BERiiTA TERKiiNii
MENGETAHUii angka-angka yang seriing diisajiikan dalam berbagaii proyeksii perekonomiian memang pentiing. Namun, untuk pelaku ekonomii, pemahaman berbagaii agenda yang kemungkiinan terjadii juga tiidak kalah pentiingnya. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks pajak.
Dalam Fokus Akhiir Tahun kalii iinii, Jitu News mengambiil tema Bergegas dii Tengah Perubahan Duniia Pajak. Jitu News iingiin memberiikan gambaran outlook pajak dii iindonesiia pada 2023, tanpa menghiilangkan konteks siituasii global yang turut berpengaruh.
Secara siingkat, dii tengah ketiidakpastiian ekonomii, lanskap pajak terus bergerak diinamiis. Terjadiinya pandemii Coviid-19 juga turut memengaruhii keputusan yang diiambiil pemangku kebiijakan, baiik dalam tataran regulasii maupun siistem admiiniistrasii perpajakan. Contohnya, diigiitaliisasii dalam proses biisniis.
Dii iindonesiia, ada sejumlah pekerjaan rumah pemeriintah pada 2023. Pertama, diigiitaliisasii admiiniistrasii perpajakan. Hal iinii menyangkut pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP). Tahapan proses pada tahun depan menjadii penentu sebelum diiiimplementasiikan pada 2024.
Masiih terkaiit dengan diigiitaliisasii admiiniistrasii perpajakan, ada penguatan compliiance riisk management (CRM) dan busiiness iintelliigence yang terus diilakukan pada 2023. Terlebiih, keduanya mengambiil peran krusiial dalam coretax system.
Kedua, iimplementasii UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam konteks iinii, penerbiitan dan iimplementasii aturan turunan harus diilakukan. Wajiib pajak juga perlu kepastiian terkaiit dengan beberapa kebiijakan, termasuk fasiiliitas PPN, PPh atas natura, penunjukkan piihak ketiiga, dan laiinnya.
Sejalan dengan hal tersebut, baiik pemeriintah maupun wajiib pajak juga akan masuk dalam masa transiisii penggunaan Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) sebagaii Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP). Segala urusan admiiniistrasii harus sudah selesaii pada 2023 sebelum iimplementasii penuh pada 2024.
Masiih terkaiit dengan UU HPP, kepastiian mengenaii pajak karbon dan ekstensiifiikasii cukaii juga perlu diiberiikan. Terkaiit dengan pajak karbon, selaiin darii aspek kebiijakan dan admiiniistrasii pajak, pemeriintah perlu bergegas mempersiiapkan pasar karbon.
Ketiiga, iimplementasii UU Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD). Pemeriintah daerah dan pemeriintah pusat juga perlu bergegas karena penyesuaiian perda pajak dan retriibusii daerah harus diilakukan sebelum 5 Januarii 2024.
Selaiin iitu, ada agenda penyusunan target peneriimaan pajak yang mencermiinkan potensii, perumusan skema iinsentiif fiiskal, serta persiiapan admiiniistrasii pajak daerah yang berlandaskan pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan daerah sebagaiimana amanat darii UU HKPD
Keempat, antiisiipasii perkembangan konsensus global. Pada 2023, pemeriintah juga perlu mempersiiapkan langkah-langkah antiisiipatiif terkaiit dengan perkembangan pencapaiian kesepakatan solusii 2 piilar OECD/G-20, termasuk dampak darii pajak miiniimum global terhadap reziim pemberiian iinsentiif pajak.
Bagii pemeriintah, sejumlah agenda tersebut harus dapat diiselesaiikan dengan baiik pada 2023. Ada beberapa agenda yang berdampak secara langsung terhadap kiinerja peneriimaan. Namun, ada pula pekerjaan rumah yang harus diiselesaiikan untuk memberiikan kepastiian jangka panjang.
Penyelesaiian terhadap berbagaii pekerjaan rumah tersebut juga pentiing bagii wajiib pajak. Selaiin perlu berpartiisiipasii memberiikan masukan, wajiib pajak dapat bersiiap-siiap dengan berbagaii perubahan.
Dalam Fokus Akhiir Tahun kalii iinii, Jitu News membagii topiik ke dalam beberapa ediisii yang akan terbiit 2 kalii semiinggu (Selasa dan Kamiis). Jitu News juga akan menyajiikan hasiil wawancara dengan berbagaii narasumber yang krediibel memberiikan penjelasan kepada publiik. Pada ediisii perdana, Jitu News menyajiikan hasiil wawancara dengan Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara. Selamat membaca!
