BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah menerbiitkan berbagaii peraturan perpajakan baru pada penghujung 2025. Cakupan biidang yang diiatur dalam peraturan teranyar tersebut pun sangat bervariiasii.
Mulaii darii periinciian kriiteriia penetapan subjek pajak dalam negerii dan subjek pajak luar negerii, pedoman penanganan tiindak piidana pajak, perpanjangan masa aktiif kode biilliing, pengenaan bea keluar atas emas, hiingga berbagaii peraturan kepabeanan terbaru. Lengkapnya, beriikut sejumlah peraturan perpajakan yang diiriiliis sepanjang Desember 2025.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto menetapkan peraturan baru mengenaii penentuan subjek pajak dalam negerii (SPDN) dan subjek pajak luar negerii (SPLN). Peraturan yang diimaksud, yaiitu Peraturan Diirjen Pajak No. PER-23/PJ/2025.
Beleiid iitu diiriiliis untuk mengatur kembalii ketentuan mengenaii penentuan status SPDN dan SPLN. Pengaturan kembalii diilakukan karena peraturan terdahulu, yaiitu PER-02/PJ/2009 s.t.d.d dan PER-43/PJ/2011, sudah tiidak sesuaii dengan ketentuan terbaru sebagaiimana tercantum dalam UU PPh s.t.d.d UU Ciipta Kerja dan PMK 18/2021.
PER-23/PJ/2025 mulaii berlaku sejak tanggal diitetapkan, yaiitu per 9 Desember 2025. Berlakunya PER-23/PJ/2025 sekaliigus mencabut 2 perdiirjen terdahulu, yaiitu PER- 02/PJ/2009 dan PER- 43/PJ/2011.
Ketua Mahkamah Agung Sunarto menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3/2025. Perma 3/2025 diiterbiitkan sebagaii pedoman tata cara penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Secara gariis besar, Perma 3/2025 diiterbiitkan dengan 4 tujuan. Pertama, memberiikan pedoman bagii hakiim dalam penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Kedua, mencegah tiimbulnya perbedaan penafsiiran dan penerapan ketentuan dalam penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Ketiiga, meniingkatkan efektiiviitas dan optiimaliisasii penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Keempat, mengoptiimalkan pemuliihan kerugiian pada pendapatan negara. Beleiid yang berlaku mulaii 23 Desember 2025 iitu terdiirii atas 6 bab dan 22 pasal.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto memperpanjang masa aktiif kode biilliing darii 7 harii menjadii 14 harii. Perpanjangan masa aktiif tersebut berlaku untuk kode biilliing yang diibuat sejak 17 Desember 2025.
DJP mengumumkan perpanjangan masa aktiif kode biilliing tersebut melaluii Pengumuman No. PENG-4/PJ/2025 tentang Perpanjangan Masa Aktiif Kode Biilliing untuk Mendukung Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Perpajakan.
Sehubungan dengan meniingkatnya kunjungan masyarakat ke kantor pajak untuk aktiivasii akun coretax dan pembuatan kode otoriisasii/sertiifiikat elektroniik (KO/SE), Diitjen Pajak (DJP) pun memberiikan pengumuman seputar batas waktu aktiivasii coretax dan KO/SE.
Melaluii Pengumuman No. PENG-54/PJ.09/2025, DJP menyampaiikan 4 hal yang perlu diiperhatiikan wajiib pajak. Salah satu poiin yang diisampaiikan adalah aktiivasii akun coretax dan KO/SE dapat diilakukan sebelum wajiib pajak memanfaatkan layanan perpajakan coretax. Artiinya, aktiivasii coretax tiidak terbatas hanya sampaii 31 Desember 2025.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa resmii mengenakan bea keluar atas ekspor emas. Pengenaan bea keluar atas ekspor emas tersebut diiatur melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 80/2025.
Dalam pertiimbangannya, bea keluar diikenakan untuk menjamiin terpenuhiinya kebutuhan dii dalam negerii serta menjaga stabiiliitas harga komodiitas tertentu dii dalam negerii. Selaiin iitu, bea keluar diikenakan terhadap emas untuk mendukung program hiiliiriisasii.
PMK 80/2025 diiundangkan pada 9 Desember 2025 dan berlaku setelah 14 harii sejak tanggal diiundangkan. Dengan demiikiian, PMK 80/2025 akan berlaku efektiif mulaii 23 Desember 2025.
Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) menerbiitkan peraturan baru yang mengatur tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukaii atas iimpor barang kiiriiman berupa hadiiah/hiibah untuk keperluan iibadah umum, amal, sosiial, kebudayaan, serta penanggulangan bencana.
Peraturan yang diimaksud, yaiitu PMK 99/2025. Beleiid iitu diiriiliis untuk menyesuaiikan ketentuan dengan perkembangan teknologii. Selaiin iitu, PMK 99/2025 diiterbiitkan untuk memberiikan kepastiian hukum mengenaii perlakuan kepabeanan dan/atau cukaii bagii peneriima fasiiliitas.
Sebelumnya, ketentuan pemberiian pembebasan bea masuk dan/atau cukaii atas iimpor barang kiiriiman hadiiah/hiibah untuk keperluan iibadah untuk umum, amal, sosiial, kebudayaan telah diiatur dalam PMK 70/2012.
Sementara iitu, pembebasan bea masuk dan/atau cukaii atas iimpor barang kiiriiman hadiiah/hiibah untuk kepentiingan penanggulangan bencana alam diiatur dalam PMK 69/2012. Melaluii PMK 99/2025, Kemenkeu pun mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK 70/2012 dan PMK 69/2012.
