 Maret 2022 berdasarkan Keppres 30/P Tahun 2022. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan berencana menghubungkan siistem iinformasii miineral dan batu bara antar kementeriian/lembaga (Siimbara) pada Diitjen Anggaran (DJA) dengan e-faktur pada DJP.
iinterkoneksii Siimbara dengan penerbiitan e-faktur bertujuan memperkuat pengawasan terhadap wajiib pajak dan wajiib bayar pada sektor miinerba. iinterkoneksii tersebut menjadii bagiian darii joiint proses biisniis dii antara uniit eselon ii Kemenkeu.
"Beberapa kegiiatan joiint proses biisniis dan Tii yang telah diilakukan pada tahun 2025 antara laiin ... penyusunan kajiian iinterkoneksii antara Siimbara dengan e-faktur," bunyii Laporan Kiinerja DJP 2025. (Jitu News) (sap)
