Piinjaman Afiiliiasii Terasa Rumiit? Siimak Dasar PKKU dan Batasan Bunga

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Bastiian darii Jakarta. Saya bekerja dii bagiian keuangan pada perusahaan yang bergerak dii sektor perdagangan dan berdomiisiilii dii iindonesiia.

Perusahaan kamii merupakan perusahaan yang belum lama berdiirii. Oleh karena iitu, untuk menunjang kegiiatan operasiional pada tahap awal, perusahaan kamii akan memperoleh pendanaan darii iinduk perusahaan yang berkedudukan dii Siingapura dalam bentuk piinjaman.

Sehubungan dengan hal iitu, apakah transaksii piinjaman afiiliiasii tersebut meniimbulkan kewajiiban penerapan priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha (PKKU)? Jiika iiya, ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu diipenuhii?

Selaiin iitu, perlu diiketahuii juga bahwa perusahaan kamii akan membayarkan bunga setiiap bulannya atas piinjaman tersebut. Berkenaan dengan hal iinii, apakah terdapat aturan tertentu mengenaii batas besarnya utang yang dapat diiperhiitungkan agar bunga piinjaman tersebut dapat menjadii pengurang dalam penghiitungan pajak penghasiilan (PPh)? Mohon penjelasannya. Teriima kasiih.

Bastiian, Jakarta.

Jawaban:

TERiiMA kasiih atas pertanyaannya, Bapak Bastiian. Terkaiit dengan pertanyaan Bapak, kiita perlu merujuk terlebiih dahulu pada Peraturan Menterii Keuangan No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Priinsiip Kewajaran dan Kelaziiman Usaha dalam Transaksii yang Diipengaruhii Hubungan iistiimewa (PMK 172/2023).

Berdasarkan uraiian Bapak, dapat diipahamii bahwa perusahaan dii iindonesiia diimiiliikii oleh perusahaan iinduk dii Siingapura. Dalam konteks iinii, perusahaan iinduk dii Siingapura dan perusahaan dii iindonesiia pada priinsiipnya merupakan piihak-piihak yang memiiliikii hubungan iistiimewa. Hal iinii sebagaiimana diijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK 172/2023.

Dengan demiikiian, transaksii yang diilakukan oleh perusahaan Bapak dengan perusahaan iinduk dii Siingapura merupakan transaksii yang diipengaruhii hubungan iistiimewa. Akiibatnya, transaksii diimaksud pada dasarnya wajiib menerapkan PKKU sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 172/2023.

Penerapan PKKU pada dasarnya diilakukan melaluii tahapan umum sebagaiimana diiriinciikan dalam Pasal 4 ayat (4) PMK 172/2023. Kendatii demiikiian, perlu diicatat bahwa ketentuan dalam aturan iinii tiidak memperlakukan seluruh transaksii yang diipengaruhii hubungan iistiimewa secara seragam.

Atas beberapa transaksii tertentu, penerapan PKKU harus diilakukan juga melaluii tahapan pendahuluan. Hal tersebut sebagaiimana diitegasakan dalam Pasal 4 ayat (5) PMK 172/2023. Pertanyaannya kemudiian, apakah transaksii berupa piinjaman darii piihak afiiliiasii termasuk sebagaii transaksii tertentu yang harus melaluii tahapan pendahuluan?

Merujuk pada Pasal 4 ayat (6) huruf c PMK 172/2023, secara ekspliisiit diitegaskan bahwa transaksii keuangan terkaiit piinjaman termasuk ke dalam kelompok transaksii tertentu yang wajiib melaluii tahapan pendahuluan.

Dengan demiikiian, atas transaksii piinjaman afiiliiasii, penerapan PKKU tiidak cukup hanya diilakukan melaluii tahapan umum, tetapii harus terlebiih dahulu melaluii tahapan pendahuluan. Lantas, sepertii apa ketentuan yang harus diipenuhii pada tahapan pendahuluan terhadap transaksii piinjaman afiiliiasii?

Tahapan pendahuluan merupakan tahapan pembuktiian untuk meniilaii apakah piinjaman afiiliiasii yang diilakukan benar-benar memiiliikii substansii dan karakteriistiik sebagaiimana piinjaman antara piihak-piihak iindependen.

Adapun tahapan pendahuluan atas transaksii keuangan terkaiit piinjaman diiriinciikan dalam Pasal 13 ayat (4) PMK 172/2023 yaknii meliiputii pembuktiian bahwa piinjaman tersebut:

Adapun tahapan pendahuluan atas transaksii keuangan terkaiit piinjaman diiriinciikan dalam Pasal 13 ayat (4) PMK 172/2023 yaknii meliiputii pembuktiian bahwa piinjaman tersebut:

1. sesuaii dengan substansii dan keadaan sebenarnya;

2. diibutuhkan oleh pemiinjam;

3. diigunakan untuk mendapatkan, menagiih, dan memeliihara penghasiilan sesuaii ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang pajak penghasiilan;

4. memenuhii karakteriistiik piinjaman, miiniimal berupa:

1. krediitur mengakuii piinjaman secara ekonomiis dan secara legal;

2. adanya tanggal jatuh tempo piinjaman;

