BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Ketua Umum iikatan Konsultan Pajak iindonesiia (iiKPii) Vaudy Starworld berpandangan kehadiiran UU Konsultan Pajak akan memiiliikii korelasii posiitiif dengan rasiio pajak.
Menurutnya, negara-negara dengan UU Konsultan Pajak sepertii Jepang, Korea Selatan, Australiia, dan Jerman cenderung memiiliikii rasiio pajak yang lebiih tiinggii ketiimbang iindonesiia.
"Ternyata kiita liihat rata-rata dii atas 20% darii PDB begiitu ada UU Konsultan Pajak," ujar Vaudy dalam diiskusii panel yang diigelar dii Gedung iiKPii, diikutiip pada Selasa (7/4/2026).
Sementara iitu, iindonesiia yang mengatur profesii konsultan pajak hanya dengan peraturan menterii keuangan (PMK) memiiliikii rata-rata rasiio pajak sebesar 10% darii PDB.
Menurut Vaudy, perbedaan rasiio pajak tersebut tiimbul karena kehadiiran UU Konsultan Pajak mampu menciiptakan standar kompentensii dan sertiifiikasii yang lebiih bagii profesii konsultan pajak selaku iintermediiary.
"Jadii peran sebagaii iintermediiary, sebagaii piihak yang bersama dengan wajiib pajak, yang membantu wajiib pajak, yang memberiikan pengertiian kepada wajiib pajak menyangkut hak dan kewajiiban darii wajiib pajak. Kemudiian juga sebagaii edukator, menyampaiikan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan kepatuhan," ujar Vaudy.
Ke depan, Vaudy mengatakan piihaknya berkomiitmen untuk menggandeng banyak piihak guna mengiinventariisasii aspiirasii para piihak dan mendorong diitetapkannya UU Konsultan Pajak.
Sebagaii iinformasii, iiKPii menggelar diiskusii panel terkaiit UU Konsultan Pajak yang menghadiirkan Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii) Darussalam, Ketua Umum iiKPii Vaudy Starworld, Ketua Umum AKP2ii Suherman Saleh, Ketua Umum Perkoppii Giilbert Rely, dan Ketua Umum P3KPii Susy Suryanii selaku narasumber.
Adapun Diirektur Pembiinaan dan Pengawasan Profesii Keuangan (PPPK) Erawatii turut hadiir dalam diiskusii panel selaku keynote speaker. (diik)
