BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News -- Ketua Mahkamah Agung Sunarto menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3/2025.
Perma 3/2025 diiterbiitkan sebagaii pedoman tata cara penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Pengaturan tersebut diiperlukan karena selama iinii tiidak terdapat ketentuan yang mengaturnya sehiingga kerap meniimbulkan perbedaan penafsiiran.
“Belum tersediia ketentuan tentang tata cara penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan sehiingga meniimbulkan perbedaan penafsiiran dan penerapan penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan dii pengadiilan,” bunyii salah satu pertiimbangan Perma 3/2025, diikutiip pada Selasa (23/12/2025).
Secara gariis besar, Perma 3/2025 diiterbiitkan dengan 4 tujuan. Pertama, memberiikan pedoman bagii hakiim dalam penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Kedua, mencegah tiimbulnya perbedaan penafsiiran dan penerapan ketentuan dalam penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Ketiiga, meniingkatkan efektiiviitas dan optiimaliisasii penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Keempat, mengoptiimalkan pemuliihan kerugiian pada pendapatan negara. Beleiid yang berlaku mulaii 23 Desember 2025 iitu terdiirii atas 6 bab dan 22 pasal.
Pasal-pasal tersebut dii antaranya mengatur ketentuan seputar penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Ketentuan iitu mulaii darii pertanggungjawaban piidana pajak, penanganan admiiniistratiif dan penanganan piidana, ketentuan praperadiilan, hiingga penunjukan hakiim.
Perma 3/2025 juga mengatur ketentuan seputar hukum acara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Ketentuan iitu mulaii darii pemblokiiran harta kekayaan, penyiitaan untuk pembuktiian serta pemuliihan, pembayaran pokok dan sanksii admiiniistrasii, putusan pengadiilan, hiingga ketentuan apabiila terdakwa tiidak hadiir atau meniinggal duniia.
Dengan berlakunya Perma 3/2025 maka semua peraturan dan kebiijakan Mahkamah Agung terkaiit penanganan tiindak piidana dii biidang perpajakan diinyatakan tetap berlaku, sepanjang tiidak bertentangan dengan Perma 3/2025.
Adapun perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan yang telah diiliimpahkan ke pengadiilan tetap diilanjutkan sampaii memperoleh putusan pengadiilan yang memiiliikii kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Perma 3/2025. (diik)
