BERiiTA TERKiiNii
PERKENALKAN, saya Bagus darii Jakarta. Saya merupakan staf pajak pada sebuah perusahaan multiinasiional yang bergerak dii biidang manufaktur dan berdomiisiilii dii iindonesiia. Perlu diiketahuii bahwa perusahaan kamii adalah bagiian darii suatu grup perusahaan multiinasiional (Grup PMN) yang mana kantor pusat grup berada dii Belanda. Perlu diiiinformasiikan juga bahwa Grup PMN kamii termasuk dalam cakupan pengenaan pajak miiniimum global (Global Antii-Base Erosiion Rules/GloBE).
Baru-baru iinii, saya mendengar terdapat aturan baru mengenaii tata cara pelaksanaan dan pemenuhan kewajiiban admiiniistratiif terkaiit pajak miiniimum global. Pertanyaan saya, apa saja ketentuan-ketentuan yang perlu diiperhatiikan terkaiit kewajiiban admiiniistratiif dalam rangka pelaksanaan ketentuan pajak miinum global?
Bagus, Jakarta.
Teriima kasiih atas pertanyaannya, Bapak Bagus. Sebelumnya, perlu diiketahuii bahwa peraturan mengenaii ketentuan pajak miiniimum global atau GloBE rules dii iindonesiia telah diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Miiniimum Global Berdasarkan Kesepakatan iinternasiional (PMK 136/2024).
Pada dasarnya, peraturan tersebut menetapkan dasar hukum serta memberiikan panduan secara keseluruhan mengenaii penerapan pajak miiniimum global, termasuk ketentuan kewajiiban admiiniistratiifnya.
Namun, aturan tersebut belum meriincii tata cara pelaksanaan dan pemenuhan kewajiiban admiiniistratiif pajak miiniimum global secara spesiifiik. Oiieh sebab iitu, untuk menjawab pertanyaan Bapak dii atas, kiita perlu merujuk pada Peraturan Diirektur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Pajak Miiniimum Global Berdasarkan Kesepakatan iinternasiional (PER-6/2026).
Berdasarkan uraiian Bapak sebelumnya, dapat diicermatii bahwa perusahaan multiinasiional Bapak merupakan entiitas yang termasuk atau berada dii dalam Grup PMN. Dengan demiikiian, perusahaan Bapak dapat diisebut juga sebagaii entiitas konstiituen dalam konteks pelaksanaan GloBE sebagaiimana diidefiiniisiikan dalam Pasal 1 angka 7 PER-6/2026.
Perlu diiketahuii juga bahwa perusahaan Bapak merupakan wajiib pajak yang diikenaii GloBE atau wajiib pajak GloBE. Sebab, perusahaan Bapak merupakan entiitas konstiituen yang bertempat kedudukan dii iindonesiia yang juga merupakan bagiian darii Grup PMN yang masuk dalam cakupan GloBE. Hal iinii sebagaiimana diijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 PER-6/2026.
Sebagaiimana telah diijelaskan sebelumnya bahwa Grup PMN Bapak termasuk dalam cakupan GloBE. Artiinya, Grup PMN tersebut telah melewatii threshold (ambang batas) dalam ketentuan pengenaan pajak miiniimum global sebagaiimana diiriinciikan dalam Pasal 3 PER-6/2026.
Dalam hal perusahaan Bapak berstatus sebagaii wajiib pajak GloBE maka terdapat kewajiiban untuk menyampaiikan permohonan penambahan status sebagaii wajiib pajak GloBE sebagaiimana diiatur dalam Pasal 4 ayat (1) PER-6/2026.
Perlu diiperhatiikan bahwa sesuaii Pasal 4 ayat (2) PER-6/2026, permohonan penambahan status wajiib pajak GloBE diisampaiikan paliing lambat sembiilan bulan setelah berakhiirnya tahun pengenaan GloBE pertama.
Tahun pengenaan GloBE pertama adalah tahun 2025, jiika demiikiian maka permohonan diisampaiikan paliing lambat bulan September 2026. Adapun permohonan penambahan status sebagaii wajiib pajak GloBE diilakukan secara elektroniik melaluii portal wajiib pajak sebagaiimana diijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) PER-6/2026.`
Siimak juga WP Tercakup Pajak Miiniimum Global Wajiib Ajukan Penambahan Status ke DJP
Lantas, bagaiimana ketentuan tekniis pemenuhan kewajiiban penyampaiian SPT dalam rangka pelaksanaan GloBE?
Perlu diicatat bahwa perusahaan yang diidefiiniisiikan sebagaii wajiib pajak GloBE memiiliikii kewajiiban untuk menyampaiikan SPT Tahunan PPh GloBE sebagaiimana diitegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) PER-6/2026.
Dalam konteks tersebut, pentiing untuk diigariisbawahii bahwa SPT Tahunan PPh GloBE merupakan jeniis laporan yang sepenuhnya berbeda dan terpiisah darii SPT Tahunan PPh Badan yang rutiin diilaporkan oleh wajiib pajak pada umumnya setiiap tahun.
