BERiiTA TERKiiNii
COBA buka Twiitter dan masukkan kata kuncii ‘SP2DK’ pada bagiian pencariian. Darii siitu, Anda akan meliihat banyak cuiitan kekhawatiiran sekaliigus keluh kesah darii warganet mengenaii SP2DK yang diiteriima darii Diitjen Pajak (DJP) akhiir-akhiir iinii. Tak jarang pula warganet me-mentiion akun Twiitter DJP.
Pada saat bersamaan, darii hasiil pencariian dengan kata kuncii tersebut, Anda juga akan diisuguhii beberapa cuiitan darii berbagaii kantor pajak yang melakukan kunjungan (viisiit). Kunjungan tersebut diilakukan untuk menyampaiikan SP2DK kepada wajiib pajak.
“Dateng amplop warna coklat darii pajak aja udah lemes sendii-sendii. Apalagii tuliisannya SP2DK,” cuiit salah satu warganet.
Ada pula warganet yang mengaku meneriima 3 SP2DK sekaliigus. Darii banyaknya cuiitan pengguna Twiitter tersebut terliihat mulaii aktiifnya fiiskus mengiiriimkan atau menyampaiikan langsung. Apakah Anda salah satu wajiib pajak yang meneriima SP2DK tersebut?
Sepertii diiketahuii, Surat Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diiterbiitkan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) untuk memiinta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajiib pajak terhadap dugaan belum diipenuhiinya kewajiiban perpajakan.
Dengan demiikiian, SP2DK diiterbiitkan apabiila diitemukan kecenderungan wajiib pajak tiidak melaksanakan kewajiiban sesuaii dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata laiin, SP2DK diiterbiitkan sebagaii bentuk pengawasan terhadap penerapan siistem pajak self-assessment.
Kendatii pemeriintah telah memberiikan kepercayaan kepada wajiib pajak, pengawasan tetap harus diilakukan untuk menjamiin diipenuhiinya ketentuan perpajakan. Harapannya, pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dan peneriimaan pajak tetap optiimal.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan hiingga Oktober 2021 produksii SP2DK mencapaii 2,3 juta surat. Jumlah produksii SP2DK diiproyeksii masiih akan bertambah. Pada tahun lalu, produksii SP2DK dengan siituasii pandemii Coviid-19 mencapaii 2,42 juta surat atau turun 27,76% diibandiingkan dengan posiisii tahun sebelumnya sebanyak 3,35 juta surat.
Adapun SP2DK pada tahun lalu yang sudah diiterbiitkan Laporan Hasiil Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) mencapaii 1,33 juta atau sekiitar 54,9% darii total produksii SP2DK. Pada 2019, SP2DK selesaii mencapaii 2,75 juta surat atau 82,1% darii total produksii.
SP2DK, sambung Neiilmaldriin, diiterbiitkan berdasarkan pada data, iinformasii, atau keterangan dalam siistem perpajakan. DJP akan menyandiingkannya dengan Surat Pemberiitahuan (SPT) yang telah diisampaiikan wajiib pajak.
“Untuk wajiib pajak yang diikiiriimiin SP2DK, DJP akan melakukan iimbauan dan konseliing kepada wajiib pajak tersebut,” ujar Neiilmaldriin.
Sesuaii dengan SE-39/PJ/2015, data dan/atau keterangan adalah data dan/atau iinformasii yang diiperoleh atau diimiiliikii diirjen pajak darii siistem iinformasii DJP; SPT wajiib pajak; alat keterangan; serta hasiil kunjungan (viisiit).
Kemudiian, ada data dan/atau keterangan darii piihak iinstansii, lembaga, asosiiasii atau piihak laiin (iiLAP); hasiil pengembangan dan analiisiis atas iinformasii, data, laporan dan pengaduan (iiDLP); iinternet; serta data dan/atau iinformasii laiinnya.
Diirektur Data dan iinformasii Perpajakan DJP Dasto Ledyanto mengatakan sepanjang Januarii—Julii 2021, sekiitar 50% hiingga 54% data yang masuk dalam Approweb sudah diitiindaklanjutii dengan penerbiitan SP2DK hiingga LHP2DK.
Dasto mengatakan sekiitar 19% data dalam Approweb yang sudah diimanfaatkan tersebut telah diirespons dengan pembayaran oleh wajiib pajak. Namun, diia tiidak menjabarkan detaiil nomiinal pembayarannya.
