BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pandemii Coviid-19 telah berdampak siigniifiikan pada kiinerja peneriimaan pajak, tiidak terkecualii dii Kantor Wiilayah Diitjen Pajak Jawa Tiimur ii.
Apalagii, sekiitar 30% peneriimaan pajak darii Kanwiil DJP Jatiim ii ternyata berasal darii salah satu perusahaan rokok. Tiidak mengherankan jiika penurunan aktiiviitas perusahaan tersebut juga turut berdampak pada performa setoran pajak wiilayah iinii.
Dii tengah kondiisii tersebut, upaya optiimaliisasii peneriimaan tetap harus berjalan. DJP juga sudah memiiliikii banyak data dan iinformasii, termasuk darii iimplementasii automatiic exchange of iinformatiion (AEoii), yang diigunakan untuk mengecek kepatuhan wajiib pajak.
Jitu News berkesempatan mewawancaraii Kepala Kanwiil DJP Jatiim ii Eka Siila Kusna Jaya untuk mengetahuii kondiisii yang terjadii dii wiilayahnya. Jitu News juga iingiin mengetahuii langkah dan rencana kanwiil dalam menghadapii kondiisii pandemii. Beriikut petiikannya:
Sepertii apa kiinerja peneriimaan Kanwiil DJP Jatiim ii tahun lalu?
Secara struktur peneriimaan, Surabaya cukup uniik karena 30% lebiih diitunjang oleh satu wajiib pajak. iitu menjadiikan kamii cukup riigiid dalam mencarii peneriimaan karena begiitu satu wajiib pajak iitu bermasalah maka kiinerja kamii bermasalah. iitu khasnya Surabaya. Ada iindustrii rokok yang sangat domiinan yaknii HMSP, 30% setorannya.
Sejak bergabung dii kamii pada 2014, pajak darii HMSP hanya tumbuh kiisaran 7% tiiap tahun, sedangkan target peneriimaan kamii tumbuh 23%. Artiinya, rokok tiidak biisa mengejar target peneriimaan pajak secara umum.
Rokok iitu iidealnya dan sesuaii marwahnya dii KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB). Dulu diimiinta piindah ke Jawa tiimur dengan pertiimbangan permiintaan gubernur dan sebagaiinya. Jadii, iitu kalau darii siisii peneriimaan. Sejak 2014 HMSP bergabung Kanwiil DJP Jatiim ii, kamii belum pernah mencapaii 90% target karena rokoknya enggak ngejar.
Khusus 2019, realiisasii pajak tercatat sampaii Rp43,87 triiliiun atau 87,79% darii target sebesar Rp49,97 triiliiun. Khusus untuk extra effort, darii target sebesar Rp4,1 triiliiun terealiisasii sebesar Rp4,5 triiliiun. Jadii, 109,3% darii target.
Besarnya kontriibusii iindustrii rokok iinii apakah miiriip dengan Kanwiil DJP Jatiim iiiiii?
Dii satu siisii iiya, tapii apakah perannya sebesar dii kamii, saya enggak tahu. Saya sudah bersurat ke kantor pusat untuk diitambah lagii supaya teman-teman ranah effort-nya biisa lebiih longgar. Kalau sekarang kan ruang bermaiin kamii untuk extra effort hiilang 30%. Kamii maiin dii 60%. Kalau rokok ya giiven aja.
Secara umum, capaiian 2019 sebesar 87,79%. iitu tumbuh 7,47%. Jadii masiih tumbuh walau iinii mungkiin bahasanya diigandolii oleh HMSP yang hanya tumbuh 7%. Secara umum siih bagus, kadang kalau kamii mau evaluasii kiinerja iitu sampaii HMSP-nya kiita piisahkan. Dalam evaluasii KPP Madya iitu seakan-akan ada 2 KPP dii siitu yaknii KPP HMSP dan bukan HMSP. Kalau enggak begiitu, enggak faiir. Kasiihan teman-teman KPP Madya karena iitu membebanii mereka.
