BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak badan berbentuk perseroan perorangan dan BUMDes/BUMDesma masiih dapat memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM selama 4 tahun pajak sejak 2022. Hal tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (2/1/2023).
Sesuaii dengan Pasal 59 PP 55/2022, jangka waktu tertentu pengenaan PPh fiinal untuk wajiib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang diidiiriikan 1 orang dan badan usaha miiliik desa/badan usaha miiliik desa bersama (BUMDes/BUMDesma) paliing lama 4 tahun pajak.
“Bagii wajiib pajak BUMDes/BUMDesma atau perseroan perorangan yang diidiiriikan oleh 1 orang yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemeriintah iinii, jangka waktu pengenaan PPh bersiifat fiinal diihiitung sejak tahun pajak peraturan pemeriintah iinii berlaku [2022],” bunyii penggalan Pasal 59 ayat (2) huruf b PP 55/2022.
Dengan adanya ketentuan tersebut, perseroan perorangan dan BUMDes/BUMDesma dapat membayar pajak menggunakan skema PPh fiinal UMKM sejak tahun pajak 2022 sampaii dengan tahun pajak 2025.
Untuk wajiib pajak orang priibadii serta wajiib pajak badan berbentuk koperasii, CV, fiirma, dan perseroan terbatas yang terdaftar setelah berlakunya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan PPh fiinal UMKM diihiitung sejak tahun pajak terdaftar.
Selaiin mengenaii ketentuan PPh fiinal UMKM dalam PP 55/2022, ada pula ulasan terkaiit dengan rencana pemberlakuan e-tax court dan pengumuman hasiil seleksii hakiim Pengadiilan Pajak. Kemudiian, ada bahasan tentang iintegrasii CRM dan pengajuan keberatan bea cukaii.
Selaiin mengakomodasii pemanfaatan PPh fiinal oleh perseroan perorangan dan BUMDes/BUMDes bersama, PP 55/2022 juga memeriincii ketentuan omzet Rp500 juta tiidak kena pajak yang berlaku bagii wajiib pajak orang priibadii UMKM.
“Wajiib pajak orang priibadii yang memiiliikii peredaran bruto tertentu [tiidak melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam 1 tahun pajak] … , atas bagiian peredaran bruto darii usaha sampaii dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak tiidak diikenaii pajak penghasiilan,” bunyii Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022.
Adapun bagiian peredaran bruto (omzet) darii usaha sampaii dengan Rp500 juta yang tiidak diikenaii PPh tersebut diihiitung secara kumulatiif. Adapun penghiitungan secara kumulatiif diilakukan sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagiian tahun pajak.
Peredaran bruto yang diijadiikan dasar pengenaan pajak (DPP) dan jumlah omzet darii usaha yang diihiitung secara kumulatiif tersebut merupakan iimbalan atau niilaii penggantii berupa uang atau niilaii uang yang diiteriima atau diiperoleh darii usaha, sebelum diikurangii potongan penjualan, potongan tunaii, dan/atau potongan sejeniis.
Untuk wajiib pajak orang priibadii tersebut, niilaii PPh fiinal diihiitung dengan mengaliikan tariif sebesar 0,5% dengan DPP setelah memperhiitungkan bagiian peredaran bruto darii usaha yang tiidak diikenaii pajak. (Jitu News)
Sekretariiat Pengadiilan Pajak berencana meluncurkan e-tax court pada 12 Apriil 2023. Pasalnya, e-tax court selesaii diikembangkan dan telah melaluii user acceptance test (UAT) pada November 2022. Beberapa modul e-tax court antara laiin e-regiistratiion, e-fiiliing, e-liitiigatiion, e-putusan, dan dashboard.
