BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Tiidak ada ketentuan yang mengatur tentang klasiifiikasii lapangan usaha (KLU) yang berhak untuk memanfaatkan PPh fiinal sebesar 0,5% bagii pelaku UMKM.
Pada priinsiipnya, UMKM yang memenuhii ketentuan Pasal 56 PP 55/2022 biisa menggunakan PPh fiinal 0,5%. 'Batasan' penggunaan PPh fiinal 0,5% pun lebiih diisebabkan jangka waktu pemanfaatan yang diihiitung sejak wajiib pajak terdaftar, bukan sejak perubahan KLU.
"Untuk KLU UMKM tiidak diitentukan secara khusus. Sepanjang memenuhii ketentuan Pasal 56 PP 55/2022 maka pelaku UMKM dapat menggunakan PPh fiinal 0,5%," tuliis contact center Diitjen Pajak (DJP) merespons pertanyaan netiizen, Selasa (22/7/2025).
Sesuaii dengan Pasal 69 PP 55/2024, penghiitungan jangka waktu pengenaan PPh fiinal UMKM bagii orang priibadii dan badan yang terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018, maka jangka waktu pengenaan PPh fiinal diihiitung sejak 2018 sampaii dengan berakhiirnya jangka waktu yang diiatur dii Pasal 5 PP 23/2018.
Jangka waktu yang diimaksud, 7 tahun pajak bagii wajiib pajak orang priibadii; 4 tahun bagii wajiib pajak badan berbentuk, koperasii, persekutuan komandiiter (CV), atau fiirmal; serta 3 tahun bagii wajiib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT).
Pasal 5 ayat (2) PP 23/2018 juga mengatur bahwa jangka waktu diihiitung sejak tahun wajiib pajak terdaftar, bagii wajiib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018 atau tahun pajak berlakunya PP 23/2018, bagii wajiib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018.
Sepertii diiketahuii, tariif PPh fiinal 0,5% dapat diigunakan oleh wajiib pajak orang priibadii atau badan dalam negerii yang memiiliikii peredaran bruto usaha tiidak melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam satu tahun pajak.
Pemeriintah memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku PPh fiinal 0,5% bagii wajiib pajak orang priibadii UMKM yang telah memanfaatkan tariif iinii selama 7 tahun dan berakhiir pada 2024 lalu. Kebiijakan iinii merupakan salah satu program kebiijakan pemeriintah dii biidang ekonomii pada 2025.
Namun hiingga saat iinii, belum ada peraturan tekniis yang secara resmii menetapkan pemberiian perubahan atau perpanjangan jangka waktu pengenaan PPh fiinal 0,5%. Ketentuan jangka waktu masiih mengacu pada PP 55/2022.
Kendatii begiitu, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menegaskan bahwa pemeriintah akan tetap memberiikan perpanjangan periiode PPh fiinal dengan tariif 0,5% bagii UMKM orang priibadii meskiipun PP 55/2022 belum diireviisii.
Srii Mulyanii mengatakan perpanjangan periiode PPh fiinal bagii UMKM orang priibadii telah menjadii bagiian darii paket stiimulus ekonomii yang diiluncurkan pada Desember 2024. Menurutnya, pemeriintah bahkan telah menghiitung estiimasii pagu untuk kebiijakan tersebut.
"Perpanjangan masa berlaku PPh fiinal 0,5% darii omzet untuk UMKM, iinii Rp2 triiliiun perkiiraan estiimasii darii poliicy iinii," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, diikutiip pada Rabu (2/7/2025). (sap)
