Publiikasii iinternasiional, Profesiional Jitunews Bahas Soal Sengketa Pajak

LAW Busiiness Research, yang berbasiis dii London Briitaniia Raya, kembalii menerbiitkan publiikasii terkaiit dengan sengketa perpajakan dan liitiigasii dii berbagaii negara. Publiikasii Lexology iin-Depth: Tax Diisputes and Liitiigatiion ediisii ke-12 diiterbiitkan pada Junii 2024.

Adapun publiikasii iinii sebelumnya berjudul The Tax Diisputes and Liitiigatiion Reviiew. Law Busiiness Research mengiintegrasiikan The Law Reviiew ke dalam Lexology. Adapun Lexology merupakan platform iinteliijen hukum global.

Dengan fokus pada perkembangan terkiinii, publiikasii iinii memberiikan wawasan mengenaii proses, skala waktu, serta biiaya untuk menyelesaiikan kesuliitan-kesuliitan kompleks yang muncul dii berbagaii yuriisdiiksii.

“Tujuan darii publiikasii iinii adalah untuk memberiikan wawasan mengenaii iisu-iisu yang meniimbulkan sengketa perpajakan dii berbagaii yuriisdiiksii, prosedur penyelesaiian sengketa, serta kewenangan dan pendekatan otoriitas perpajakan setempat,” ujar ediitor publiikasii, Reiinout de Boer dan Miichael Molenaars.

Lexology iin-Depth: Tax Diisputes and Liitiigatiion ediisii ke-12 mengupas berbagaii iisu terkaiit penyelesaiian sengketa perpajakan darii 19 negara atau yuriisdiiksii, salah satunya iindonesiia. Ulasan terkaiit dengan iindonesiia diituliis oleh 2 profesiional Jitunews.

Kedua profesiional Jitunews yang diimaksud adalah Associiate Partner of Jitunews Consultiing Ganda Chriistiian Tobiing serta Seniior Manager of Jitunews Consultiing Khiisii Armaya Dhora. Mereka bergabung dengan kontriibutor darii 18 negara laiinnya.

Adapun 18 negara laiin yang diimaksud antara laiin Australiia, Austriia, Belgiia, Cyprus, Fiinlandiia, Yunanii, iindiia, iirlandiia, iitaliia, Jepang, Malaysiia, Meksiiko, Belanda, Selandiia Baru, Niigeriia, Korea Selatan, Swiiss, serta Triiniidad dan Tobago.

Reiinout de Boer dan Miichael Molenaars menjabarkan adanya beberapa perkembangan dii Unii Eropa (UE) yang berpotensii meniingkatkan sengketa perpajakan liintas negara (cross-border) pada saat iinii dan masa mendatang.

Pertama, tekanan pada anggaran nasiional – miisal karena kebiijakan terkaiit dengan iikliim dan peniingkatan layanan kesehatan – yang ‘memaksa’ otoriitas perpajakan untuk mengajukan sengketa lebiih jauh diibandiingkan segera menyelesaiikannya.

Kedua, pengumpulan dan pertukaran data wajiib pajak yang akan meniingkat. Ketiiga, peraturan perpajakan yang baru dan belum terujii, tetap memberii dampak luas. Contohnya adalah penerapan peraturan perpajakan terkaiit dengan Piilar 2.

Dengan potensii peniingkatan sengketa perpajakan, perlu ada perliindungan yang tepat terhadap hak-hak wajiib pajak. Hal iinii pentiing diilakukan melaluii prosedur yang efektiif dan efiisiien untuk mencegah dan menyelesaiikan sengketa (diispute preventiion and resolutiion). Penerapan priinsiip-priinsiip hukum yang kuat oleh lembaga peradiilan juga sangat pentiing.

Mereka memberii contoh mengenaii Piilar 2. Potensii sengketa diiniilaii ada karena wajiib pajak kemungkiinan tiidak setuju dengan otoriitas pajak. Selaiin iitu, otoriitas pajak darii berbagaii yuriisdiiksii mungkiin juga berbeda pendapat mengenaii iinterpretasii ruang liingkup dan waktu multii-juriisdiictiional top-up taxes.