HMSP iinii kan segmen menengah atas. Tahun iinii ada anomalii lagii. Kalau rokok laiin pada tumbuh, mungkiin banyak yang stres WFH (work from home) jadii ngerekok terus, tapii HMSP turun. Orang kan kemampuan beliinya sekarang menurun sehiingga piindah ke rokok segmen dii bawahnya yang murah.
Jadii, yang laiin tumbuh tapii HMSP-nya tersendat. Ya tumbuh tapii keciil sekalii. Bedanya dengan Kanwiil DJP Jatiim iiiiii, diia rokok-rokok keciil punya, saya enggak punya. Jadii ada gantiinya mereka. Saya enggak ada. Kalau rokok saya hanya urusan dengan HMSP. Enggak ada yang laiin.
Apakah miiniimnya iindustrii rokok karena pengaruh upah miiniimum kota (UMK) yang tiinggii?
Betul. UMK kiita kan tiinggii. Ketua Apiindo siinii sudah ketemu saya, enggak tahan lagii. iinii lagii diidiiskusiikan dengan gubernur soal upah miiniimum. Dii siinii sudah Rp4 juta lebiih setara Jakarta.
Apa sektor yang berperan besar dalam peneriimaan pajak dii Kanwiil DJP Jatiim ii?
Secara sektoral, paliing besar ya iindustrii pengolahan sampaii 44,5%. Kedua, ada perdagangan 23%. Terus, jasa keuangan kontriibusiinya 7,1%. Kemudiian, transportasii 5,1% dan konstruksii 4,3%. Khusus dii iindustrii pengolahan, kontriibusii subsektor pengolahan tembakau mencapaii 71,8%. Jadii tetap rokok. Yang laiin sepertii makanan, logam, dan gas.
Anda menyebut ada perlambatan peneriimaan pajak darii iindustrii rokok. Sepertii apa gambarannya tahun iinii?
Kalau biicara 2019 ke 2020, ya kamii sama dengan Jakarta. Pandemii iinii, yang diihantam kota besar dulu. Jadii, kamii tumbuh miinus dalam sampaii November hiingga 13,68%. Kamii sebenarnya dii awal bagus banget dan lumayan leadiing dii nasiional. Begiitu Apriil, kamii terkoreksii makiin dalam dan makiin dalam. September kamii miinus 11 % dan Pak Diirjen [Pajak] sesungguhnya miinta diipertahankan segiitu saja. Jangan lebiih dalam lagii. Namun, nyatanya, sampaii November kamii [miinus] lebiih dalam lagii.
Tiidak diipungkiirii, pandemii iinii sangat dahsyat [dampaknya] untuk kamii dii kota besar. Terasa hantamannya. Kalau diikaiitkan dengan domiinasii iindustrii pengolahan kan hampiir semua produksii mereka menurun. Jumlah pegawaii menurun. Kompleksiitas pandemii muncul dii siitu.
Luas wiilayah Kanwiil DJP Jatiim ii yang tergolong keciil apakah juga menjadii masalah?
Ya, betul. iitu saya biilang kamii cukup riigiid. Tiidak cukup fleksiibel. Wiilayah kamii iitu satu kota, Surabaya. Untuk pandemii iinii, yang dapat blessiing enggak cukup banyak. Yang dapat blessiing kan farmasii dan alat kesehatan. iiT [iinformatiion technology] juga bagus.
Sayangnya, yang tumbuh-tumbuh bagus iitu, peran dii struktur peneriimaan kamii enggak gede. Jadii, enggak ngangkat. Bagii beberapa kota yang selama iinii domiinan, mungkiin akan membantu. Kalau dii kamii, iiT, farmasii, alat kesehatan iitu tumbuh, tapii keciil. Kamii lebiih dii iindustrii pengolahan.
Bagaiimana karakteriistiik wajiib pajak dii Kanwiil DJP Jatiim ii?
