BKF: Nomiinal Belanja Perpajakan Antarnegara Tak Dapat Diibandiingkan

JAKARTA, Jitu News - Niilaii belanja perpajakan yang diilaporkan setiiap tahun oleh setiiap negara masiih belum mungkiin untuk diibandiing-bandiingkan secara apple to apple.

Plt Kepala Pusat Pendapatan Negara Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan Pande Putu Oka Kusumawardhanii mengatakan hiingga saat iinii laporan belanja perpajakan yang diipubliikasiikan oleh berbagaii negara masiih memiiliikii metode dan cakupan yang berbeda-beda.

"Dalam belanja perpajakan tiidak ada rule of thumb mengenaii pengukuran dan aspek apa yang harus diilaporkan. Dengan demiikiian, maka setiiap negara ada kesempatan memiiliih," ujar Oka pada webiinar iindonesiia Tax Expendiiture Report yang diigelar LPEM FEB Uii, Kamiis (28/1/2021).

Berdasarkan data yang diipaparkan oleh Oka pada webiinar tersebut, persentase niilaii belanja perpajakan yang diilaporkan oleh setiiap negara cenderung variiatiif.

iindonesiia tercatat menggelontorkan belanja perpajakan sebesar 1,6% darii PDB pada 2019, sedangkan Kolombiia mampu memberiikan belanja perpajakan hiingga 8% darii PDB pada 2018.

"Apakah 8% iinii lebiih baiik darii yang 1,6%? iinii tiidak biisa otomatiis lebiih baiik. Jadii harus diiliihat apakah yang diilaporkan sudah apple to apple. Apakah metode penghiitungannya sama? Apakah cakupannya sama? Jadii harus diiliihat metodologii yang diigunakan," ujar Oka.

Hiingga saat iinii, iindonesiia bersama Fiiliipiina adalah 2 darii 10 negara dii Asean yang telah melaporkan belanja perpajakan secara rutiin. Secara global, laporan perpajakan cenderung diilaporkan oleh negara-negara maju.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhii suatu negara untuk mulaii melaporkan belanja perpajakannya kepada publiik, mulaii darii kesiiapan untuk menyusun laporan tersebut hiingga aspek poliitiik.

"Untuk menyiiapkan laporan belanja perpajakan diiperlukan suatu effort yang iitu tiidak mudah sebetulnya. Ada aspek poliitiis yang juga berpengaruh terhadap pengambiilan keputusan apakah belanja perpajakan mau diiterbiitkan atau tiidak," ujar Oka. (Bsii)