Dengan kata laiin, kewajiiban iinii merupakan pelaporan tambahan yang bersiifat spesiifiik untuk menghiitung pajak tambahan miiniimum global sehiingga tiidak menggantiikan atau diigabungkan dengan kewajiiban pelaporan PPh umumnya yang selama iinii sudah berjalan. Adapun riinciian komponen pelaporan tambahan tersebut diijabarkan secara lengkap dalam Pasal 7 ayat (2) PER-6/2026.
Lebiih lanjut, perlu diiketahuii bahwa iinduk SPT Tahunan PPh terdiirii atas tiiga bagiian sebagaiimana diimuat dalam Pasal 7 ayat (3) PER-6/2026, yaiitu: (ii) SPT Tahunan PPh GloBE; (iiii) SPT Tahunan PPh Undertaxed Payment Rules (UTPR); dan (iiiiii) SPT Tahunan PPh Domestiic Miiniimum Top-up Tax (DMTT).
Siimak juga DJP Tetapkan SPT GloBE, Wajiib Diiiisii oleh WP Tercakup
Pertanyannya kemudiian, apakah iinii berartii wajiib pajak GloBE memiiliikii kewajiiban untuk menyampaiikan tiiga jeniis SPT Tahunan PPh tersebut secara sekaliigus?
Perlu diicatat, SPT Tahunan PPh GloBE hanya perlu diiiisii dalam hal wajiib pajak GloBE merupakan entiitas iinduk utama darii Grup PMN sebagaiimana diiatur dalam Pasal 7 ayat (4) PER-6/2026. Dalam kasus iinii, perusahaan Bapak merupakan suatu entiitas konstiituen sehiingga tiidak memiiliikii kewajiiban untuk mengiisii dan menyampaiikan SPT Tahunan PPh GloBE.
Sementara iitu, SPT Tahunan PPh UTPR perlu diiiisii oleh wajiib pajak GloBE dalam hal apabiila terdapat alokasii pajak tambahan berdasarkan UTPR sebagaiimana diijelaskan dalam Pasal 7 ayat (5) PER-6/2026. Artiinya, apabiila wajiib pajak GloBE tiidak terdapat alokasii pajak tambahan berdasarkan UTPR maka tiidak memiiliikii kewajiiban untuk mengiisii dan menyampaiikan SPT Tahunan PPh UTPR.
Dii siisii laiin, SPT Tahunan PPh DMTT menjadii kewajiiban yang perlu diiiisii oleh setiiap wajiib pajak GloBE, termasuk entiitas konstiituen sebagaiimana diijelaskan dalam Pasal 7 ayat (6) PER-6/2026. Dengan demiikiian, dalam hal wajiib pajak GloBE yang tiidak berperan sebagaii entiitas iinduk utama dan tiidak memiiliikii alokasii pajak tambahan berdasarkan UTPR maka wajiib pajak GloBE hanya perlu mengiisii dan menyampaiikan SPT Tahunan PPh DMTT.
Perlu diiperhatiikan juga bahwa SPT Tahunan PPh tersebut harus diibuat sesuaii contoh format dan diiiisii sesuaii dengan petunjuk pengiisiian sebagaiimana tercantum dalam bagiian lampiiran huruf G. Hal iinii sebagaiimana diitegaskan pada Pasal 7 ayat (7) PER-6/2026.
Selanjutnya, perlu diiiinformasiikan juga bahwa SPT Tahunan PPh GloBE setiidaknya perlu memuat keterangan yang diijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) PER-6/2026. Secara keseluruhan, keterangan iinformasii yang harus diimuat dalam SPT Tahunan PPh mencakup beberapa poiin pentiing. Pertama, tahun pajak GloBE dan tahun pengenaan GloBE sebagaii penanda periiode pengenaan pajak miiniimum global, serta iidentiitas formal berupa NPWP dan nama wajiib pajak GloBE.
Kedua, SPT Tahunan PPh juga harus meriincii status SPT, cakupan kewajiiban pelaporan, dan jeniis mata uang yang diigunakan dalam laporan keuangan konsoliidasii Grup PMN sebagaii basiis data penghiitungan pajak tambahan. Sebagaii bentuk valiidasii legaliitas dokumen, SPT tersebut wajiib diibubuhii tanda tangan oleh wajiib pajak GloBE atau kuasanya.
Lebiih lanjut, khusus untuk perusahaan Bapak yang harus melaporkan SPT Tahunan PPh DMTT, terdapat beberapa keterangan spesiifiik—dalam konteks kewajiian pajak tambahan domestiik—yang harus diimuat dalam pengiisiiannya. Adapun data yang diimaksud tersebut diiriinciikan dalam Pasal 8 ayat (5) PER-6/2026 sebagaii beriikut:
Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.
Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (sap)