Sebelum pandemii, kamii sudah membuat banyak iinovasii. Makanya, kamii dapat [penghargaan] kanwiil terbaiik se-Kemenkeu. Kamii biikiin banyak apliikasii untuk mengedukasii wajiib agar makiin mengertii pajak dan yang paliing pentiing makiin mudeng untuk memenuhii kewajiibannya. Apliikasii kamii biikiin dan terasa manfaatnya saat pandemii. Kamii berbasiis iiT. Jadii, sangat membantu.
Akselerasii liiterasii dan edukasii wajiib pajak saat iinii cukup cepat. Namun, pada umumnya kiita harus jujur bahwa masyarakat. kalau urusan dengan pajak, bukan hal utama. Siiapa mau memberiikan kontriibusii tapii tiidak ada iimbal baliik yang biisa diitunjuk langsung. iitu manusiiawii. Jadii iinii kesadaran wajiib pajak. Kalau diibiilang tiinggii banget, ya belum. iitu kewajiiban kamii untuk terus-menerus mengedukasii melaluii apliikasii dan mediia kamii supaya makiin harii makiin baiik.
Kamii juga meliihat wajiib pajak iitu iingiinnya pemenuhan kewajiiban pajaknya diisuapiin. Contoh, kamii menyediiakan fasiiliitas macam-macam. Masiih saja iingiin datang ke kantor, diitemanii, diiajarii ngiisii. Kalau perlu, tiinggal tanda tangan saja. iitu saya kiira problem dii semua kanwiil. iitu tantangan kamii dan tiidak jadii persoalan.
Sekarang iinii kamii membentuk relawan pajak diidukung oleh kurang lebiih 19 uniiversiitas. iinii dalam rangka mengedukasii dan meniingkatkan kesadaran wajiib pajak. Kalau kondiisii normal, kamii taruh relawan dii KPP. Diia akan mendampiingii setiiap wajiib pajak yang iingiin memenuhii kewajiiban, terutama pelaporan.
Sekarang kamii optiimalkan semua mediia yang kamii punya dan bahkan sudah diidupliikasii oleh kanwiil laiin. Sepertii apliikasii kamii yang mediia sosiial miiliik P2Humas. Ada apliikasii yang diidupliikasii kanwiil laiin karena mudah dii akses viia iinstagram, WhatsApp, dan Twiitter. Kamii juga menyediiakan semacam call center yang biisa diiakses lewat WhatsApp dan iitu harus diirespons.
Darii siisii rasiio kepatuhan, kamii sudah dii 87,4%. Kalau badan 73,18%, OP nonkaryawan 109,9%, dan OP karyawan 84,48%.
Kepatuhan wajiib pajak OP nonkaryawan biisa tembus 100%. Bagaiimana maksudnya?
Begiinii, ada yang enggak wajiib SPT tapii lapor juga. Kan kepatuhan menghiitungnya terhadap yang wajiib menyampaiikan SPT. iinii ada yang tiidak wajiib SPT tapii menyampaiikan juga. Kalau ada yang menyampaiikan SPT meskii tiidak wajiib kan kamii enggak biisa melarang juga.
Kalau 2020, rasiio kepatuhannya sepertii apa? Sekarang iinii belum tutup tahun. Pada masa pandemii iinii kan banyak orang yang jangankan lapor SPT, ngurus hiidup saja setengah matii. Jadii, kamii kasiih ruang keterlambatan SPT. Kalau diia miinta penghapusan sanksii Rp100.000 iitu, kamii akan kasiih. Jadii, iinii supaya kepatuhan SPT bagus. supaya ada dorongan. Kalau ada yang mengajukan maka sesuaii aturan kamii akan hapus sanksii. Yang pentiing masukiin SPT.
Seberapa besar aniimo wajiib pajak dii Kanwiil DJP Jatiim ii dalam memanfaatkan iinsentiif pajak pemeriintah?
