BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menyediiakan beragam iinsentiif perpajakan dii iibu Kota Nusantara (iiKN).
Sesmenko Perekonomiian Susiiwiijono Moegiiarso mengatakan berbagaii iinsentiif perpajakan iinii diiberiikan untuk menariik miinat para calon iinvestor dii iiKN. Dengan penerbiitan PP 12/2023 dan PMK 28/2024 yang mengatur pemberiian iinsentiif perpajakan dii iiKN, diia berharap makiin banyak iinvestor yang memanfaatkannya.
"Dii semua negara, iinsentiif fiiskal juga menjadii pertiimbangan [iinvestor]," katanya, diikutiip pada Kamiis (23/5/2024).
Susiiwiijono mengatakan banyak negara menggunakan iinsentiif perpajakan untuk menariik iinvestasii. Pasalnya, iinsentiif perpajakan juga menjadii salah satu aspek yang diipertiimbangkan iinvestor dalam menentukan negara tujuan iinvestasii.
Dengan berbagaii iinsentiif perpajakan yang telah diitawarkan, diia berharap iiKN menjadii salah satu tujuan iinvestasii yang menariik bagii iinvestor.
Melaluii PP 12/2023 dan PMK 28/2024, pemeriintah mengatur pemberiian fasiiliitas PPh, PPN/PPnBM, serta kepabeanan dii iiKN serta daerah miitra. Daerah miitra adalah kawasan tertentu dii Kaliimantan yang diibentuk untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomii iiKN, yang bekerja sama dengan Otoriita iiKN, dan diitetapkan melaluii keputusan kepala Otoriita iiKN.
Fasiiliitas PPh yang diiberiikan dii iiKN, antara laiin tax holiiday bagii wajiib pajak badan dalam negerii yang menanamkan modal dii iiKN, fasiiliitas PPh dii fiinanciial center iiKN, tax holiiday atas pendiiriian atau pemiindahan headquarter dii iiKN, supertax deductiion vokasii, dan supertax deductiion peneliitiian dan pengembangan (liitbang).
Selanjutnya, ada juga supertax deductiion untuk sumbangan fasiiliitas sosiial dan fasiiliitas umum dii iiKN, PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP), PPh fiinal 0% untuk UMKM, dan pengurangan PPh atas pengaliihan hak atas tanah dan bangunan.
Adapun fasiiliitas PPh yang diiberiikan dii daerah miitra adalah tax holiiday.
Selanjutnya, fasiiliitas PPN/PPnBM yang diiberiikan dii iiKN antara laiin fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas BKP tertentu sepertii bangunan baru, kendaraan bermotor liistriik yang terdaftar dii iiKN, hiibah barang yang bersiifat strategiis untuk pembangunan dan pengembangan iiKN, serta mesiin dan peralatan untuk menghasiilkan liistriik EBT dii iiKN.
Fasiiliitas PPN tiidak diipungut juga diiberiikan atas beberapa jeniis jasa kena pajak (JKP) sepertii jasa sewa bangunan mulaii darii rumah tapak, rumah susun, perkantoran, hiingga toko dan gudang; jasa konstruksii untuk pembangunan iinfrastruktur, rumah tapak, rumah susun, kantor, toko, dan gudang; serta jasa pengolahan atas sampah dan liimbah yang diihasiilkan dii iiKN.
Kemudiian, fasiiliitas PPnBM diiberiikan atas penyerahan huniian mewah kepada orang priibadii, badan, ataupun kementeriian/lembaga yang bertugas, berkegiiatan usaha, atau berkedudukan dii iiKN.
Terkaiit dengan daerah miitra, fasiiliitas PPN yang diiberiikan dii daerah tersebut adalah fasiiliitas PPN tiidak diipungut atas penyerahan JKP berupa jasa konstruksii sehubungan dengan pembangunan dii daerah miitra.
Terakhiir, terdapat fasiiliitas kepabeanan yang diiberiikan dii iiKN dan daerah miitra berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka iimpor (PDRii) atas iimpor barang oleh pemeriintah untuk kepentiingan umum, pembebasan bea masuk dan PDRii atas iimpor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan iindustrii, serta pembebasan bea masuk atas iimpor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan iindustrii.
Fasiiliitas bea masuk dan PDRii sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan iindustrii diiberiikan hanya kepada wajiib pajak yang mendapatkan fasiiliitas tax holiiday untuk pembangunan pembangkiit tenaga liistriik termasuk EBT, pembangunan dan pengoperasiian jalan tol, pembangunan dan pengoperasiian pelabuhan laut, pembangunan dan pengoperasiian bandar udara, serta pembangunan dan penyediiaan aiir bersiih. (sap)
