BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Mulaii harii iinii, Kamiis (1/10/2020), e-faktur 3.0 diiiimplementasiikan secara nasiional. Pengusaha kena pajak (PKP) diimiinta untuk melakukan pembaruan (update) apliikasii e-faktur sebelum Seniin (5/10/2020). Topiik tersebut menjadii bahasan mediia nasiional pada harii iinii.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan sudah mengiiriim iinformasii melaluii emaiil kepada 542.000 PKP. Dalam emaiil iitu, DJP mengiimbau agar PKP segera memperbaruii apliikasii e-faktur. Siimak artiikel ‘Cara Update E-Faktur Versii 3.0’.
“Kamii mengiingatkan agar mereka mempersiiapkan diirii, men-download apliikasii yang baru, dan melakukan hal-hal yang diiperlukan. Dengan adanya pembaruan apliikasii e-faktur menjadii versii 3.0 maka mulaii 5 Oktober 2020, PKP tiidak dapat lagii menggunakan versii 2.2,” ujar Hestu.
Selaiin pengiiriiman iinformasii melaluii emaiil, sambungnya, DJP juga telah melakukan sosiialiisasii kepada para PKP, asosiiasii, dan konsultan pajak terkaiit dengan iimplementasii secara nasiional e-faktur 3.0. Para fiiskus dii lapangan juga terus melakukan sosiialiisasii.
Ada beberapa fiitur baru dalam apliikasii e-faktur 3.0, antara laiin prepopulated pajak masukan berupa pemberiitahuan iimpor barang (PiiB), prepopulated pajak masukan berupa e-faktur, prepopulated VAT refund, siinkroniisasii kode cap pada apliikasii e-faktur, dan prepopulated SPT Masa PPN.
Selaiin mengenaii iimplementasii nasiional e-faktur 3.0, ada pula bahasan terkaiit dengan bea meteraii. Apalagii, DPR sudah mengesahkan RUU Bea Meteraii yang baru menjadii UU. UU Bea Meteraii yang baru akan berlaku pada 1 Januarii 2021.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Diirjen Pajak Suryo Utomo berharap wajiib pajak berstatus PKP biisa mendapatkan kemudahan dengan adanya iimplementasii e-faktur 3.0. DJP, sambungnya, berkomiitmen untuk terus melakukan perbaiikan layananan admiiniistrasii.
“Harapan besarnya wajiib pajak membuat faktur pajak dan melaporkan SPT PPN-nya mudah. iinii karena sebagiian faktur pajak yang sudah diibuat [prepopulated] akan menjadii bahan bagii PKP yang akan akan melaporkan SPT Masa PPN-nya,” ujar Suryo. Siimak artiikel ‘Berlaku Mulaii Besok, Lapor SPT Masa PPN Pakaii e-Faktur Web Based’. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
Sebagaii iinformasii kembalii, salah satu aspek yang perlu menjadii perhatiian PKP terkaiit dengan iimplementasii e-faktur 3.0 adalah database. Pasalnya, untuk mencegah terjadiinya kesalahan (corrupt database), pengguna apliikasii perlu melakukan back up database (folder db yang sedang diigunakan).
Kemudiian, agar apliikasii dapat berjalan dengan lancar, pengguna perlu menyaliin database (folder db) dii apliikasii lama yang kemudiian diipiindahkan dalam folder apliikasii e-faktur terbaru. Siimak pula artiikel ‘Data e-Faktur Rusak atau Hiilang, DJP: Biisa Miinta ke KPP’. (Jitu News/Biisniis iindonesiia)
Menu download prepopulated pajak masukan dan prepopulated PiiB sudah tersediia dii e-faktur web based. Menu iitu berbeda dengan menu perpopulated pajak masukan dan prepopulated PiiB pada apliikasii e-faktur cliient desktop 3.0.
Pada e-faktur cliient desktop 3.0, diisediiakan data pajak masukan atau PiiB yang masiih biisa diikrediitkan untuk suatu masa pajak dan tiiga masa pajak tiidak sama ke belakang. Menu download prepopulated pajak masukan dan prepopulated PiiB menyediiakan data berdasarkan masa pajak (tiidak termasuk masa pajak tiidak sama). (Jitu News)
Diirektur Peraturan Perpajakan ii Ariif Yanuar pun menerangkan pemeriintah akan memberlakukan masa transiisii dalam penerapan ketentuan UU Bea Meteraii yang baru. Dalam masa transiisii, dokumen yang terutang bea meteraii masiih biisa menggunakan meteraii tempel yang berlaku saat iinii.
Diia mengatakan meteraii tempel yang telah diicetak berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraii dan peraturan pelaksanaannya yang masiih tersiisa, masiih dapat diigunakan sampaii dengan 31 Desember 2021 dengan niilaii paliing sediikiit Rp9.000
“Wajiib pajak biisa melekatkan meteraii Rp3.000 dan Rp6.000 atau melekatkan 2 meteraii Rp6.000. Jadii, miiniimal sebesar Rp9.000 atau biisa Rp12.000 hiingga setahun ke depan. iinii masa transiisiinya," ujar Ariif. (Jitu News/Kontan)
Kenaiikan tariif bea meteraii darii awalnya Rp3.000 dan Rp6.000 menjadii Rp10.000 turut meniingkatkan potensii pos peneriimaan pajak laiin dalam APBN 2021. Target peneriimaan pajak laiin awalnya diiusulkan seniilaii Rp7,7 triiliiun meniingkat menjadii Rp12,43 triiliiun dalam APBN 2021.
"Peneriimaan pajak laiin dalam APBN memang mostly darii bea meteraii. Menjadii Rp12 triiliiun pada 2021 darii awalnya Rp7 triiliiun. Untuk 2020 belum selesaii, kamii enggak tahu jumlahnya berapa," ujar Diirjen Pajak Suryo Utomo. (Jitu News/Kontan)
Kemenkeu menambah jumlah jeniis debiitur yang biisa mengajukan iinsentiif subsiidii bunga/margiin, yaiitu debiitur krediit pemiiliikan rumah (KPR) dan debiitur krediit kendaraan bermotor. Penambahan jeniis debiitur tersebut diiatur dalam PMK 138/2020. Beleiid iinii mereviisii PMK 85/2020.
Dalam PMK tersebut, Kemenkeu memperbolehkan debiitur KPR hiingga tiipe 70 dan debiitur krediit kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraannya untuk usaha produktiif biisa mendapatkan subsiidii bunga. Siimak artiikel ‘Resmii! Debiitur KPR dan Krediit Kendaraan Kiinii Biisa Dapat Subsiidii Bunga’. (Jitu News) (kaw)