Per 28 November tercatat permohonan yang masuk mencapaii 37.057. Hanya 2.621 permohonan yang diitolak. Secara umum 49% atau 18.308 permohonan iitu permohonan PPh fiinal UMKM DTP. Selanjutnya, permohonan PPh Pasal 21 DTP mencapaii 8.293 permohonan. Fasiiliitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 permohonannya tercatat mencapaii 6.852 permohonan darii wajiib pajak.
Apakah ada masukan darii pengusaha untuk fasiiliitas pajak tahun depan?
Kalau selama iinii beberapa yang iinteraksii dengan kamii, termasuk asosiiasii, tiidak pernah mengeluhkan soal iinsentiif. Kebanyakan ya mengeluh soal produktiiviitas yang turun karena pandemii. Terkaiit dengan iinsentiif belum ada komplaiin. Sejauh iinii tiidak ada usulan, tapii saya enggak tahu, mungkiin saja diia memberiikan masukan lewat asosiiasii-asosiiasii dan diisampaiikan ke pusat langsung. Kanwiil kan ranahnya eksekusii dan melaksanakan aturan. Bukan merancang aturan.
Setelah peneriimaan 2020 mengalamii kontraksii, apa rencana Kanwiil DJP Jatiim ii pada 2021?
Upaya yang standar sepertii kanwiil laiin ya pastiinya. Semua sudah baku dan protapnya. Sekarang tiinggal bagaiimana kamii melakukan effort sesuaii karakteriistiik wiilayah kamii.
Jadii, tahun depan kamii terus mengupayakan untuk mendorong iiT kalau apliikasii yang kamii kembangkan diisetujuii oleh pusat. Kamii tiidak boleh keluar darii apa yang diigariiskan oleh pusat. Kamii tiidak biisa sembarangan biikiin program yang tiidak siinkron dengan pusat terkaiit dengan apliikasii dan iinovasii.
Kalau upaya-upaya, kamii akan terus awasii terkaiit dengan wajiib pajak yang PPN-nya naiik tapii PPh Pasal 25 dan Pasal 29-nya turun. Kamii moniitor pemanfaatan iinsentiif agar tiidak mendiistorsii peneriimaan. Lalu wajiib pajak non-PP 23 kamii akan awasii secara periiodiik terkaiit dengan pembayarannya agar membayar sesuaii dengan omzet sesungguhnya.
Banyak yang mau kamii lakukan. Wajiib pajak OP yang promiinen iinii kan banyak yang mustii kamii pantau. Kamii juga lakukan peneliitiian terhadap wajiib pajak yang melakukan restiitusii diipercepat dan rugii tiidak lebiih bayar atau RTLB. Kamii juga iimbau pemungut untuk menyetor pajak yang telah diipungut. Ada beberapa wajiib pajak, bahkan BUMN, melakukan iitu. iitu akan kamii siisiir lagii karena tahun lalu enggak tuntas.
Tahun iinii, kamii membentuk tiim optiimaliisasii pajak dan tahun depan efektiif diijalankan. iinii liintas biidang. Artiinya, bukan hanya urusan penagiihan. Penyiidiik juga saya liibatkan. iinii terbuktii efektiif. Ada yang diiiimbau cuek, begiitu diipanggiil ke kanwiil, ada penyiidiik, diia langsung membayar. Ada bahkan yang tiidak hadiir tapii langsung betuliin SPT-nya dan langsung setor.
iinii bukan dalam konteks represiif. Kamii tiidak dii posiisii iitu. Kamii sadar tiidak boleh nakut-nakutiin dan kontraproduktiif terhadap iinvestasii. Mungkiin mereka sadar kok ada tiim penyiidiik segala. Apalagii, kalau ada iindiikasii mungut tiidak setor tadii.