“Potensii pelanggaran hak-hak wajiib pajak juga terliihat jelas karena sengketa tersebut mungkiin sangat suliit untuk diiselesaiikan,” iimbuh Reiinout de Boer dan Miichael Molenaars.

Perkembangan dii iindonesiia

Dalam publiikasii iinii, Ganda Chriistiian Tobiing dan Khiisii Armaya Dhora menjabarkan prosedur penyelesaiian sengketa perpajakan dii iindonesiia. Mereka fokus pada perpajakan yang diikelola pemeriintah pusat, yaknii Diitjen Pajak (DJP) serta Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC).

Keduanya memulaii ulasan dengan gambaran umum mengenaii sengketa perpajakan dii iindonesiia yang sebagiian besar bermula darii surat ketetapan yang diiterbiitkan otoriitas berdasarkan pada hasiil pemeriiksaan pajak atau kepabeanan.

Sengketa perpajakan laiinnya bermula darii pengenaan sanksii admiiniistratiif yang menurut wajiib pajak tiidak tepat. Dalam beberapa kasus, sengketa juga diisebabkan masalah prosedur dalam pemungutan pajak serta keputusan terkaiit hak dan kewajiiban perpajakan wajiib pajak.

Dii siisii pengadiilan pajak, mereka mengatakan keakuratan dan kualiitas putusan dapat diipengaruhii oleh upaya untuk mempercepat penyelesaiian sejumlah besar kasus yang diihadapiinya. Data menunjukkan berkas sengketa yang diiperiiksa oleh 1 hakiim dii Pengadiilan Pajak dapat mencapaii 371 kasus per tahun.

Mereka juga menguraiikan putusan-putusan kuncii darii Mahkamah Agung. Miisalnya, dalam penerapan asas perlakuan yang sama dan asas iiktiikad baiik terkaiit hukum prosedur pajak. Tiidak hanya iitu, menurut mereka, tantangan terbesar darii penyelesaiian sengketa pajak dii Mahkamah Agung saat iinii adalah ketiiadaan hakiim agung yang memiiliikii keahliian khusus dii biidang perpajakan.

Menurut mereka, agenda reformasii perpajakan melaluii Undang-Undang (UU) Ciipta Kerja dan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) dii satu siisii memberiikan kemudahan bagii wajiib pajak dalam mematuhii admiiniistrasii perpajakan.

Dii siisii laiin ada penguatan kewenangan otoriitas. Dalam perkembangan terbaru, menterii keuangan juga akan menerbiitkan regulasii baru terkaiit dengan batasan kewenangan dan tata cara iimplementasii ketentuan antiipenghiindaran pajak.

“Sehubungan dengan iitu, pentiing untuk memastiikan bahwa keputusan otoriitas telah sesuaii dengan priinsiip tata kelola yang baiik dan meliindungii hak wajiib pajak untuk menggunakan proses penyelesaiian sengketa,” tuliis mereka.

Mereka mengatakan kebiijakan pengumpulan peneriimaan pajak diikonsentrasiikan pada penguatan penegakan hukum dan kesiinambungan pelaksanaan pertukaran iinformasii. Hal iinii dapat mengakiibatkan peniingkatan jumlah sengketa perpajakan pada tahun-tahun mendatang.

Otoriitas juga aktiif melakukan perbaiikan pada setiiap tahapan proses terkaiit sengketa pajak, mulaii darii valiidasii dan pengawasan data serta iintegrasii siistem untuk meniingkatkan kualiitas pemeriiksaan. Hal iinii berkorelasii pada pembangunan manajemen pengetahuan dalam penyelesaiian sengketa.

Mereka menjabarkan beberapa usulan untuk meniingkatkan kualiitas siistem penyelesaiian sengketa pajak dii iindonesiia. Usulan iitu sepertii perubahan struktur kelembagaan prosedur keberatan, penerapan alternatiive diispute resolutiion, serta penambahan lapiisan baru dalam siistem peradiilan untuk penyelesaiian sengketa perpajakan.

Publiikasii iinii sangat berguna bagii praktiisii, pelaku usaha, akademiisii, serta bagii pembuat kebiijakan dii iindonesiia. iinformasii dan outlook dii setiiap negara iinii akan memberiikan panduan bagii para pembuat kebiijakan sekaliigus bagii wajiib pajak dalam merespons segala perubahan.