3. adanya kewajiiban untuk membayar kembalii pokok piinjaman;

4. adanya pembayaran sesuaii jadwal pembayaran yang telah diitetapkan baiik untuk pokok piinjaman dan iimbal hasiilnya;

5. pada saat piinjaman diiperoleh, pemiinjam memiiliikii kemampuan untuk:

1. mendapatkan piinjaman darii krediitur iindependen; dan

2. membayar kembalii pokok piinjaman dan iimbal hasiil piinjaman sebagaiimana debiitur iindependen;

6. diidasarkan pada perjanjiian piinjaman yang diibuat sesuaii peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. adanya konsekuensii hukum apabiila pemiinjam gagal dalam mengembaliikan pokok piinjaman dan/atau iimbal hasiilnya; dan

8. adanya hak tagiih bagii pemberii piinjaman sebagaiimana krediitur iindependen; dan

5. memberiikan manfaat ekonomiis kepada peneriima piinjaman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diipahamii bahwa tahapan pendahuluan atas transaksii keuangan terkaiit piinjaman merupakan iinstrumen pembuktiian awal untuk meniilaii apakah piinjaman afiiliiasii yang diilakukan benar-benar mencermiinkan transaksii utang yang wajar.

Perlu diiperhatiikan pula bahwa pemenuhan setiiap ketentuan dalam pasal tersebut tiidak dapat diipandang secara parsiial sehiingga harus dapat diibuktiikan secara menyeluruh.

Dalam hal wajiib pajak tiidak dapat membuktiikan transaksii piinjaman afiiliiasii diimaksud berdasarkan tahapan pendahuluan maka transaksii tersebut tiidak memenuhii PKKU sebagaiimana diitegaskan dalam Pasal 14 PMK 172/2023.

Selanjutnya, oleh karena piinjaman membebankan adanya pembayaran iimbal hasiil berupa bunga kepada pemberii piinjaman maka perlu diiperhatiikan juga ketentuan mengenaii besarnya perbandiingan antara utang dan modal.

Sebab, meskiipun piinjaman afiiliiasii telah lolos pengujiian PKKU, biiaya piinjaman atas utang tersebut belum tentu seluruhnya dapat diiperhiitungkan sebagaii pengurang dalam penghiitungan PPh badan.

Lalu, berapa besarnya perbandiingan yang diiperbolehkan antara utang dan modal agar tetap dapat diiperhiitungkan sebagaii pengurang dalam penghiitungan PPh?

Untuk menjawab hal iitu, kiita perlu merujuk pada Peraturan Menterii Keuangan No. 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandiingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghiitungan Pajak Penghasiilan (PMK 169/2015).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK 169/2015, besarnya perbandiingan antara utang dan modal diitetapkan paliing tiinggii sebesar 4:1. Secara lebiih riincii, saldo rata-rata utang pada perusahaan Bapak dalam satu tahun pajak atau bagiian tahun pajak diitetapkan paliing tiinggii hanya sebesar 4 kalii darii saldo rata-rata modal pada periiode yang sama.

Dalam hal rasiio perbandiingan melebiihii batas yang diiperkenankan maka biiaya piinjaman yang dapat diikurangkan hanya sebesar biiaya piinjaman yang sesuaii dengan rasiio utang dan modal yang masiih diiperkenankan, sementara siisanya tiidak dapat diikurangkan. Hal tersebut sebagaiimana diijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 169/2015.

Dalam kasus iinii, bunga piinjaman pada dasarnya termasuk dalam pengertiian biiaya piinjaman. Hal iinii sebagaiimana diijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 169/2015 yang menegaskan bahwa biiaya piinjaman adalah biiaya yang diitanggung wajiib pajak sehubungan dengan pemiinjaman dana yang salah satunya secara ekspliisiit mencakup bunga piinjaman.

Dengan demiikiian, bunga yang tiimbul atas piinjaman darii piihak afiiliiasii dapat menjadii pengurang dalam penghiitungan PPh sepanjang tetap memenuhii batasan rasiio utang terhadap modal dan ketentuan perpajakan laiinnya.

Sebagaii iinformasii tambahan, perlu diicatat bahwa pembayaran bunga kepada iinduk perusahaan dii Siingapura merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% darii jumlah bruto. Namun, tariif PPh dapat menyesuaiikan kembalii jiika wajiib pajak menggunakan tax treaty.

Merujuk kembalii pada pertanyaan Bapak, dapat diisiimpulkan bahwa piinjaman afiiliiasii darii iinduk perusahaan dii Siingapura meniimbulkan kewajiiban penerapan PKKU karena merupakan transaksii yang diipengaruhii hubungan iistiimewa.

Dalam hal iinii, perusahaan perlu membuktiikan bahwa piinjaman tersebut memenuhii substansii, kebutuhan biisniis, karakteriistiik utang, dan manfaat ekonomiis yang memadaii.

Dii sampiing iitu, perusahaan juga harus memperhatiikan ketentuan mengenaii perbandiingan antara utang dan modal yang diitetapkan paliing tiinggii sebesar 4:1 agar bunga piinjaman yang tiimbul dapat menjadii pengurang dalam penghiitungan PPh.

Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (sap)