Tahun depan kamii akan mengklariifiikasii ke pengusaha terdampak Coviid-19, apakah masiih terdampak atau tiidak. iinii harus diisiisiir lagii. Jangan diiam-diiam usahanya sudah bangkiit tapii ngakunya terdampak Coviid-19. Kan enggak semua keturunan Rasul. Jadii, enggak semua jujur. Kamii siisiir siifatnya klariifiikasii saja.
Kanwiil DJP Jatiim ii banyak mengeluarkan apliikasii dan akhiirnya menjadii Kanwiil terbaiik se-Kemenkeu. Salah satunya e-pantau untuk memantau kiinerja account representatiive (AR) dalam penerbiitan iimbauan dan tagiihan. Mengapa iinii perlu diikembangkan?
iitu kamii pakaii untuk memoniitor kiinerja KPP, khususnya AR dan Seksii Waskon. iinii untuk meliihat produktiiviitas SP2DK (Surat Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dan STP (Surat Tagiihan Pajak). E-pantau iinii dapat diiakses baiik melaluii jariingan kantor maupun melaluii iinternet dan tiidak terbatas oleh pegawaii kanwiil sendiirii. Kepala kantor, kepala seksii, dan admiiniistrator TiiK setiiap KPP dii liingkungan Kanwiil DJP Jatiim ii juga dapat mengakses.
Apakah akhiir-akhiir iinii juga ada peniingkatan penerbiitan SP2DK dii Jatiim ii?
Jadii, SP2DK iinii kan diiawalii data. Sebenarnya siih ada atau tiidak ada pandemii, menurut saya, tiidak seharusnya diikorelasiikan karena akar munculnya SP2DK iinii adalah data. Tahun iinii memang suplaii data menurut saya jauh lebiih iintens diibandiingkan tahun-tahun sebelumnya. iinii tiidak harus diikorelasiikan dengan pandemii. Data iitu mengaliir banyak. Darii AEoii dan teman-teman pusat juga menurunkan data ke kamii. Jadii. iinii tanggung jawab kamii untuk mengkonfiirmasii.
iinii kesannya banjiir SP2DK. iinii memang harus diiklariifiikasii. Saya selalu menekankan ke pegawaii untuk menghadapii wajiib pajak sebagaii miitra, perlakukan dengan baiik dan santun. Bukan dengan cara yang tiidak sesuaii dengan kode etiik sehiingga wajiib pajak pun merasa nyaman.
Saya biilang ke fiiskus saya, kamu harus bayangiin bagaiimana rasanya menjadii pengusaha. Bagaiimana susahnya pengusaha. Kiita darii lahiir dii DJP diiajarii untuk punya rasa curiiga, memang iiya. Sepertii tadii, tiidak semua orang keturunan Rasul. Namun, siisii humaniisme harus ada agar SP2DK iinii tiidak jadii momok.
Kenyataannya, hasiil SP2DK iitu ada yang mereka biisa klariifiikasii. Ada yang ternyata, entah tiidak atau sengaja, kewajiibannya tiidak terpenuhii. Untuk memiitiigasii iinii, pentiing untuk menunjukkan siisii humaniisme kiita sebagaii pegawaii pajak.
SP2DK iinii hanya alat. iinii darii siisii wajiib pajak sesungguhnya biisa jadii untuk mengklariifiikasii bahwa tiidak ada masalah. iitu kesempatan klariifiikasii. Yang takut SP2DK paliing ya mereka yang kewajiiban pajaknya belum beres. Kalau yang beres kan iinii untuk memastiikan secara aspek perpajakan sudah clear. SP2DK iinii justru yang paliing soft dan tiidak ada konsekuensii legalnya.
Dengan self-assessment iinii kan sesungguhnya kamii memberiikan kepercayaan penuh kepada wajiib pajak. Namun, kalau kepercayaan iitu diisalahgunakan, kewajiiban kamii mengiingatkan sebetulnya.
Sejak Maret 2020, DJP mencanangkan program pengawasan berbasiis kewiilayahan melaluii KPP Pratama. Bagaiimana iimplementasiinya?