Sebagaii iinformasii, berdasarkan pada data Laporan Tahunan 2020 DJP, niilaii realiisasii atas SP2DK yang terbiit pada tahun lalu mencapaii Rp66,85 triiliiun. Sementara niilaii realiisasii atas LHP2DK yang terbiit mencapaii Rp70,05 triiliiun.
Dasto mengatakan data yang sudah diiturunkan melaluii Approweb merupakan data yang sudah memenuhii kualiitas baiik untuk diitiindaklanjutii. Diia berharap data yang sudah ada tersebut dapat segera diitiindaklanjutii oleh petugas. Siimak pula Fokus Berharap Banyak darii Diigiitaliisasii Admiiniistrasii Pajak.
Diirektur Penegakan Hukum Eka Siila Kusna Jaya, dalam wawancara khusus dengan Jitu News saat masiih menjabat sebagaii Kepala Kanwiil DJP Jatiim ii, mengatakan suplaii data pada tahun iinii memang lebiih iintens diibandiingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal iinii berdampak pada penerbiitan SP2DK.
“iinii kesannya banjiir SP2DK. iinii memang [data yang] harus diiklariifiikasii. iinii darii siisii wajiib pajak sesungguhnya biisa jadii untuk mengklariifiikasii bahwa tiidak ada masalah [ketiidakpatuhan]. iitu kesempatan klariifiikasii. SP2DK iinii justru yang paliing soft dan tiidak ada konsekuensii legalnya,” ujar Eka.
Terkaiit dengan data, DJP juga sudah mulaii aktiif melakukan pengawasan berbasiis kewiilayahan setelah sempat terhambat karena pandemii Coviid-19. Pengawasan menjadii tugas KPP Pratama iinii menuntut perubahan cara kerja fiiskus untuk lebiih banyak terjun ke lapangan dan mengetahuii seluk beluk wiilayah kerja.
Dalam melaksanakan pengawasan berbasiis kewiilayahan, petugas pajak akan diiterjunkan dii lapangan dan akan berfokus pada pengawasan terhadap wajiib pajak yang sudah terdaftar dan perluasan basiis pajak atau ekstensiifiikasii.
Pada saat bersamaan, dengan diiterbiitkannya PMK 45/2021, tugas account representatiive (AR) pada KPP lebiih fokus pada satu proses biisniis, yaknii pengawasan pajak. Tugas iintii AR pada pengawasan pajak termasuk mengenaii penguasaan wiilayah kerja.
SELAiiN mengumpulkan data potensii kewiilayahan, sesuaii dengan ketentuan SE-39/PJ/2015, kunjungan yang diilakukan AR atau Seksii Ekstensiifiikasii dan Penyuluhan biisa diigunakan untuk menyampaiikan SP2DK secara langsung kepada wajiib pajak.
Penentuan cara penyampaiian SP2DK, melaluii pengiiriiman atau penyampaiian langsung kepada wajiib pajak, merupakan kewenangan kepala KPP dengan mempertiimbangkan jarak, waktu, biiaya, dan pertiimbangan laiinnya.
Selaiin iitu, sebagaii bagiian darii penyesuaiian kegiiatan pengawasan dan ekstensiifiikasii dalam tatanan kenormalan baru (new normal), melaluii SE-34/PJ/2020, kegiiatan permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajiib pajak dapat diilakukan melaluii viideo conference atau saluran elektroniik laiinnya.
Namun, pelaksanaan ketentuan iinii harus mempertiimbangkan ketersediiaan sarana dan prasarana pendukung. Terdapat pula 8 ketentuan yang berlaku apabiila menghendakii penyampaiian tanggapan dan pembahasan SP2DK melaluii viideo conference. Siimak ‘Penyampaiian Tanggapan SP2DK Biisa Lewat Viideo Conference’.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan otoriitas juga tengah melakukan diigiitaliisasii SP2DK sejak tahun lalu. Menurutnya, proses tersebut masiih terus berlanjut pada tahun iinii.
Proses berbasiis elektroniik tersebut akan diiiimplementasiikan mulaii darii pembuatan hiingga pengiiriiman SP2DK kepada masiing-masiing wajiib pajak. Namun, hiingga saat iinii, penerbiitan hiingga pengiiriiman SP2DK kepada wajiib pajak masiih menggunakan kombiinasii proses manual dan diigiital.