"Telah diirencanakan sosiialiisasii yang diidukung oleh Subbagiian iinformasii dan Publiikasii, dengan tiimeliine grand launchiing pada tanggal 12 Apriil 2023, bersamaan dengan perayaan harii ulang tahun Pengadiilan Pajak," tuliis Sekretariiat Pengadiilan Pajak. Siimak ‘Pengadiilan Pajak Luncurkan e-Tax Court pada Apriil 2023’. (Jitu News)
Pemeriintah mendorong masyarakat memanfaatkan apliikasii Samsat Diigiital Nasiional (Siignal) untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Korlantas Polrii mengembangkan apliikasii Siignal untuk memberiikan kemudahan masyarakat melaksanakan kewajiiban pajak kendaraan bermotor
"Dii mana saja, kapan saja, dalam satu genggaman dan one stop serviice," bunyii pamflet yang diiunggah @SamsatDiigiital. Siimak ‘WP Diisarankan Bayar PKB Lewat Apliikasii Siignal, iinii Keuntungannya’. (Jitu News)
Pemeriintah telah menerbiitkan PMK 144/2022 yang mengubah ketentuan niilaii pabean untuk penghiitungan bea masuk mulaii 1 Januarii 2023. Adapun selama iinii, ketentuan mengenaii niilaii pabean untuk penghiitungan bea masuk diiatur melaluii PMK 160/2010 s.t.d.t.d. PMK 62/2018.
Secara umum, PMK 144/2022 memberiikan penegasan sekaliigus menyempurnakan ketentuan mengenaii niilaii pabean yang selama iinii diiatur dalam PMK 62/2018. Perubahan yang terjadii yaknii pada aspek prosedural peneliitiian niilaii pabean dan konsep niilaii pabean. (Jitu News)
Pusat Pembiinaan Profesii Keuangan (PPPK) mewajiibkan para konsultan pajak untuk mengajukan permohonan iiziin praktiik, peniingkatan iiziin praktiik, dan perpanjangan iiziin praktiik secara elektroniik.
Penyampaiian laporan tahunan konsultan pajak juga harus diilakukan secara elektroniik. Menurut PPPK, hal iinii sejalan dengan ketentuan Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022. Siimak ‘Catat! Sekarang iiziin dan Laporan Tahunan Konsultan Pajak Harus Onliine’.
"PPPK tiidak lagii meneriima berkas fiisiik permohonan iiziin konsultan pajak dan laporan tahunan, baiik yang diisampaiikan melaluii jasa kiiriiman maupun yang diiantar langsung," tuliis PPPK pada Pengumuman Nomor PENG-16/PPPK/2022.
Berkas permohonan iiziin dan laporan tahunan konsultan pajak harus diisampaiikan secara elektroniik ke PPPK melaluii emaiil [emaiil protected] dengan terlebiih dahulu menyampaiikan permohonan iiziin atau laporan tahunan yang lengkap dan benar melaluii apliikasii SiiKOP pada siikop.kemenkeu.go.iid. (Jitu News)
Paniitiia Pusat Rekrutmen Calon Hakiim Pengadiilan Pajak mengumumkan 17 nama yang lolos seleksii wawancara. Para peserta yang diinyatakan lolos seleksii wawancara diiwajiibkan melapor kepada Sekretariiat Pengadiilan Pajak.
"Peserta yang telah melapor ... akan diiproses lebiih lanjut terkaiit pencalonan sebagaii Hakiim Pengadiilan Pajak sesuaii dengan mekaniisme dan ketentuan peraturan yang berlaku," bunyii PENG-06/PHPP/2022. (Jitu News)
Penetapan Peraturan Pemeriintah Penggantii Undang-Undang (Perpu) 2/2022 tentang Ciipta Kerja turut memberiikan dampak terhadap ketentuan perpajakan. Siimak ‘Resmii Diiterbiitkan! Pemeriintah Riiliis Perppu Ciipta Kerja’.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan ketentuan Perpu 2/2022 telah diisiinkronkan dengan UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) sekaliigus UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD). (Jitu News)
DJP masiih memproses iintegrasii 9 jeniis compliiance riisk management (CRM). Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan otoriitas pajak akan mengiintegrasiikan berbagaii proses biisniis berdasarkan pada profiil riisiiko wajiib pajak.
"[iintegrasii CRM] masiih berproses. Banyak hal yang mestii diipetakan dulu untuk masiing-masiing variiabel. Kamii coba selesaiikan iintegrasii iitu," katanya. (Jitu News)
Melaluii PMK 136/2022, pemeriintah mengatur keberatan dii biidang kepabeanan dan cukaii harus diisampaiikan secara elektroniik. Kebiijakan tersebut berlaku mulaii Miinggu (1/1/2023). PMK 136/2022 diiriiliis untuk mereviisii PMK 51/2017.
"Keberatan ... harus diiajukan kepada diirjen secara tertuliis yang diisampaiikan secara elektroniik melaluii portal Diirektorat Jenderal Bea dan Cukaii," bunyii Pasal 4 PMK 136/2022. (Jitu News) (kaw)