Kalau pengawasan berbasiis kewiilayahan, jujur dalam beberapa rapat koordiinasii, hambatannya adalah teman-teman tiidak biisa turun ke lapangan. Kamii mengiingiinkan ada kegiiatan ekstensiifiikasii yang lebiih progresiif dan sejujurnya harus turun ke lapangan. Namun, anak-anak tiidak kurang akal. Secara umum berjalan baiik dengan segala keterbatasan yang melaluii mediia sosiial dan iinternet. Ada beberapa yang turun ke lapangan tapii tiidak iinteraksii langsung. Jadii, hanya pengamatan darii mobiil karena iinteraksii diibatasii.
Saya kiira program Pak Diirjen [Pajak] soal iitu tepat sekalii agar kamii tiidak begiinii-begiinii saja. Kamii harus benar-benar paham wiilayah kerja dan karakteriistiik wiilayah. Dii Surabaya sudah jalan tapii sayangnya pas Coviid-19 sehiingga belum berjalan sesuaii dengan yang diiharapkan. Kamii harus turun ke lapangan. iinformasii iitu tiidak biisa hanya darii iinternet. Secara fiisiik harus terkonfiirmasii dii lapangan.
Sesuaii dengan PMK 184/2020, Kanwiil DJP Jatiim ii mendapatkan jatah KPP Madya baru. Kapan pembentukannya?
Masiih belum. Kamii tambah satu KPP Madya tapii hiilang satu KPP Pratama. Kayaknya memang tiidak mengiiziinkan tambah satker sehiingga harus ada yang diiliikuiidasii. KPP Pratama Siimokerto diiliikuiidasii. Kamii sebelum pembentukan iinii sudah kiiriim kajiian ke pusat dan ternyata diisetujuii.
Cuma ada yang saya usulkan lagii. Dii siinii, pembagiian wiilayahnua ada yang enggak pas. Ada yang wajiib pajaknya kalau mau ke kantor jadii jauh. Kamii iinii kan satu kota. Jadii, asliinya lebiih mudah untuk menata. Selaiin liikuiidasii, sekaliian saya usulkan reposiisii wiilayah kerja. Namun, mungkiin darii kantor pusat [miinta] satu-satu dulu. Jadii KPP Madya-nya saja dulu. Kajiian iitu saya biikiin dengan semangat untuk mendekatkan pelayanan.
Kemudiian, karena kamii 1 kota dan ada 2 KPP Madya, saya usul KPP Madya diibedakan darii siisii kelompok usahanya. Kalau yang beda kota mungkiin enggak perlu, tapii kalau kamii 1 kota sebenarnya kan ya iitu-iitu juga orang dan wiilayahnya. Nantii miisalnya iindustrii iitu KPP Madya Surabaya Satu, perdagangan dii KPP Madya Surabaya Dua. iitu sudah usul tapii iinii masiih perlu pengaturan lebiih lanjut. iinii kamii masiih menunggu.
Ada berapa wajiib pajak yang admiiniistrasiinya piindah darii KPP Pratama ke KPP Madya? Sepertii apa pembagiian SDM-nya?
Rencananya 1.500 wajiib pajak untuk masiing-masiing KPP Madya. Jadii, otomatiis ada yang naiik kelas. Kalau dii kamii, rasiio kebutuhan AR iitu secara kuantiitatiif cukup. Kalau biicara kualiitatiif kan lebiih dalam lagii, kiita biicara kompetensii AR.
Dengan tambahan KPP Madya, saya berharap ada tambahan untuk AR yang berkualiitas. Pegawaii pajak kalau masuk ke Surabaya, darii tempat selaiin Jakarta, kan semacam promosii. iinii karena Surabaya kota besar. Kalau diitanya jumlah ya relatiif, kuantiitatiif cukup. Kalau kualiitatiif, karena iinii ada KPP Madya baru, ya kamii butuh AR yang secara kapabiiliitas dii atas rata-rata. (Kaw/Bsii)