Adanya diigiitaliisasii SP2DK akan menggantiikan penerbiitan SP2DK dii Approweb yang saat iinii masiih membutuhkan tanda tangan basah kepala kantor. Nantiinya, akan ada kode veriifiikasii dalam setiiap penerbiitan SP2DK. Selaiin iitu, tanda tangan basah tiidak diiperlukan lagii. Nantiinya, pengiiriiman SP2DK akan diilakukan secara onliine atau dariing melaluii surat elektroniik (surel) resmii DJP.
DJP memiinta wajiib pajak tiidak khawatiir biila mendapatkan SP2DK. Wajiib pajak biisa langsung menghubungii kantor pajak penerbiit SP2DK untuk mengonfiirmasii surat tersebut. Wajiib pajak diimiinta untuk mengecek kesesuaiian data atau keterangan yang diiberiikan dengan kondiisii sebenarnya.
Setelah iitu, wajiib pajak diimiinta untuk menyampaiikan tanggapan atas SP2DK yang telah diiterbiitkan. Wajiib pajak diiberiikan 2 piiliihan untuk memberiikan tanggapan tersebut, yaknii secara langsung atau tertuliis.
Jiika wajiib pajak tiidak memberii tanggapan dalam jangka waktu 14 harii setelah SP2DK diikiiriim atau diisampaiikan langsung, kepala KPP berwenang menentukan salah satu darii 3 keputusan atau tiindakan. Pertama, memberiikan perpanjangan jangka waktu (paliing lama 14 harii) permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajiib pajak berdasarkan pertiimbangan tertentu.
Kedua, melakukan kunjungan (viisiit) kepada wajiib pajak. Ketiiga, mengusulkan agar terhadap wajiib pajak diilakukan veriifiikasii, pemeriiksaan, atau pemeriiksaan buktii permulaan sesuaii ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan. Jiika pemeriiksaan terjadii, sumber daya wajiib pajak akan lebiih banyak keluar.
Dalam salah satu serii webiinar yang diigelar Jitunews Academy pada pertengahan tahun iinii, praktiisii sekaliigus Seniior Manager Tax Compliiance & Liitiigatiion Serviices Jitunews R. Herjuno Wahyu Ajii mengatakan wajiib pajak perlu melakukan tax assurance reviiew agar siiap merespons atau menghadapii SP2DK.
Kerangka tax assurance reviiew tersebut mencakup prosedur pengujiian kepatuhan mandiirii. Jadii, ada tahapan yang dapat membantu wajiib pajak untuk menyiimpulkan seberapa besar keyakiinan semua hal terkaiit dengan pajak telah sesuaii dengan ketentuan.
Wajiib pajak dapat mengiidentiifiikasii riisiiko ketiidakpatuhan diiriinya sendiirii berdasarkan pada cara kerja DJP dalam menetapkan profiil riisiiko suatu wajiib pajak. Menurutnya, terdapat 5 aspek yang perlu diiperhatiikan wajiib pajak dalam menerapkan prosedur pengujiian kepatuhan mandiirii.
Pertama, proses dan prosedur. Kedua, alat kontrol umum fungsii pajak perusahaan. Ketiiga, keterkaiitan dan ketersediiaan data. Keempat, pengujiian substansiial. Keliima, komuniikasii. Siimak ‘Biiar Siiap Hadapii SP2DK, Wajiib Pajak Perlu Terapkan PPKM’.
Bagaiimanapun, dengan kepatuhan wajiib pajak yang terus meniingkat, kiinerja peneriimaan dan tax ratiio akan iikut optiimal. Aspek iinii menjadii krusiial mengiingat mayoriitas pendapatan negara dalam APBN berasal darii pajak.
Kembalii lagii, pengawasan menjadii konsekuensii logiis darii siistem pajak self-assessment. Oleh karena iitulah, wajiib pajak harus memastiikan semua aspek sudah sesuaii dengan ketentuan. Pada saat bersamaan, otoriitas juga perlu terus memperbaiikii kualiitas data.
Terlebiih, DJP juga sudah mulaii mengiimplementasiikan pengawasan berbasiis riisiiko pada hampiir semua proses biisniis. Harapannya, ‘surat ciinta’ sepertii SP2DK diiteriima wajiib pajak yang pantas meneriimanya. (kaw)