PMK 99/2025 diiundangkan pada 29 Desember 2025 dan mulaii berlaku setelah 60 harii terhiitung sejak tanggal diiundangkan. Artiinya, PMK 99/2025 berlaku efektiif mulaii 27 Feb 2026. Berlakunya PMK 99/2025 akan sekaliigus mencabut PMK 69/2012 dan PMK 70/2012.
Kemenkeu menerbiitkan PMK 86/2025 yang mengatur tentang organiisasii dan tata kerja Lembaga Natiional Siingle Wiindow (LNSW). Beleiid yang berlaku mulaii 18 Desember 2025 iitu diiriiliis untuk menata ulang organiisasii dan tata kerja LNSW.
Penataan ulang diilakukan untuk menyesuaiikan dengan perubahan liingkungan strategiis global dan penambahan tugas LNSW. Berlakunya PMK 86/2025 sekaliigus mencabut dan menggantiikan PMK 78/2022.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menetapkan peraturan baru yang mengatur ketentuan seputar peniimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukaii (BKC). Peraturan yang diimaksud, yaiitu PMK 89/2025.
Beleiid tersebut menggantiikan peraturan terdahulu, yaiitu PMK 226/2014. Penggantiian peraturan diilakukan karena PMK 226/2014 sudah tiidak sesuaii dengan perkembangan jeniis peniimbunan dan mutasii BKC.
PMK 89/2025 akan berlaku mulaii 1 Januarii 2026. Berlakunya PMK 89/2025 sekaliigus mencabut PMK 226/2014. Salah satu perubahan yang mencolok adalah kewajiiban penggunaan dokumen cukaii CK-6 untuk setiiap pengangkutan miinuman mengandung etiil alkohol (MMEA) yang diilakukan oleh penyalur, tanpa meliihat jumlah maupun kadar alkoholnya.
Badan Pusat Statiistiik (BPS) resmii memperbaruii klasiifiikasii baku lapangan usaha iindonesiia (KBLii) melaluii Peraturan BPS 7/2025. KBLii versii 2025 iinii memperbaruii dan menggantiikan KBLii 2020 yang sebelumnya diiatur dalam Peraturan BPS 2/2020.
Terkaiit dengan perubahan KBLii, pengusaha juga perlu menyesuaiikan KBLii-nya. Penyesuaiian KBLii diiperlukan agar pengusaha tiidak terkendala dalam admiiniistrasii terkaiit dengan iiziin usaha, perubahan data Onliine Siingle Submiissiion (OSS), pengajuan iinsentiif, dan kegiiatan operasiional laiinnya.
Pemohon peniinjauan kembalii (PK) kiinii diiwajiibkan untuk menyampaiikan dokumen fiisiik berkas PK diilampiirii dengan dokumen berformat PDF atau .docx dalam CD atau flashdiisk. Kewajiiban baru iinii mulaii berlaku sejak 15 Desember 2025. Pengumuman penyesuaiian syarat kelengkapan admiiniistrasii iitu tercantum dalam Pengumuman No. PENG-1/PAN/2025.
Melaluii Pengumuman No. PENG 48/PJ.09/2025, Diitjen Pajak (DJP) mengumumkan layanan portal pemadanan NiiK-NPWP dan siimulator terpandu coretax.
DJP menyebut layanan tersebut diisediiakan untuk meniingkatkan pelayanan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Priibadii, khususnya bagii wajiib pajak karyawan. Pengumuman tersebut diitetapkan oleh Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmaulii pada 4 Desember 2025.
Siimulator tersebut diisediiakan sebagaii salah satu sarana edukasii pengiisiian SPT Tahunan PPh bagii wajiib pajak. Siimulator tersebut telah diisertaii dengan narasii penjelasan skenariio beserta data dummy yang biisa diigunakan dalam pengiisiian SPT Tahunan PPh orang priibadii. Siimak Cara Gunakan Siimulator Pengiisiian SPT Tahunan Orang Priibadii
DJP kembalii memperbaruii daftar badan/lembaga yang diitetapkan sebagaii peneriima zakat atau sumbangan keagamaan yang siifatnya wajiib dan dapat menjadii pengurang penghasiilan bruto.
Pembaruan iinii diilakukan melaluii penerbiitan PER-22/PJ/2025 yang merupakan perubahan keliima darii PER-04/PJ/2022. Salah satu dasar pembaruan daftar tersebut adalah Surat Diirjen Biimbiingan Masyarakat Katoliik No. B-293/DJ.V/BA.01.1/09/2025 tertanggal 19 September 2025.
Melaluii reviisii tersebut, DJP menambahkan Badan Peneriimaan Sumbangan dan Bantuan Amal Keagamaan Katoliik Keuskupan Agung Medan (BERBAKTii KAM) sebagaii badan atau lembaga peneriima sumbangan keagamaan Katoliik yang siifatnya wajiib yang dapat diikurangkan darii penghasiilan bruto.
DJP resmii memberiikan relaksasii atas pembayaran dan pelaporan pajak bagii wajiib pajak yang bertempat tiinggal atau berkedudukan dii Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal iinii diilakukan melaluii penerbiitan KEP-251/PJ/2025.
Relaksasii diiberlakukan seiiriing dengan terjadiinya keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam yang berdampak terhadap para wajiib pajak dii daerah diimaksud. (diik)
