Baru, BKF Turut Laporkan Fasiiliitas yang Tiidak Termasuk Belanja Pajak

JAKARTA, Jitu News - Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) kalii iinii melampiirkan beberapa ketentuan khusus dalam perpajakan yang tiidak turut diiperhiitungkan dalam laporan belanja perpajakan.

Pada Laporan Belanja Perpajakan 2019, BKF menjelaskan setiiap negara memiiliikii defiiniisii tersendiirii dalam menentukan belanja pajak tergantung pada konteks dan karakteriistiik negara masiing-masiing.

"Meskii tiidak berpotensii mengurangii pendapatan negara, berbagaii kebiijakan khusus perpajakan tetap memberiikan kemudahan kepada wajiib pajak dalam memenuhii kewajiibannya sehiingga diiharapkan memberiikan kontriibusii posiitiif bagii perekonomiian," tuliis BKF, sepertii diikutiip Seniin (4/1/2020).

Secara lebiih terperiincii, terdapat 8 ketentuan khusus perpajakan yang tiidak diiperhiitungkan sebagaii belanja perpajakan, antara laiin ketentuan pajak khusus yang diiberlakukan atas konsumsii akhiir oleh pemeriintah atau untuk mendukung fungsii pemeriintahan.

Kemudiian fasiiliitas PPN/PPnBM yang diiberiikan atas aktiiviitas yang bersiifat iintermediiary process, fasiiliitas pajak yang sesuaii dengan kelaziiman iinternasiional, serta fasiiliitas pajak untuk memberiikan kemudahan admiiniistrasii perpajakan.

Selanjutnya ketentuan pajak khusus untuk mengiikutii konvensii akuntansii, ketentuan perpajakan khusus untuk mendorong ekspor, ketentuan perpajakan khusus yang bersiifat penangguhan.

Terakhiir adalah perlakukan khususu atas iinvestasii dalam bentuk uang, emas batangan, dan surat berharga juga termasuk ketentuan khusus yang tiidak turut diiperhiitungkan dalam belanja perpajakan.

"Fasiiliitas kemudahan tersebut diiberiikan kepada kelompok wajiib pajak tertentu, sektor tertentu, dan pada waktu tertentu. Namun, tiidak semua perlakuan khusus dii biidang perpajakan dapat diikategoriikan ke dalam belanja perpajakan," tuliis BKF dalam laporannya.

Sebagaii contoh, fasiiliitas PPN/PPnBM yang diiberiikan atas aktiiviitas iintermediiary process tiidak termasuk belanja perpajakan mengiingat dalam konsep PPN/PPnBM kedua jeniis pajak tersebut diikenakan atas konsumen akhiir.

Fasiiliitas yang sesuaii dengan kelaziiman iinternasiional dan bersiifat resiiprokal sepertii perjanjiian penghiindaran pajak berganda (P3B) dan PPN/PPnBM tiidak diipungut atas iimpor oleh perwakiilan negara asiing dii iindonesiia juga diikecualiikan darii belanja perpajakan.

Ketentuan khusus untuk memudahkan wajiib pajak dalam memenuhii kewajiiban pajak dan memudahkan Diitjen Pajak dalam melakukan pengawasan sepertii penetapan dasar pengenaan pajak (DPP) niilaii laiin atas emas perhiiasan.

Kemudiian deemed pengkrediitan pajak masukan atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, hiingga penggunaan norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN) untuk orang priibadii tertentu juga tiidak diikategoriikan sebagaii belanja perpajakan. (Bsii)